alexametrics
23 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Pekerjaan Rumah Masih Menumpuk

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sudah disahkan sejak empat tahun lalu. Tapi hingga kini, aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tak ada perkembangan signifikan. Apakah regulasi itu tidak dijalankan oleh pemerintah daerah?

Mobile_AP_Rectangle 1

Isnein Purnomo-Nur Hariri

Anggota DRPD Jember Agusta Jaka Purwana terlihat hanya duduk di kursi roda, tepat di teras Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (5/10) lalu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara, rekan-rekannya sesama anggota DPRD menuju lantai dua. Mereka akan beramah-tamah dengan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief.

Seusai acara di lantai dua pendapa, Plt Bupati Jember pun menghampiri Agusta. Pria asal Silo tersebut meminta maaf kepada Agusta karena tidak bisa memberikan fasilitas yang bisa diakses secara mandiri oleh pengguna kursi roda. “Maaf ya, Pak Agusta sakit apa?” kata Muqit Arief.

Mobile_AP_Rectangle 2

Agusta memang bukan penyandang disabilitas permanen yang harus pakai kursi roda terus-menerus. Tapi, dia disabilitas temporer karena baru saja menjalani operasi tulang leher. Tindakan medis itu membuat dirinya harus mengenakan kursi roda untuk penyembuhan.

Peristiwa yang terjadi hampir sebulan lalu ini kembali membuka kesadaran publik. Bahwa selama ini, gedung pemerintahan yang kerap diakses oleh masyarakat ternyata belum ramah bagi difabel. Padahal, regulasi yang disahkan untuk memenuhi hak-hak difabel itu telah disahkan empat tahun lalu. Tepatnya pada 19 Desember 2016 silam.

Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama. Utamanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Apalagi, jumlah penyandang disabilitas di Jember cukup banyak. Mereka yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) saja mencapai 13 ribu lebih. Belum lagi yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta bergerak cepat untuk memenuhi hak-hak mereka. Paling mencolok adalah akses di fasilitas umum, gedung-gedung pendidikan, serta pemerintahan.

Sejauh ini, mimpi Jember menjadi kabupaten yang ramah difabel sepertinya masih jauh panggang dari api. Sebab, berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Jember, cukup banyak tempat yang belum layak untuk para penyandang disabilitas. Seperti alun-alun kota, kantor pemerintahan, juga pedestrian. Fasilitas umum tersebut belum bisa diakses secara mandiri oleh difabel.

Ini baru fasilitas publik, belum soal pemenuhan hak yang lain. Sebab, dalam perda itu disebutkan, pemerintah harus memenuhi hak-hak mereka. Di antaranya hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, aksesibilitas, serta pelayanan publik.

Jika dipandang sekilas, alun-alun kota memang tampak sudah layak bagi penyandang disabilitas. Sebab, memiliki akses khusus berupa jalan untuk para difabel yang menggunakan kursi roda. Namun, itu belum cukup. Sebab, tak ada akses menuju rerumputan alun-alun. Jika hendak menuju tengah lapangan, mereka membutuhkan bantuan orang lain supaya tidak terjatuh.

Hal serupa juga ditemukan di sejumlah jalur pedestrian di Jember. Jalur pedestrian yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas dengan kursi roda hanya ditemukan di beberapa titik.

Ke arah barat dari alun-alun, misalnya, jalur pedestrian yang bisa digunakan hanya sampai pertokoan Jompo, memasuki Jalan Kenanga, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Ke sisi utara, jalur pedestrian yang digunakan hanya sampai di SMPN 2 Jember di Jalan PB Sudirman. Sementara arah selatan, jalur pedestrian yang bisa digunakan hanya sampai di pertigaan selatan pom bensin menuju arah Jalan Trunojoyo.

Jalur pedestrian tersebut tak memiliki penanda khusus untuk memandu para penyandang tunanetra atau guiding block. Bahkan, jalur pedestrian di sekitaran kampus Universitas Jember, meski sebagian ada guiding block, tapi menjadi tidak berguna karena ditempati para pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, banyak ditemukan jalur pejalan kaki yang tak layak. Bergelombang dan banyak paving rusak. Misalnya di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates.

Tak hanya itu, gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya menjadi percontohan juga belum menerapkan bentuk bangunan yang ramah difabel. Seperti Pendapa Wahyawibawagraha, Kantor Pemkab, dan DPRD Jember.

- Advertisement -

Isnein Purnomo-Nur Hariri

Anggota DRPD Jember Agusta Jaka Purwana terlihat hanya duduk di kursi roda, tepat di teras Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (5/10) lalu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara, rekan-rekannya sesama anggota DPRD menuju lantai dua. Mereka akan beramah-tamah dengan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief.

Seusai acara di lantai dua pendapa, Plt Bupati Jember pun menghampiri Agusta. Pria asal Silo tersebut meminta maaf kepada Agusta karena tidak bisa memberikan fasilitas yang bisa diakses secara mandiri oleh pengguna kursi roda. “Maaf ya, Pak Agusta sakit apa?” kata Muqit Arief.

Agusta memang bukan penyandang disabilitas permanen yang harus pakai kursi roda terus-menerus. Tapi, dia disabilitas temporer karena baru saja menjalani operasi tulang leher. Tindakan medis itu membuat dirinya harus mengenakan kursi roda untuk penyembuhan.

Peristiwa yang terjadi hampir sebulan lalu ini kembali membuka kesadaran publik. Bahwa selama ini, gedung pemerintahan yang kerap diakses oleh masyarakat ternyata belum ramah bagi difabel. Padahal, regulasi yang disahkan untuk memenuhi hak-hak difabel itu telah disahkan empat tahun lalu. Tepatnya pada 19 Desember 2016 silam.

Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama. Utamanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Apalagi, jumlah penyandang disabilitas di Jember cukup banyak. Mereka yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) saja mencapai 13 ribu lebih. Belum lagi yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta bergerak cepat untuk memenuhi hak-hak mereka. Paling mencolok adalah akses di fasilitas umum, gedung-gedung pendidikan, serta pemerintahan.

Sejauh ini, mimpi Jember menjadi kabupaten yang ramah difabel sepertinya masih jauh panggang dari api. Sebab, berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Jember, cukup banyak tempat yang belum layak untuk para penyandang disabilitas. Seperti alun-alun kota, kantor pemerintahan, juga pedestrian. Fasilitas umum tersebut belum bisa diakses secara mandiri oleh difabel.

Ini baru fasilitas publik, belum soal pemenuhan hak yang lain. Sebab, dalam perda itu disebutkan, pemerintah harus memenuhi hak-hak mereka. Di antaranya hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, aksesibilitas, serta pelayanan publik.

Jika dipandang sekilas, alun-alun kota memang tampak sudah layak bagi penyandang disabilitas. Sebab, memiliki akses khusus berupa jalan untuk para difabel yang menggunakan kursi roda. Namun, itu belum cukup. Sebab, tak ada akses menuju rerumputan alun-alun. Jika hendak menuju tengah lapangan, mereka membutuhkan bantuan orang lain supaya tidak terjatuh.

Hal serupa juga ditemukan di sejumlah jalur pedestrian di Jember. Jalur pedestrian yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas dengan kursi roda hanya ditemukan di beberapa titik.

Ke arah barat dari alun-alun, misalnya, jalur pedestrian yang bisa digunakan hanya sampai pertokoan Jompo, memasuki Jalan Kenanga, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Ke sisi utara, jalur pedestrian yang digunakan hanya sampai di SMPN 2 Jember di Jalan PB Sudirman. Sementara arah selatan, jalur pedestrian yang bisa digunakan hanya sampai di pertigaan selatan pom bensin menuju arah Jalan Trunojoyo.

Jalur pedestrian tersebut tak memiliki penanda khusus untuk memandu para penyandang tunanetra atau guiding block. Bahkan, jalur pedestrian di sekitaran kampus Universitas Jember, meski sebagian ada guiding block, tapi menjadi tidak berguna karena ditempati para pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, banyak ditemukan jalur pejalan kaki yang tak layak. Bergelombang dan banyak paving rusak. Misalnya di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates.

Tak hanya itu, gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya menjadi percontohan juga belum menerapkan bentuk bangunan yang ramah difabel. Seperti Pendapa Wahyawibawagraha, Kantor Pemkab, dan DPRD Jember.

Isnein Purnomo-Nur Hariri

Anggota DRPD Jember Agusta Jaka Purwana terlihat hanya duduk di kursi roda, tepat di teras Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (5/10) lalu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara, rekan-rekannya sesama anggota DPRD menuju lantai dua. Mereka akan beramah-tamah dengan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief.

Seusai acara di lantai dua pendapa, Plt Bupati Jember pun menghampiri Agusta. Pria asal Silo tersebut meminta maaf kepada Agusta karena tidak bisa memberikan fasilitas yang bisa diakses secara mandiri oleh pengguna kursi roda. “Maaf ya, Pak Agusta sakit apa?” kata Muqit Arief.

Agusta memang bukan penyandang disabilitas permanen yang harus pakai kursi roda terus-menerus. Tapi, dia disabilitas temporer karena baru saja menjalani operasi tulang leher. Tindakan medis itu membuat dirinya harus mengenakan kursi roda untuk penyembuhan.

Peristiwa yang terjadi hampir sebulan lalu ini kembali membuka kesadaran publik. Bahwa selama ini, gedung pemerintahan yang kerap diakses oleh masyarakat ternyata belum ramah bagi difabel. Padahal, regulasi yang disahkan untuk memenuhi hak-hak difabel itu telah disahkan empat tahun lalu. Tepatnya pada 19 Desember 2016 silam.

Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama. Utamanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Apalagi, jumlah penyandang disabilitas di Jember cukup banyak. Mereka yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) saja mencapai 13 ribu lebih. Belum lagi yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta bergerak cepat untuk memenuhi hak-hak mereka. Paling mencolok adalah akses di fasilitas umum, gedung-gedung pendidikan, serta pemerintahan.

Sejauh ini, mimpi Jember menjadi kabupaten yang ramah difabel sepertinya masih jauh panggang dari api. Sebab, berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Jember, cukup banyak tempat yang belum layak untuk para penyandang disabilitas. Seperti alun-alun kota, kantor pemerintahan, juga pedestrian. Fasilitas umum tersebut belum bisa diakses secara mandiri oleh difabel.

Ini baru fasilitas publik, belum soal pemenuhan hak yang lain. Sebab, dalam perda itu disebutkan, pemerintah harus memenuhi hak-hak mereka. Di antaranya hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, aksesibilitas, serta pelayanan publik.

Jika dipandang sekilas, alun-alun kota memang tampak sudah layak bagi penyandang disabilitas. Sebab, memiliki akses khusus berupa jalan untuk para difabel yang menggunakan kursi roda. Namun, itu belum cukup. Sebab, tak ada akses menuju rerumputan alun-alun. Jika hendak menuju tengah lapangan, mereka membutuhkan bantuan orang lain supaya tidak terjatuh.

Hal serupa juga ditemukan di sejumlah jalur pedestrian di Jember. Jalur pedestrian yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas dengan kursi roda hanya ditemukan di beberapa titik.

Ke arah barat dari alun-alun, misalnya, jalur pedestrian yang bisa digunakan hanya sampai pertokoan Jompo, memasuki Jalan Kenanga, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Ke sisi utara, jalur pedestrian yang digunakan hanya sampai di SMPN 2 Jember di Jalan PB Sudirman. Sementara arah selatan, jalur pedestrian yang bisa digunakan hanya sampai di pertigaan selatan pom bensin menuju arah Jalan Trunojoyo.

Jalur pedestrian tersebut tak memiliki penanda khusus untuk memandu para penyandang tunanetra atau guiding block. Bahkan, jalur pedestrian di sekitaran kampus Universitas Jember, meski sebagian ada guiding block, tapi menjadi tidak berguna karena ditempati para pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, banyak ditemukan jalur pejalan kaki yang tak layak. Bergelombang dan banyak paving rusak. Misalnya di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates.

Tak hanya itu, gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya menjadi percontohan juga belum menerapkan bentuk bangunan yang ramah difabel. Seperti Pendapa Wahyawibawagraha, Kantor Pemkab, dan DPRD Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/