Koperasi Gadai, Antara OJK dan Dinas Koperasi

Kepala Dinas Koperasi (Diskop) Jember

RADARJEMBER.ID – Keberadaan rumah pergadaian bisa jadi membantu, atau setidaknya memudahkan orang yang sedang terbelit masalah keuangan. Karena tak perlu ribet. Tinggal datang. Serahkan barang. Kemudian ditaksir berapa nilainya oleh petugas gadai. Dapat uang. Sehingga sebagian masyarakat memilih pegadaian sebagai alternatif mendapat pinjaman, karena dinilai lebih praktis dan instan.

IKLAN

Dampaknya, bisnis pegadaian semakin berkembang. Rumah-rumah gadai swasta di luar PT Pegadaian (Persero) kian menjamur. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang berbadan hukum koperasi, bukan perseroan terbatas. Lantas, apakah keberadaan koperasi gadai ini legal?

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi (Diskop) Jember Moh. Jamil menjelaskan, dalam tata aturan hukum di Indonesia ada tiga badan hukum yang diakui pemerintah. Yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Dua badan hukum yang disebutkan di awal, bisa menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan yayasan, semangatnya adalah untuk kegiatan sosial.

Selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi, koperasi adalah badan hukum yang sekaligus badan usaha. Konsekuensinya, Jamil memaparkan, koperasi bisa menjalankan usaha apa saja. Apakah pergadaian, asuransi, ventura, maupun simpan pinjam.

Beragamnya jenis usaha ini, memiliki efek samping. Ada koperasi, termasuk pegadaian, yang terindikasi melakukan praktik penyelewengan. Semisal suku bunga yang terlalu tinggi, menjadi lembaga rentenir, melelang jaminan tanpa pemberitahuan, hingga hanya menjadi kedok menjalankan bisnis pribadi untuk mengakali pajak. Lantas bagaimana pengawasannya?

Terkait hal itu, Jamil menuturkan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang menjadi ranah pengawasan dinas hanya koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan simpan pinjam. Di luar itu, pengawasannya menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ini juga dikuatkan dengan peraturan yang dikeluarkan OJK. Peraturan Nomor 31 /Pojk.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Beleid ini menyebutkan, koperasi merupakan salah satu badan hukum yang bisa menjalankan usaha pegadaian, selain perseroan terbatas. Otomatis, usaha pegadaian yang dijalankan koperasi murni menjadi domain OJK, bukan lagi dinas koperasi (diskop).

Lantas, ke mana masyarakat harus melapor jika merasa dirugikan atas praktik koperasi pegadaian tersebut? Karena memang ada dua lembaga pemerintah yang bertugas mengawasinya.

Jamil menjelaskan, kendati jenis usaha pegadaiannya menjadi domain OJK, namun secara kelembagaan koperasi tetap berada di bawah pengawasan dan pembinaan diskop. Semisal ada koperasi gadai yang melanggar ketentuan tentang regulasi perkoperasian, maka pihaknya bisa menegur, hingga memberi sanksi. “Sederhananya, jika kasusnya ada di kelembagaan koperasi, maka melapornya ke diskop. Tapi jika yang bermasalah adalah layanan pegadaiannya maka ke OJK,” jelasnya.

Jamil mencontohkan, jika ada koperasi pergadaian yang tidak melakukan mekanisme seperti rapat anggota tahunan (RAT), membuat rencana tahunan, serta membagikan sisa hasil usaha (SHU) sesuai AD/ART, maka diskop bisa melakukan pemeriksaan. Karena dalam kasus ini yang dirugikan adalah anggota.

Namun, jika anggota yang menjadi nasabah koperasi pergadaian merasa dirugikan atas layanan yang diberikan, seperti tingginya suku bunga, atau lelang barang jaminan tanpa melakukan pemberitahuan, maka kasus ini bisa dilaporkan ke OJK. Sebab, yang dirugikan adalah statusnya sebagai nasabah, bukan anggota. “Jadi bedanya itu begini, kalau terkait layanan pegadaian lapornya ke OJK. Tapi kalau terkait keanggotaan, contohnya pembagian SHU tadi, ke dinas koperasi,” jelasnya.

Sayangnya, sejauh ini diskop tak memiliki data berapa jumlah pasti koperasi yang bergerak di bidang pergadaian. Karena, ujar dia, mayoritas koperasi pegadaian di Jember merupakan cabang dari daerah lain, sehingga yang ada adalah skala provinsi. Sehingga datanya berada di diskop tingkat provinsi.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat lebih proaktif melaporkan ke pihak terkait bila mengetahui adanya praktik koperasi nakal. Karena dirinya mengindikasikan, masih ada praktik koperasi abal-abal. Sementara dinas sulit menindak karena memang tak memiliki cukup bukti. Apalagi, di atas kertas, semua laporan yang disampaikan koperasi itu tak bermasalah, sesuai ketentuan yang ada.

Meski begitu, Jamil menegaskan, jika terbukti ada koperasi yang melanggar ketentuan sesuai undang-undang perkoperasian, deputi pengawasan akan mengeluarkan keputusan terkait kertas kerja pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terberatnya bisa sampai pembubaran. “Karena badan usaha bermasalah dimungkinkan berimbas ke badan hukum koperasinya. Tapi kasus di Jember belum ada,” tandasnya.

Reporter : Mahrus Sholih
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :