alexametrics
27.6 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Nasib Venue di Jember Pasca Porprov, Bangunannya Megah Perawatannya Lemah

Mobile_AP_Rectangle 1

Pemkab Jember baru saja menghelat hajat besar selaku tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Di balik kesuksesan itu, perbaikan venue-venue sempat menjadi salah satu yang menyita perhatian. Kini, setelah event itu berakhir, skema perencanaan perawatan sepertinya belum dimiliki secara matang.

MAULANA, RADAR JEMBER

*** 

Mobile_AP_Rectangle 2

DUA pekan kemarin, Porprov Jatim VII baru saja selesai digelar. Jember yang sejak awal didapuk menjadi tuan rumah dinilai cukup sukses menyemarakkan event dua tahunan tersebut. Sekaligus sukses membawa kubu tuan rumah finish di urutan ke-9 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Kesuksesan Jember menjadi tuan rumah tidaklah mudah. Untuk mempersiapkan venue-venue yang digunakan sebagai arena pertandingan cabor-cabor saja, Pemkab Jember harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Dana itu berasal dari APBD sendiri, demi membuat venue-venue itu tampil bersolek.

Pekerjaan perbaikan masing-masing venue berikut nilai kontrak menyasar antara lain venue Stadion Notohadinegoro senilai Rp 1,2 miliar, Kolam Renang Kebonagung Rp 279 juta, GOR Argopuro Rp 322 juta, GOR Kaliwates Rp 1,3 miliar, Lapangan Tenis Kaliwates Rp 758 juta. Terbesar pada venue lintasan atletik di Jember Sport Garden (JSG) senilai Rp 3,8 miliar.

Kini, setelah Porprov buyar dan venuevenue tersebut telah “berganti baju”, pemerintah daerah sepertinya masih memiliki pekerjaan berikutnya. Yakni melakukan manajemen pengelolaan venue yang profesional disertai dukungan anggaran perawatan. Dua hal itu sudah tentu kebutuhan mendasar. Sebab, jika tidak, venuevenue milik Pemkab Jember yang megah itu sama halnya menunggu kerusakan jika tanpa dukungan perawatan maupun manajemen pengelolaan.

Terlebih, Pemkab Jember memiliki riwayat pembangunan proyek infrastruktur yang mandek pasca-berdiri megah. Bangunannya justru nirguna kendati telah menelan biaya miliaran rupiah. Contohnya, proyek rehabilitasi pasar tradisional di beberapa kecamatan, yang di antaranya hingga petang kemarin belum juga beroperasi.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sempat mengutarakan, peran pemerintah daerah selama perhelatan Porprov kemarin, mulai dari penyediaan venue hingga kebutuhan akomodasi, dinilainya sudah sangat all-out. Namun, justru yang disayangkan, peran dari pemprov, terutama Dispora Jatim maupun KONI Jatim, yang justru sangat minim kontribusi terhadap pelaksanaan Porprov kemarin. “Tidak ada kejelasan maupun sharing dana yang disampaikan ke pemkab. Pemprov kan tidak punya venue, seharinya ada sharing dana untuk perawatan atau perbaikan,” gerutu Halim.

Kini, ketika Pemkab Jember sudah memiliki beragam venue bagus yang dibangun dengan kekuatan APBD sendiri, Halim mengharapkan agar venuevenue tersebut bisa terus dimanfaatkan dan ada perawatan. “Kita punya venue bagus, bisa dimanfaatkan untuk kejuaraan event daerah atau lokal,” imbuh politisi Gerindra itu.

Perlu Pelimpahan Wewenang Pengelolaan

DPRD Jember sempat mendukung penuh ketika pemerintah daerah harus berjibaku melakukan perbaikan venue sendiri tanpa support dari Pemprov Jatim, sebelum perhelatan Porprov kemarin. Termasuk mengenai anggaran perawatan tersebut.

- Advertisement -

Pemkab Jember baru saja menghelat hajat besar selaku tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Di balik kesuksesan itu, perbaikan venue-venue sempat menjadi salah satu yang menyita perhatian. Kini, setelah event itu berakhir, skema perencanaan perawatan sepertinya belum dimiliki secara matang.

MAULANA, RADAR JEMBER

*** 

DUA pekan kemarin, Porprov Jatim VII baru saja selesai digelar. Jember yang sejak awal didapuk menjadi tuan rumah dinilai cukup sukses menyemarakkan event dua tahunan tersebut. Sekaligus sukses membawa kubu tuan rumah finish di urutan ke-9 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Kesuksesan Jember menjadi tuan rumah tidaklah mudah. Untuk mempersiapkan venue-venue yang digunakan sebagai arena pertandingan cabor-cabor saja, Pemkab Jember harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Dana itu berasal dari APBD sendiri, demi membuat venue-venue itu tampil bersolek.

Pekerjaan perbaikan masing-masing venue berikut nilai kontrak menyasar antara lain venue Stadion Notohadinegoro senilai Rp 1,2 miliar, Kolam Renang Kebonagung Rp 279 juta, GOR Argopuro Rp 322 juta, GOR Kaliwates Rp 1,3 miliar, Lapangan Tenis Kaliwates Rp 758 juta. Terbesar pada venue lintasan atletik di Jember Sport Garden (JSG) senilai Rp 3,8 miliar.

Kini, setelah Porprov buyar dan venuevenue tersebut telah “berganti baju”, pemerintah daerah sepertinya masih memiliki pekerjaan berikutnya. Yakni melakukan manajemen pengelolaan venue yang profesional disertai dukungan anggaran perawatan. Dua hal itu sudah tentu kebutuhan mendasar. Sebab, jika tidak, venuevenue milik Pemkab Jember yang megah itu sama halnya menunggu kerusakan jika tanpa dukungan perawatan maupun manajemen pengelolaan.

Terlebih, Pemkab Jember memiliki riwayat pembangunan proyek infrastruktur yang mandek pasca-berdiri megah. Bangunannya justru nirguna kendati telah menelan biaya miliaran rupiah. Contohnya, proyek rehabilitasi pasar tradisional di beberapa kecamatan, yang di antaranya hingga petang kemarin belum juga beroperasi.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sempat mengutarakan, peran pemerintah daerah selama perhelatan Porprov kemarin, mulai dari penyediaan venue hingga kebutuhan akomodasi, dinilainya sudah sangat all-out. Namun, justru yang disayangkan, peran dari pemprov, terutama Dispora Jatim maupun KONI Jatim, yang justru sangat minim kontribusi terhadap pelaksanaan Porprov kemarin. “Tidak ada kejelasan maupun sharing dana yang disampaikan ke pemkab. Pemprov kan tidak punya venue, seharinya ada sharing dana untuk perawatan atau perbaikan,” gerutu Halim.

Kini, ketika Pemkab Jember sudah memiliki beragam venue bagus yang dibangun dengan kekuatan APBD sendiri, Halim mengharapkan agar venuevenue tersebut bisa terus dimanfaatkan dan ada perawatan. “Kita punya venue bagus, bisa dimanfaatkan untuk kejuaraan event daerah atau lokal,” imbuh politisi Gerindra itu.

Perlu Pelimpahan Wewenang Pengelolaan

DPRD Jember sempat mendukung penuh ketika pemerintah daerah harus berjibaku melakukan perbaikan venue sendiri tanpa support dari Pemprov Jatim, sebelum perhelatan Porprov kemarin. Termasuk mengenai anggaran perawatan tersebut.

Pemkab Jember baru saja menghelat hajat besar selaku tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Di balik kesuksesan itu, perbaikan venue-venue sempat menjadi salah satu yang menyita perhatian. Kini, setelah event itu berakhir, skema perencanaan perawatan sepertinya belum dimiliki secara matang.

MAULANA, RADAR JEMBER

*** 

DUA pekan kemarin, Porprov Jatim VII baru saja selesai digelar. Jember yang sejak awal didapuk menjadi tuan rumah dinilai cukup sukses menyemarakkan event dua tahunan tersebut. Sekaligus sukses membawa kubu tuan rumah finish di urutan ke-9 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Kesuksesan Jember menjadi tuan rumah tidaklah mudah. Untuk mempersiapkan venue-venue yang digunakan sebagai arena pertandingan cabor-cabor saja, Pemkab Jember harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Dana itu berasal dari APBD sendiri, demi membuat venue-venue itu tampil bersolek.

Pekerjaan perbaikan masing-masing venue berikut nilai kontrak menyasar antara lain venue Stadion Notohadinegoro senilai Rp 1,2 miliar, Kolam Renang Kebonagung Rp 279 juta, GOR Argopuro Rp 322 juta, GOR Kaliwates Rp 1,3 miliar, Lapangan Tenis Kaliwates Rp 758 juta. Terbesar pada venue lintasan atletik di Jember Sport Garden (JSG) senilai Rp 3,8 miliar.

Kini, setelah Porprov buyar dan venuevenue tersebut telah “berganti baju”, pemerintah daerah sepertinya masih memiliki pekerjaan berikutnya. Yakni melakukan manajemen pengelolaan venue yang profesional disertai dukungan anggaran perawatan. Dua hal itu sudah tentu kebutuhan mendasar. Sebab, jika tidak, venuevenue milik Pemkab Jember yang megah itu sama halnya menunggu kerusakan jika tanpa dukungan perawatan maupun manajemen pengelolaan.

Terlebih, Pemkab Jember memiliki riwayat pembangunan proyek infrastruktur yang mandek pasca-berdiri megah. Bangunannya justru nirguna kendati telah menelan biaya miliaran rupiah. Contohnya, proyek rehabilitasi pasar tradisional di beberapa kecamatan, yang di antaranya hingga petang kemarin belum juga beroperasi.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sempat mengutarakan, peran pemerintah daerah selama perhelatan Porprov kemarin, mulai dari penyediaan venue hingga kebutuhan akomodasi, dinilainya sudah sangat all-out. Namun, justru yang disayangkan, peran dari pemprov, terutama Dispora Jatim maupun KONI Jatim, yang justru sangat minim kontribusi terhadap pelaksanaan Porprov kemarin. “Tidak ada kejelasan maupun sharing dana yang disampaikan ke pemkab. Pemprov kan tidak punya venue, seharinya ada sharing dana untuk perawatan atau perbaikan,” gerutu Halim.

Kini, ketika Pemkab Jember sudah memiliki beragam venue bagus yang dibangun dengan kekuatan APBD sendiri, Halim mengharapkan agar venuevenue tersebut bisa terus dimanfaatkan dan ada perawatan. “Kita punya venue bagus, bisa dimanfaatkan untuk kejuaraan event daerah atau lokal,” imbuh politisi Gerindra itu.

Perlu Pelimpahan Wewenang Pengelolaan

DPRD Jember sempat mendukung penuh ketika pemerintah daerah harus berjibaku melakukan perbaikan venue sendiri tanpa support dari Pemprov Jatim, sebelum perhelatan Porprov kemarin. Termasuk mengenai anggaran perawatan tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/