alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Sudah Diatur Sangat Terperinci

Musorkablub Diminta Sesuai AD/ART

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setiap organisasi mengatur tentang masa bakti kepengurusan. Akan tetapi, organisasi yang kredibel juga mengatur tentang hal-hal yang luar biasa. Terjadinya gejolak di tubuh KONI Jember yang mendorong agar dilakukan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (musorkablub), diminta tetap sesuai rel, sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) KONI.

Sebelum jauh mengupas tentang AD/ART, mantan Ketua KONI Jember Ahmad Halim menyebut, KONI merupakan organisasi semi pemerintah atau mitra pemerintah. Anggotanya adalah seluruh cabang olahraga (cabor) di Jember. “Sebagai organisasi masyarakat yang sifatnya semi pemerintah, maka salah satu tugasnya menyukseskan program dan tujuan pemerintah. Baik daerah, provinsi, maupun pusat,” katanya.

Halim menyebut, sebagai organisasi yang sifatnya tidak jauh berbeda dengan Pramuka dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka sepak terjang KONI tidak bisa lepas dari pemerintah. Pun demikian dengan urusan pembinaan. “Memang bisa mencari dana yang sah dari pihak ketiga dan iuran anggota. Tetapi, dalam hal pembinaan, KONI sangat bergantung pada pemerintah. Bagaimana kegiatannya, fasilitas venue, kapan akan mengirim atlet, otomatis harus bersinergi dengan pemerintah,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun demikian, sekalipun KONI sangat dekat dengan pemerintah, namun ada hal yang perlu diingat. Yaitu anggota KONI adalah seluruh cabor. Karena itu, hak suara untuk menentukan masa depan dunia olahraga, khususnya pada kepengurusan KONI, mutlak di tangan anggotanya.

Hal itu yang mungkin terlupakan. Pembinaan lemah. Pembiayaan tidak jelas. Dan banyak cabor di Jember yang nasibnya di ujung tanduk. Tidak sedikit atlet yang berangkat kompetisi harus merogoh kocek pribadi. Bahkan, ada pula yang sampai gagal berangkat akibat tak punya biaya.

“Era Bupati Faida, ada keinginan mekanisme dana hibah ke KONI dialihkan dengan mekanisme belanja langsung. Ingin meniru Surabaya. Tetapi, praktiknya tidak siap sehingga kocar-kacir,” jelas Halim.

Halim melihat, beberapa tahun terakhir, KONI juga kurang berkomunikasi dengan pihak luar. Bukan saja dengan cabor, tetapi instansi lain yang kompeten. Dia mengingatkan, urusan olahraga itu bukan hanya KONI yang mengurus. Namun, juga ada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pendidikan. “Insting mengumpulkan cabor untuk musyawarah bagaimana olahraga Jember ke depan juga kurang. Di era saya, kerja sama itu sampai ke kampus-kampus. Bahkan, kepolisian kami gandeng,” ulasnya.

Munculnya gejolak di tubuh KONI, Halim menilai, itu hal yang biasa. “Zaman saya dulu juga hampir ada musorkablub. Itu karena sudah diatur terperinci di AD/ART. Tetapi, tidak sampai terjadi karena komunikasi dengan cabor-cabor sebagai pemilik suara berlangsung harmonis,” bebernya.

Sementara itu, Wagino, Wakil Ketua KONI Jember dua periode di masa Gatot dan Halim, menyebut, kepengurusan KONI memang telah diatur secara detail di AD/ART. “Gejolak di tubuh KONI, saya kira cukup kembali ke AD/ART. Musorkablub kan diatur juga,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setiap organisasi mengatur tentang masa bakti kepengurusan. Akan tetapi, organisasi yang kredibel juga mengatur tentang hal-hal yang luar biasa. Terjadinya gejolak di tubuh KONI Jember yang mendorong agar dilakukan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (musorkablub), diminta tetap sesuai rel, sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) KONI.

Sebelum jauh mengupas tentang AD/ART, mantan Ketua KONI Jember Ahmad Halim menyebut, KONI merupakan organisasi semi pemerintah atau mitra pemerintah. Anggotanya adalah seluruh cabang olahraga (cabor) di Jember. “Sebagai organisasi masyarakat yang sifatnya semi pemerintah, maka salah satu tugasnya menyukseskan program dan tujuan pemerintah. Baik daerah, provinsi, maupun pusat,” katanya.

Halim menyebut, sebagai organisasi yang sifatnya tidak jauh berbeda dengan Pramuka dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka sepak terjang KONI tidak bisa lepas dari pemerintah. Pun demikian dengan urusan pembinaan. “Memang bisa mencari dana yang sah dari pihak ketiga dan iuran anggota. Tetapi, dalam hal pembinaan, KONI sangat bergantung pada pemerintah. Bagaimana kegiatannya, fasilitas venue, kapan akan mengirim atlet, otomatis harus bersinergi dengan pemerintah,” ucapnya.

Namun demikian, sekalipun KONI sangat dekat dengan pemerintah, namun ada hal yang perlu diingat. Yaitu anggota KONI adalah seluruh cabor. Karena itu, hak suara untuk menentukan masa depan dunia olahraga, khususnya pada kepengurusan KONI, mutlak di tangan anggotanya.

Hal itu yang mungkin terlupakan. Pembinaan lemah. Pembiayaan tidak jelas. Dan banyak cabor di Jember yang nasibnya di ujung tanduk. Tidak sedikit atlet yang berangkat kompetisi harus merogoh kocek pribadi. Bahkan, ada pula yang sampai gagal berangkat akibat tak punya biaya.

“Era Bupati Faida, ada keinginan mekanisme dana hibah ke KONI dialihkan dengan mekanisme belanja langsung. Ingin meniru Surabaya. Tetapi, praktiknya tidak siap sehingga kocar-kacir,” jelas Halim.

Halim melihat, beberapa tahun terakhir, KONI juga kurang berkomunikasi dengan pihak luar. Bukan saja dengan cabor, tetapi instansi lain yang kompeten. Dia mengingatkan, urusan olahraga itu bukan hanya KONI yang mengurus. Namun, juga ada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pendidikan. “Insting mengumpulkan cabor untuk musyawarah bagaimana olahraga Jember ke depan juga kurang. Di era saya, kerja sama itu sampai ke kampus-kampus. Bahkan, kepolisian kami gandeng,” ulasnya.

Munculnya gejolak di tubuh KONI, Halim menilai, itu hal yang biasa. “Zaman saya dulu juga hampir ada musorkablub. Itu karena sudah diatur terperinci di AD/ART. Tetapi, tidak sampai terjadi karena komunikasi dengan cabor-cabor sebagai pemilik suara berlangsung harmonis,” bebernya.

Sementara itu, Wagino, Wakil Ketua KONI Jember dua periode di masa Gatot dan Halim, menyebut, kepengurusan KONI memang telah diatur secara detail di AD/ART. “Gejolak di tubuh KONI, saya kira cukup kembali ke AD/ART. Musorkablub kan diatur juga,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setiap organisasi mengatur tentang masa bakti kepengurusan. Akan tetapi, organisasi yang kredibel juga mengatur tentang hal-hal yang luar biasa. Terjadinya gejolak di tubuh KONI Jember yang mendorong agar dilakukan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (musorkablub), diminta tetap sesuai rel, sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) KONI.

Sebelum jauh mengupas tentang AD/ART, mantan Ketua KONI Jember Ahmad Halim menyebut, KONI merupakan organisasi semi pemerintah atau mitra pemerintah. Anggotanya adalah seluruh cabang olahraga (cabor) di Jember. “Sebagai organisasi masyarakat yang sifatnya semi pemerintah, maka salah satu tugasnya menyukseskan program dan tujuan pemerintah. Baik daerah, provinsi, maupun pusat,” katanya.

Halim menyebut, sebagai organisasi yang sifatnya tidak jauh berbeda dengan Pramuka dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka sepak terjang KONI tidak bisa lepas dari pemerintah. Pun demikian dengan urusan pembinaan. “Memang bisa mencari dana yang sah dari pihak ketiga dan iuran anggota. Tetapi, dalam hal pembinaan, KONI sangat bergantung pada pemerintah. Bagaimana kegiatannya, fasilitas venue, kapan akan mengirim atlet, otomatis harus bersinergi dengan pemerintah,” ucapnya.

Namun demikian, sekalipun KONI sangat dekat dengan pemerintah, namun ada hal yang perlu diingat. Yaitu anggota KONI adalah seluruh cabor. Karena itu, hak suara untuk menentukan masa depan dunia olahraga, khususnya pada kepengurusan KONI, mutlak di tangan anggotanya.

Hal itu yang mungkin terlupakan. Pembinaan lemah. Pembiayaan tidak jelas. Dan banyak cabor di Jember yang nasibnya di ujung tanduk. Tidak sedikit atlet yang berangkat kompetisi harus merogoh kocek pribadi. Bahkan, ada pula yang sampai gagal berangkat akibat tak punya biaya.

“Era Bupati Faida, ada keinginan mekanisme dana hibah ke KONI dialihkan dengan mekanisme belanja langsung. Ingin meniru Surabaya. Tetapi, praktiknya tidak siap sehingga kocar-kacir,” jelas Halim.

Halim melihat, beberapa tahun terakhir, KONI juga kurang berkomunikasi dengan pihak luar. Bukan saja dengan cabor, tetapi instansi lain yang kompeten. Dia mengingatkan, urusan olahraga itu bukan hanya KONI yang mengurus. Namun, juga ada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pendidikan. “Insting mengumpulkan cabor untuk musyawarah bagaimana olahraga Jember ke depan juga kurang. Di era saya, kerja sama itu sampai ke kampus-kampus. Bahkan, kepolisian kami gandeng,” ulasnya.

Munculnya gejolak di tubuh KONI, Halim menilai, itu hal yang biasa. “Zaman saya dulu juga hampir ada musorkablub. Itu karena sudah diatur terperinci di AD/ART. Tetapi, tidak sampai terjadi karena komunikasi dengan cabor-cabor sebagai pemilik suara berlangsung harmonis,” bebernya.

Sementara itu, Wagino, Wakil Ketua KONI Jember dua periode di masa Gatot dan Halim, menyebut, kepengurusan KONI memang telah diatur secara detail di AD/ART. “Gejolak di tubuh KONI, saya kira cukup kembali ke AD/ART. Musorkablub kan diatur juga,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/