alexametrics
23.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Surat Penyerahan YPJ Melenceng dari Kesepakatan

Ahmad Halim: Suparno Akui Salah Redaksi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Yayasan Persid Jember (YPJ) telah berkirim surat ke bupati untuk menyerahkan lembaga itu. Namun, isi surat tersebut justru memicu persoalan. Sebab, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pembina YPJ.

Surat yang dikeluarkan 7 Juni dan ditandatangani oleh Suparno tersebut ada dua lembar. Isinya tidak sepakat bila yayasan dibubarkan oleh bupati. Alasannya, yang jadi masalah dualisme adalah kepengurusan, bukan kelembagaan. Maka, seharusnya yang dibubarkan adalah pengurus yayasan, bukan yayasannya.

Pembubaran yayasan juga dinilai tidak punya landasan yang kuat. Dewan pembina lantas mengusulkan YPJ tetap berdiri, tapi ada nama tambahan. Nama yang masuk sebagai pembina yaitu Bupati Jember. Bupati juga menjadi ketua yayasan sekaligus pengendali yayasan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Agus Rizki, yang juga pembina YPJ, mengatakan, setelah bertemu dengan bupati, Jumat (4/6) lalu, pembina langsung berkumpul dan membahas masalah itu. “Setidaknya tiga kali kami kumpul dan terakhir di warung soto. Hasil kesepakatan itu bukan hasil voting, tapi musyawarah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejatinya surat yang diserahkan YPJ ke bupati tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Sebab, kesepakatan sebelumnya memutuskan penyerahan YPJ tanpa syarat. “Namun, karena yang membuat redaksionalnya adalah Ketua Pembina YPJ Suparno, kami sebagai anggota tidak tahu secara detail redaksional surat yang diserahkan ke bupati,” tuturnya.

Menyerahkan YPJ dengan memasukan nama bupati sebagai Ketua Pembina YPJ tersebut, maksudnya adalah memberi kewenangan untuk membongkar keseluruhan siapa saja yang masuk YPJ. “Bukan untuk mendikte bupati. Tapi, memberi kewenangan untuk merombak,” tuturnya.

Sebab, kata dia, yayasan itu harus tetap berdiri, bukan untuk dibubarkan. Agar menjadi syarat kepentingan mendaftar ke Asprov PSSI Jatim untuk kompetisi Liga III.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Yayasan Persid Jember (YPJ) telah berkirim surat ke bupati untuk menyerahkan lembaga itu. Namun, isi surat tersebut justru memicu persoalan. Sebab, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pembina YPJ.

Surat yang dikeluarkan 7 Juni dan ditandatangani oleh Suparno tersebut ada dua lembar. Isinya tidak sepakat bila yayasan dibubarkan oleh bupati. Alasannya, yang jadi masalah dualisme adalah kepengurusan, bukan kelembagaan. Maka, seharusnya yang dibubarkan adalah pengurus yayasan, bukan yayasannya.

Pembubaran yayasan juga dinilai tidak punya landasan yang kuat. Dewan pembina lantas mengusulkan YPJ tetap berdiri, tapi ada nama tambahan. Nama yang masuk sebagai pembina yaitu Bupati Jember. Bupati juga menjadi ketua yayasan sekaligus pengendali yayasan.

Agus Rizki, yang juga pembina YPJ, mengatakan, setelah bertemu dengan bupati, Jumat (4/6) lalu, pembina langsung berkumpul dan membahas masalah itu. “Setidaknya tiga kali kami kumpul dan terakhir di warung soto. Hasil kesepakatan itu bukan hasil voting, tapi musyawarah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejatinya surat yang diserahkan YPJ ke bupati tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Sebab, kesepakatan sebelumnya memutuskan penyerahan YPJ tanpa syarat. “Namun, karena yang membuat redaksionalnya adalah Ketua Pembina YPJ Suparno, kami sebagai anggota tidak tahu secara detail redaksional surat yang diserahkan ke bupati,” tuturnya.

Menyerahkan YPJ dengan memasukan nama bupati sebagai Ketua Pembina YPJ tersebut, maksudnya adalah memberi kewenangan untuk membongkar keseluruhan siapa saja yang masuk YPJ. “Bukan untuk mendikte bupati. Tapi, memberi kewenangan untuk merombak,” tuturnya.

Sebab, kata dia, yayasan itu harus tetap berdiri, bukan untuk dibubarkan. Agar menjadi syarat kepentingan mendaftar ke Asprov PSSI Jatim untuk kompetisi Liga III.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Yayasan Persid Jember (YPJ) telah berkirim surat ke bupati untuk menyerahkan lembaga itu. Namun, isi surat tersebut justru memicu persoalan. Sebab, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pembina YPJ.

Surat yang dikeluarkan 7 Juni dan ditandatangani oleh Suparno tersebut ada dua lembar. Isinya tidak sepakat bila yayasan dibubarkan oleh bupati. Alasannya, yang jadi masalah dualisme adalah kepengurusan, bukan kelembagaan. Maka, seharusnya yang dibubarkan adalah pengurus yayasan, bukan yayasannya.

Pembubaran yayasan juga dinilai tidak punya landasan yang kuat. Dewan pembina lantas mengusulkan YPJ tetap berdiri, tapi ada nama tambahan. Nama yang masuk sebagai pembina yaitu Bupati Jember. Bupati juga menjadi ketua yayasan sekaligus pengendali yayasan.

Agus Rizki, yang juga pembina YPJ, mengatakan, setelah bertemu dengan bupati, Jumat (4/6) lalu, pembina langsung berkumpul dan membahas masalah itu. “Setidaknya tiga kali kami kumpul dan terakhir di warung soto. Hasil kesepakatan itu bukan hasil voting, tapi musyawarah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejatinya surat yang diserahkan YPJ ke bupati tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Sebab, kesepakatan sebelumnya memutuskan penyerahan YPJ tanpa syarat. “Namun, karena yang membuat redaksionalnya adalah Ketua Pembina YPJ Suparno, kami sebagai anggota tidak tahu secara detail redaksional surat yang diserahkan ke bupati,” tuturnya.

Menyerahkan YPJ dengan memasukan nama bupati sebagai Ketua Pembina YPJ tersebut, maksudnya adalah memberi kewenangan untuk membongkar keseluruhan siapa saja yang masuk YPJ. “Bukan untuk mendikte bupati. Tapi, memberi kewenangan untuk merombak,” tuturnya.

Sebab, kata dia, yayasan itu harus tetap berdiri, bukan untuk dibubarkan. Agar menjadi syarat kepentingan mendaftar ke Asprov PSSI Jatim untuk kompetisi Liga III.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/