Radar Jember, Jember - Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik (AKP) Politeknik Negeri Jember (Polije) menggelar Gelar Produk Project Based Learning (PBL) sebagai wujud implementasi pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan keuangan dan dana desa.
Kegiatan bertema “Empowering Public Sector: Sinergi Inovasi Vokasi demi Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan” ini digelar pada Senin (22/12/2025) di Gedung Terpadu Agribisnis Lantai 1 Polije. Melalui PBL, mahasiswa AKP terjun langsung melakukan pendampingan kepada BUMDes agar pengelolaan keuangan desa lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Salah satu mahasiswa AKP, Najwa Alifa Hamdah, melakukan pendampingan pengoperasian aplikasi pencatatan keuangan BUMDes. Pendampingan ini bertujuan membantu BUMDes menyusun laporan keuangan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan saat audit desa maupun kepada masyarakat.
“Kegiatan ini memberi pengalaman langsung memahami kondisi riil BUMDes sekaligus berkontribusi memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa,” ungkap Najwa.
Direktur BUMDes Ajong Rejo, Ishak Setiawan, mengakui pendampingan mahasiswa AKP Polije membawa perubahan signifikan.
“Sebelumnya pencatatan keuangan masih manual dan tidak teratur. Setelah pendampingan mahasiswa, laporan keuangan menjadi lebih rapi dan tertata,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang lebih baik turut memperkuat peran BUMDes dalam mendukung masyarakat, khususnya petani, melalui pengembangan produk lokal seperti beras dan program pendukung sektor pertanian.
Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik Polije, Surateno, S.Kom., M.Kom., menjelaskan bahwa hasil PBL mahasiswa AKP yang berkolaborasi dengan 19 BUMDes menunjukkan sinergi nyata antara pendidikan vokasi dan kebutuhan masyarakat desa.
“Kolaborasi ini menghasilkan berbagai aplikasi dan produk sesuai kebutuhan masing-masing BUMDes, sekaligus mengintegrasikan isu SDGs, keberlanjutan, dan lingkungan,” jelasnya.
Surateno menegaskan, kegiatan PBL juga diperkuat dengan komitmen gerakan antikorupsi melalui penetapan duta antikorupsi dari unsur pegawai, dosen, teknisi, dan mahasiswa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola BUMDes dan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
