alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Pupuk Kaltim Salurkan 162.462.74 Ton Subsidi Jawa Timur

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk Urea bersubsidi di provinsi Jawa Timur, Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur periode Juli dinyatakan aman. Hingga 22 Juli 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 162.462,75 ton pupuk Urea subsidi ke berbagai kabupaten di Jawa Timur, atau sekitar 124% dari alokasi 130.622 ton Urea subsidi periode Januari hingga Juli 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Hal ini dipertegas oleh Superintendent Jawa Timur Rudy Sulistya, bahwa penyaluran pupuk subsidi di Jawa Timur sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2020. Misalnya untuk Periode Januari hingga Juli 2020, perbandingan penyaluran dan alokasi di Kabupaten Bondowoso, Urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 18.283,5 ton atau 140% dari alokasi 13.099 ton, Kabupaten Probolinggo sebanyak 23.540,6 ton atau 128% dari alokasi 18.363 ton, Kabupaten Situbondo sebanyak 16.174,4 ton atau 131% dari alokasi 12.367 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya juga banyak yang melebihi dari target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pupuk Kaltim menyalurkan pupuk subsidi agar dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai alokasi yang diatur Kementerian Pertanian, sehingga tidak terjadi kekurangan pupuk subsidi dalam musim tanam. Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Penyaluran tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam sesuai kebutuhan petani,” terang Rudy.

Rudy juga menjelaskan bahwa sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual. “Kami ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. Penyaluran pupuk, khususnya subsidi, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hanya E-RDKK tapi SK Alokasi di setiap kabupaten juga harus ada,” jelas Rudy.

- Advertisement -

Dalam memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk Urea bersubsidi di provinsi Jawa Timur, Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur periode Juli dinyatakan aman. Hingga 22 Juli 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 162.462,75 ton pupuk Urea subsidi ke berbagai kabupaten di Jawa Timur, atau sekitar 124% dari alokasi 130.622 ton Urea subsidi periode Januari hingga Juli 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Hal ini dipertegas oleh Superintendent Jawa Timur Rudy Sulistya, bahwa penyaluran pupuk subsidi di Jawa Timur sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2020. Misalnya untuk Periode Januari hingga Juli 2020, perbandingan penyaluran dan alokasi di Kabupaten Bondowoso, Urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 18.283,5 ton atau 140% dari alokasi 13.099 ton, Kabupaten Probolinggo sebanyak 23.540,6 ton atau 128% dari alokasi 18.363 ton, Kabupaten Situbondo sebanyak 16.174,4 ton atau 131% dari alokasi 12.367 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya juga banyak yang melebihi dari target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pupuk Kaltim menyalurkan pupuk subsidi agar dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai alokasi yang diatur Kementerian Pertanian, sehingga tidak terjadi kekurangan pupuk subsidi dalam musim tanam. Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Penyaluran tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam sesuai kebutuhan petani,” terang Rudy.

Rudy juga menjelaskan bahwa sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual. “Kami ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. Penyaluran pupuk, khususnya subsidi, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hanya E-RDKK tapi SK Alokasi di setiap kabupaten juga harus ada,” jelas Rudy.

Dalam memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk Urea bersubsidi di provinsi Jawa Timur, Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur periode Juli dinyatakan aman. Hingga 22 Juli 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 162.462,75 ton pupuk Urea subsidi ke berbagai kabupaten di Jawa Timur, atau sekitar 124% dari alokasi 130.622 ton Urea subsidi periode Januari hingga Juli 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Hal ini dipertegas oleh Superintendent Jawa Timur Rudy Sulistya, bahwa penyaluran pupuk subsidi di Jawa Timur sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2020. Misalnya untuk Periode Januari hingga Juli 2020, perbandingan penyaluran dan alokasi di Kabupaten Bondowoso, Urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 18.283,5 ton atau 140% dari alokasi 13.099 ton, Kabupaten Probolinggo sebanyak 23.540,6 ton atau 128% dari alokasi 18.363 ton, Kabupaten Situbondo sebanyak 16.174,4 ton atau 131% dari alokasi 12.367 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya juga banyak yang melebihi dari target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pupuk Kaltim menyalurkan pupuk subsidi agar dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai alokasi yang diatur Kementerian Pertanian, sehingga tidak terjadi kekurangan pupuk subsidi dalam musim tanam. Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Penyaluran tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam sesuai kebutuhan petani,” terang Rudy.

Rudy juga menjelaskan bahwa sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual. “Kami ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. Penyaluran pupuk, khususnya subsidi, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hanya E-RDKK tapi SK Alokasi di setiap kabupaten juga harus ada,” jelas Rudy.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/