alexametrics
26.2 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Gencarkan Program PPS, Pulihkan Ekonomi Negeri

Sosialisasi Pengungkapan Pajak Sukarela

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) dilangsungkan di Hotel Luminor, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (22/3). Acara tersebut mengangkat tema “Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi”.

Baca Juga : Guru Ngaji dan Les Privat di Jember Dilaporkan Cabuli Lima Gadis Belia

Dalam sosialisasi itu hadir langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) Agustin Vita Avantin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember Syaiful Abidin, dan Kepala KPP Pratama Situbondo Rahmat Basuki. Ada pula Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budihartono. Selain itu, para pejabat dari Jember dan Situbondo juga turut hadir.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala KPP Pratama Jember Syaiful Abidin menyampaikan, sosialisasi PPS bertujuan untuk memandu para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur III selaku wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) orang pribadi. Hal itu juga dilakukan untuk memberikan teladan yang baik sebagai pegawai Kementerian Keuangan untuk melaporkan SPT tahunan lebih awal. “Pada kesempatan hari ini kami berkumpul bersama untuk menunaikan salah satu kewajiban kami sebagai penyampai SPT tahunan,” katanya.

Syaiful menjelaskan, program pemerintah PPS wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Melalui program PPS ini, berarti memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. Waktu PPS ini berlangsung sampai 30 Juni 2022 mendatang. Untuk itu, Syaiful mengimbau agar semua pihak memanfaatkan PPS dengan baik. Sebab, berlakunya hanya enam bulan untuk program tersebut.

Dalam sistem asesmen, bisa dikatakan wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak juga dapat menghitung sendiri dan melaporkan sendiri SPT-nya.

Lebih lanjut, dalam sistem wajib pajak tersebut, besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan dapat dihitung sendiri. Sehingga bisa saja wajib pajak yang belum memiliki cukup pengetahuan pajak bisa mengalami kekeliruan. Untuk itu, peran seorang konsultan pajak sangatlah dibutuhkan. Tujuannya agar proses dalam penghitungan hingga pelaporan pajak bisa terlaksana dengan baik.

“Dengan kata lain, yang mengetahui sebenarnya adalah wajib pajak dan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya PPS tersebut, agar bisa mendorong lebih jujur dalam mendeklarasikan resultan dari penghasilan,” ujar Syaiful, Kepala KPP Pratama Jember.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jatim III Agustin Vita Avantin membeberkan, ada dua skema rumusan program PPS. “Kebijakan I bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid pertama. Lalu, Kebijakan II bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta perolehan pada 2016–2020 dalam SPT 2020,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) dilangsungkan di Hotel Luminor, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (22/3). Acara tersebut mengangkat tema “Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi”.

Baca Juga : Guru Ngaji dan Les Privat di Jember Dilaporkan Cabuli Lima Gadis Belia

Dalam sosialisasi itu hadir langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) Agustin Vita Avantin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember Syaiful Abidin, dan Kepala KPP Pratama Situbondo Rahmat Basuki. Ada pula Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budihartono. Selain itu, para pejabat dari Jember dan Situbondo juga turut hadir.

Kepala KPP Pratama Jember Syaiful Abidin menyampaikan, sosialisasi PPS bertujuan untuk memandu para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur III selaku wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) orang pribadi. Hal itu juga dilakukan untuk memberikan teladan yang baik sebagai pegawai Kementerian Keuangan untuk melaporkan SPT tahunan lebih awal. “Pada kesempatan hari ini kami berkumpul bersama untuk menunaikan salah satu kewajiban kami sebagai penyampai SPT tahunan,” katanya.

Syaiful menjelaskan, program pemerintah PPS wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Melalui program PPS ini, berarti memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. Waktu PPS ini berlangsung sampai 30 Juni 2022 mendatang. Untuk itu, Syaiful mengimbau agar semua pihak memanfaatkan PPS dengan baik. Sebab, berlakunya hanya enam bulan untuk program tersebut.

Dalam sistem asesmen, bisa dikatakan wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak juga dapat menghitung sendiri dan melaporkan sendiri SPT-nya.

Lebih lanjut, dalam sistem wajib pajak tersebut, besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan dapat dihitung sendiri. Sehingga bisa saja wajib pajak yang belum memiliki cukup pengetahuan pajak bisa mengalami kekeliruan. Untuk itu, peran seorang konsultan pajak sangatlah dibutuhkan. Tujuannya agar proses dalam penghitungan hingga pelaporan pajak bisa terlaksana dengan baik.

“Dengan kata lain, yang mengetahui sebenarnya adalah wajib pajak dan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya PPS tersebut, agar bisa mendorong lebih jujur dalam mendeklarasikan resultan dari penghasilan,” ujar Syaiful, Kepala KPP Pratama Jember.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jatim III Agustin Vita Avantin membeberkan, ada dua skema rumusan program PPS. “Kebijakan I bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid pertama. Lalu, Kebijakan II bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta perolehan pada 2016–2020 dalam SPT 2020,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) dilangsungkan di Hotel Luminor, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (22/3). Acara tersebut mengangkat tema “Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi”.

Baca Juga : Guru Ngaji dan Les Privat di Jember Dilaporkan Cabuli Lima Gadis Belia

Dalam sosialisasi itu hadir langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) Agustin Vita Avantin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember Syaiful Abidin, dan Kepala KPP Pratama Situbondo Rahmat Basuki. Ada pula Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budihartono. Selain itu, para pejabat dari Jember dan Situbondo juga turut hadir.

Kepala KPP Pratama Jember Syaiful Abidin menyampaikan, sosialisasi PPS bertujuan untuk memandu para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur III selaku wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) orang pribadi. Hal itu juga dilakukan untuk memberikan teladan yang baik sebagai pegawai Kementerian Keuangan untuk melaporkan SPT tahunan lebih awal. “Pada kesempatan hari ini kami berkumpul bersama untuk menunaikan salah satu kewajiban kami sebagai penyampai SPT tahunan,” katanya.

Syaiful menjelaskan, program pemerintah PPS wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Melalui program PPS ini, berarti memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. Waktu PPS ini berlangsung sampai 30 Juni 2022 mendatang. Untuk itu, Syaiful mengimbau agar semua pihak memanfaatkan PPS dengan baik. Sebab, berlakunya hanya enam bulan untuk program tersebut.

Dalam sistem asesmen, bisa dikatakan wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak juga dapat menghitung sendiri dan melaporkan sendiri SPT-nya.

Lebih lanjut, dalam sistem wajib pajak tersebut, besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan dapat dihitung sendiri. Sehingga bisa saja wajib pajak yang belum memiliki cukup pengetahuan pajak bisa mengalami kekeliruan. Untuk itu, peran seorang konsultan pajak sangatlah dibutuhkan. Tujuannya agar proses dalam penghitungan hingga pelaporan pajak bisa terlaksana dengan baik.

“Dengan kata lain, yang mengetahui sebenarnya adalah wajib pajak dan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya PPS tersebut, agar bisa mendorong lebih jujur dalam mendeklarasikan resultan dari penghasilan,” ujar Syaiful, Kepala KPP Pratama Jember.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jatim III Agustin Vita Avantin membeberkan, ada dua skema rumusan program PPS. “Kebijakan I bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid pertama. Lalu, Kebijakan II bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta perolehan pada 2016–2020 dalam SPT 2020,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/