22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Rektor UIN KHAS Jember Respons Usulan Dana Haji 2023

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Kementerian Agama mengusulkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M, sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909.

Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Prof Babun Suharto, menanggapi hal tersebut. Menurutnya, usulan itu sangat logis dan relevan. Usulan ini sudah pasti dilakukan dengan berbagai kajian, terutama berkaitan dengan keberlangsungan dan nilai manfaat BPIH untuk masa depan.

BACA JUGA: Sosialisasi di Angkasa, UIN KHAS Jember Carter Pesawat

Mobile_AP_Rectangle 2

Berkaitan dengan hal tersebut, Babun Suharto juga mengungkapkan bahwa dalam ibadah haji, ada syarat mampu (istita’ah). Prinsip mampu ini mengandung arti keuangan, keamanan, kesehatan fisik dan waktu.

“Artinya, mampu itu berarti calon jamaah mampu secara finansial, keamanan, kesehatan fisik dan waktu. Karenanya, definisi mampu tidak bergantung pada subsidi,” ungkapnya di Jember, belum lama ini.

Dengan begitu, menurut Babun, dana manfaat sangat logis jika 30 persen, sementara tanggungan jamaah sebesar 70 persen. Jika calon jamaah haji, sepenuhnya mengandalkan subsidi, maka sangat dikhawatirkan terjadi praktik-praktik ponzi yang selama ini banyak terjadi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji.

“Jika ini terus terjadi, maka praktik-praktik tidak terpuji ini akan terus berlangsung. Karena itu, rasionalisasi demikian perlu didukung dengan skema usulan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama,” terangnya. (*)

Reporter: Viona Alvioniza

Foto: Dokumen Radar Jember

Editor: Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Kementerian Agama mengusulkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M, sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909.

Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Prof Babun Suharto, menanggapi hal tersebut. Menurutnya, usulan itu sangat logis dan relevan. Usulan ini sudah pasti dilakukan dengan berbagai kajian, terutama berkaitan dengan keberlangsungan dan nilai manfaat BPIH untuk masa depan.

BACA JUGA: Sosialisasi di Angkasa, UIN KHAS Jember Carter Pesawat

Berkaitan dengan hal tersebut, Babun Suharto juga mengungkapkan bahwa dalam ibadah haji, ada syarat mampu (istita’ah). Prinsip mampu ini mengandung arti keuangan, keamanan, kesehatan fisik dan waktu.

“Artinya, mampu itu berarti calon jamaah mampu secara finansial, keamanan, kesehatan fisik dan waktu. Karenanya, definisi mampu tidak bergantung pada subsidi,” ungkapnya di Jember, belum lama ini.

Dengan begitu, menurut Babun, dana manfaat sangat logis jika 30 persen, sementara tanggungan jamaah sebesar 70 persen. Jika calon jamaah haji, sepenuhnya mengandalkan subsidi, maka sangat dikhawatirkan terjadi praktik-praktik ponzi yang selama ini banyak terjadi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji.

“Jika ini terus terjadi, maka praktik-praktik tidak terpuji ini akan terus berlangsung. Karena itu, rasionalisasi demikian perlu didukung dengan skema usulan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama,” terangnya. (*)

Reporter: Viona Alvioniza

Foto: Dokumen Radar Jember

Editor: Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Kementerian Agama mengusulkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M, sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909.

Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Prof Babun Suharto, menanggapi hal tersebut. Menurutnya, usulan itu sangat logis dan relevan. Usulan ini sudah pasti dilakukan dengan berbagai kajian, terutama berkaitan dengan keberlangsungan dan nilai manfaat BPIH untuk masa depan.

BACA JUGA: Sosialisasi di Angkasa, UIN KHAS Jember Carter Pesawat

Berkaitan dengan hal tersebut, Babun Suharto juga mengungkapkan bahwa dalam ibadah haji, ada syarat mampu (istita’ah). Prinsip mampu ini mengandung arti keuangan, keamanan, kesehatan fisik dan waktu.

“Artinya, mampu itu berarti calon jamaah mampu secara finansial, keamanan, kesehatan fisik dan waktu. Karenanya, definisi mampu tidak bergantung pada subsidi,” ungkapnya di Jember, belum lama ini.

Dengan begitu, menurut Babun, dana manfaat sangat logis jika 30 persen, sementara tanggungan jamaah sebesar 70 persen. Jika calon jamaah haji, sepenuhnya mengandalkan subsidi, maka sangat dikhawatirkan terjadi praktik-praktik ponzi yang selama ini banyak terjadi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji.

“Jika ini terus terjadi, maka praktik-praktik tidak terpuji ini akan terus berlangsung. Karena itu, rasionalisasi demikian perlu didukung dengan skema usulan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama,” terangnya. (*)

Reporter: Viona Alvioniza

Foto: Dokumen Radar Jember

Editor: Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca