Atur Siasat Maksimalkan Penyerapan Anggaran Tahun Depan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Arif Khuzaini menggelar Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Lingkungan Tegalboto, Rabu (15/12) pagi. Bertajuk Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, pria yang akrab disapa Arif tersebut menjelaskan bahwa total DIPA tahun depan senilai 2,5 triliun yang terbagi atas DIPA Kementerian Lembaga alias satuan kerja dengan total 1,8 triliun dan DIPA DAK fisik serta dana desa di Kabupaten Jember dan Lumajang sebanyak 700 miliar.

Dia menyebutkan bahwa ada sebanyak 66 satuan kerja kementerian lembaga dan satu satuan kerja DAK fisik dan dana desa. Targetnya, semua satuan kerja itu melihat DIPA masing-masing, lalu mengulasnya. Dengan begitu, mereka bisa membuat rencana dalam satu tahun. “Lalu, di-breakdown dalam triwulan dan bulanan. Kalau perlu, dibuat rencana kerja mingguan,” harapnya. Tujuannya agar bisa terlaksana dengan baik secara detail. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun.

Sebenarnya, jika berbicara tentang penumpukan belanja akhir tahun, dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak terjadi. Contohnya, pada 2021 ini, setiap lembaga mampu menyerap anggaran triwulan dengan baik. “Hanya sebagian kecil yang tertatih-tatih menyerap sesuai target,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Bahkan, untuk mitra kerja, lanjutnya, pada 2021 ini sangat bagus. Tercatat, hingga triwulan ketiga, Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) di dua satuan kerja (satker) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memperoleh peringkat 1 nasional. Harapannya, hal seperti itu dapat dipertahankan dengan baik.

Lebih lanjut, terkait dengan capaian prestasi, pihaknya juga baru saja meraih predikat ketiga dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). “Ini bukan prestasi saya, tetapi itu prestasi semua satuan kerja. Lalu, dibandingkan dengan satuan kerja lain,” paparnya.

Berbicara tentang DIPA, dahulu pihaknya hanya berfokus pada bagaimana menyerap dan menghabiskan anggaran. Namun, berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya bagaimana menyerap dengan maksimal, tetapi juga memaksimalkan kinerja supaya lebih baik. Sebab, kinerja itu berupa capaian output, dan yang paling berdampak kepada masyarakat adalah capaian tersebut. “Kalau serapan tinggi, capaian output jelek, kalau tidak berimbas kepada masyarakat, berarti banyak uang yang mubazir,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya juga mengharapkan bahwa dua satuan kerja tersebut tidak menunda-nunda kegiatan. Jika ada kegiatan yang genting harus segera dieksekusi. Contohnya, jika ada belanja fisik, satuan kerja harus mengeksekusi itu. Tentu saja, akan ada perbedaan antara mengeksekusi saat awal tahun jika dibandingkan dengan akhir tahun anggaran. “Manfaatnya untuk masyarakat bisa tercapai di awal,” ucapnya.

Namun, jika dilakukan pada akhir tahun anggaran, berarti di awal tahun anggaran tak ada gunanya untuk masyarakat. Misalnya, saat proses pembangunan, akan ada penyerapan tenaga kerja di awal tahun. Setelah dibangun, tentu saja akan ada manfaat yang secara ekonomi bisa berdampak pada masyarakat lain.

Dia berharap mereka dapat merealisasikan anggaran yang ada setiap bulan agar tak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Selain itu, pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi. Namun, juga harus tepat waktu. “Kalau tidak, ya kurang baik,” tegasnya. Oleh karena itu, pihaknya selalu dan akan terus memonitoring dari berbagai sisi pelaksanaan anggaran.

Lebih lanjut, pada awal tahun nanti, pihaknya juga bakal mengumpulkan satuan kerja untuk mengatur siasat guna memaksimalkan penyerapan anggaran. Secara formal, tiap semester juga bakal dilakukan rapat evaluasi. Termasuk DAK fisik per triwulan dengan pemda, BPKAD, dan DPMD. “Secara harian juga masif berkomunikasi untuk memperlancar kegiatan,” tandasnya. (ika/nen/c2/lin)

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Arif Khuzaini menggelar Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Lingkungan Tegalboto, Rabu (15/12) pagi. Bertajuk Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, pria yang akrab disapa Arif tersebut menjelaskan bahwa total DIPA tahun depan senilai 2,5 triliun yang terbagi atas DIPA Kementerian Lembaga alias satuan kerja dengan total 1,8 triliun dan DIPA DAK fisik serta dana desa di Kabupaten Jember dan Lumajang sebanyak 700 miliar.

Dia menyebutkan bahwa ada sebanyak 66 satuan kerja kementerian lembaga dan satu satuan kerja DAK fisik dan dana desa. Targetnya, semua satuan kerja itu melihat DIPA masing-masing, lalu mengulasnya. Dengan begitu, mereka bisa membuat rencana dalam satu tahun. “Lalu, di-breakdown dalam triwulan dan bulanan. Kalau perlu, dibuat rencana kerja mingguan,” harapnya. Tujuannya agar bisa terlaksana dengan baik secara detail. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun.

Sebenarnya, jika berbicara tentang penumpukan belanja akhir tahun, dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak terjadi. Contohnya, pada 2021 ini, setiap lembaga mampu menyerap anggaran triwulan dengan baik. “Hanya sebagian kecil yang tertatih-tatih menyerap sesuai target,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Bahkan, untuk mitra kerja, lanjutnya, pada 2021 ini sangat bagus. Tercatat, hingga triwulan ketiga, Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) di dua satuan kerja (satker) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memperoleh peringkat 1 nasional. Harapannya, hal seperti itu dapat dipertahankan dengan baik.

Lebih lanjut, terkait dengan capaian prestasi, pihaknya juga baru saja meraih predikat ketiga dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). “Ini bukan prestasi saya, tetapi itu prestasi semua satuan kerja. Lalu, dibandingkan dengan satuan kerja lain,” paparnya.

Berbicara tentang DIPA, dahulu pihaknya hanya berfokus pada bagaimana menyerap dan menghabiskan anggaran. Namun, berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya bagaimana menyerap dengan maksimal, tetapi juga memaksimalkan kinerja supaya lebih baik. Sebab, kinerja itu berupa capaian output, dan yang paling berdampak kepada masyarakat adalah capaian tersebut. “Kalau serapan tinggi, capaian output jelek, kalau tidak berimbas kepada masyarakat, berarti banyak uang yang mubazir,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya juga mengharapkan bahwa dua satuan kerja tersebut tidak menunda-nunda kegiatan. Jika ada kegiatan yang genting harus segera dieksekusi. Contohnya, jika ada belanja fisik, satuan kerja harus mengeksekusi itu. Tentu saja, akan ada perbedaan antara mengeksekusi saat awal tahun jika dibandingkan dengan akhir tahun anggaran. “Manfaatnya untuk masyarakat bisa tercapai di awal,” ucapnya.

Namun, jika dilakukan pada akhir tahun anggaran, berarti di awal tahun anggaran tak ada gunanya untuk masyarakat. Misalnya, saat proses pembangunan, akan ada penyerapan tenaga kerja di awal tahun. Setelah dibangun, tentu saja akan ada manfaat yang secara ekonomi bisa berdampak pada masyarakat lain.

Dia berharap mereka dapat merealisasikan anggaran yang ada setiap bulan agar tak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Selain itu, pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi. Namun, juga harus tepat waktu. “Kalau tidak, ya kurang baik,” tegasnya. Oleh karena itu, pihaknya selalu dan akan terus memonitoring dari berbagai sisi pelaksanaan anggaran.

Lebih lanjut, pada awal tahun nanti, pihaknya juga bakal mengumpulkan satuan kerja untuk mengatur siasat guna memaksimalkan penyerapan anggaran. Secara formal, tiap semester juga bakal dilakukan rapat evaluasi. Termasuk DAK fisik per triwulan dengan pemda, BPKAD, dan DPMD. “Secara harian juga masif berkomunikasi untuk memperlancar kegiatan,” tandasnya. (ika/nen/c2/lin)

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Arif Khuzaini menggelar Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Lingkungan Tegalboto, Rabu (15/12) pagi. Bertajuk Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, pria yang akrab disapa Arif tersebut menjelaskan bahwa total DIPA tahun depan senilai 2,5 triliun yang terbagi atas DIPA Kementerian Lembaga alias satuan kerja dengan total 1,8 triliun dan DIPA DAK fisik serta dana desa di Kabupaten Jember dan Lumajang sebanyak 700 miliar.

Dia menyebutkan bahwa ada sebanyak 66 satuan kerja kementerian lembaga dan satu satuan kerja DAK fisik dan dana desa. Targetnya, semua satuan kerja itu melihat DIPA masing-masing, lalu mengulasnya. Dengan begitu, mereka bisa membuat rencana dalam satu tahun. “Lalu, di-breakdown dalam triwulan dan bulanan. Kalau perlu, dibuat rencana kerja mingguan,” harapnya. Tujuannya agar bisa terlaksana dengan baik secara detail. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun.

Sebenarnya, jika berbicara tentang penumpukan belanja akhir tahun, dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak terjadi. Contohnya, pada 2021 ini, setiap lembaga mampu menyerap anggaran triwulan dengan baik. “Hanya sebagian kecil yang tertatih-tatih menyerap sesuai target,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Bahkan, untuk mitra kerja, lanjutnya, pada 2021 ini sangat bagus. Tercatat, hingga triwulan ketiga, Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) di dua satuan kerja (satker) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memperoleh peringkat 1 nasional. Harapannya, hal seperti itu dapat dipertahankan dengan baik.

Lebih lanjut, terkait dengan capaian prestasi, pihaknya juga baru saja meraih predikat ketiga dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). “Ini bukan prestasi saya, tetapi itu prestasi semua satuan kerja. Lalu, dibandingkan dengan satuan kerja lain,” paparnya.

Berbicara tentang DIPA, dahulu pihaknya hanya berfokus pada bagaimana menyerap dan menghabiskan anggaran. Namun, berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya bagaimana menyerap dengan maksimal, tetapi juga memaksimalkan kinerja supaya lebih baik. Sebab, kinerja itu berupa capaian output, dan yang paling berdampak kepada masyarakat adalah capaian tersebut. “Kalau serapan tinggi, capaian output jelek, kalau tidak berimbas kepada masyarakat, berarti banyak uang yang mubazir,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya juga mengharapkan bahwa dua satuan kerja tersebut tidak menunda-nunda kegiatan. Jika ada kegiatan yang genting harus segera dieksekusi. Contohnya, jika ada belanja fisik, satuan kerja harus mengeksekusi itu. Tentu saja, akan ada perbedaan antara mengeksekusi saat awal tahun jika dibandingkan dengan akhir tahun anggaran. “Manfaatnya untuk masyarakat bisa tercapai di awal,” ucapnya.

Namun, jika dilakukan pada akhir tahun anggaran, berarti di awal tahun anggaran tak ada gunanya untuk masyarakat. Misalnya, saat proses pembangunan, akan ada penyerapan tenaga kerja di awal tahun. Setelah dibangun, tentu saja akan ada manfaat yang secara ekonomi bisa berdampak pada masyarakat lain.

Dia berharap mereka dapat merealisasikan anggaran yang ada setiap bulan agar tak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Selain itu, pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi. Namun, juga harus tepat waktu. “Kalau tidak, ya kurang baik,” tegasnya. Oleh karena itu, pihaknya selalu dan akan terus memonitoring dari berbagai sisi pelaksanaan anggaran.

Lebih lanjut, pada awal tahun nanti, pihaknya juga bakal mengumpulkan satuan kerja untuk mengatur siasat guna memaksimalkan penyerapan anggaran. Secara formal, tiap semester juga bakal dilakukan rapat evaluasi. Termasuk DAK fisik per triwulan dengan pemda, BPKAD, dan DPMD. “Secara harian juga masif berkomunikasi untuk memperlancar kegiatan,” tandasnya. (ika/nen/c2/lin)