alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Temukan Empat ODGJ Dipasung

Komisi D DPRD Lumajang Seriusi Penanganannya

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Meninggalnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) asal Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, setahun lalu, ketika hendak dibawa berobat membuat DPRD Lumajang turun tangan. Sejak awal tahun ini Komisi D DPRD Lumajang setidaknya telah menemukan 20 ODGJ lebih yang masih dirawat di rumah. Empat di antaranya terpasung.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, 20 ODGJ itu tersebar di hampir seluruh kecamatan di Lumajang. Sebagian besar berada di Kecamatan Senduro, Klakah, Ranuyoso, dan Kecamatan Tempeh. Rata-rata mereka belum memiliki identitas kependudukan, sehingga penanganannya terbatas.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengatakan, banyaknya temuan itu akibat minimnya edukasi Pemkab Lumajang kepada pihak keluarga. Akibatnya, pengetahuan yang minim kadang membuat sejumlah penderita gangguan jiwa tersebut ditangani dengan perawatan seadanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Temuan kami macam-macam, ada yang berkeliaran, ada yang bisa pulang ke rumah, bahkan ada yang dipasung. Yang dipasung itu empat orang, dua orang di antaranya tetap dipasung karena pihak keluarga tidak berkenan dilepas. Dua lainnya alhamdulillah mau dilepas dan ditangani untuk berobat ke Malang dan ke Surabaya,” katanya.

Persoalan gangguan jiwa kadang kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jangankan dari RT, RW, maupun pemerintah desa, dari pihak keluarga pun kadang enggan untuk merawat dengan benar. Karenanya, pemasungan menjadi pilihan terakhir supaya ODGJ itu tidak berkeliaran mengganggu warga.

Sebetulnya pemasungan tidak dibenarkan. Sebab, tindakan itu membuat penderita semakin sengsara. Bayangkan, salah satu pergelangan kaki harus diapit dua bilah kayu yang menjadi satu. “Sebetulnya banyak yang dipasung, tetapi temuan kami yang belum tertangani di Kecamatan Padang dan Kecamatan Ranuyoso,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, kurangnya inisiatif serta motivasi keluarga membuat laporan ODGJ yang dikurung bertambah. Padahal, Pemkab Lumajang sangat proaktif untuk menanganinya.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: DPRD LUMAJANG FOR RAME
Editor: Muchammad Ainul Budi

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Meninggalnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) asal Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, setahun lalu, ketika hendak dibawa berobat membuat DPRD Lumajang turun tangan. Sejak awal tahun ini Komisi D DPRD Lumajang setidaknya telah menemukan 20 ODGJ lebih yang masih dirawat di rumah. Empat di antaranya terpasung.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, 20 ODGJ itu tersebar di hampir seluruh kecamatan di Lumajang. Sebagian besar berada di Kecamatan Senduro, Klakah, Ranuyoso, dan Kecamatan Tempeh. Rata-rata mereka belum memiliki identitas kependudukan, sehingga penanganannya terbatas.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengatakan, banyaknya temuan itu akibat minimnya edukasi Pemkab Lumajang kepada pihak keluarga. Akibatnya, pengetahuan yang minim kadang membuat sejumlah penderita gangguan jiwa tersebut ditangani dengan perawatan seadanya.

“Temuan kami macam-macam, ada yang berkeliaran, ada yang bisa pulang ke rumah, bahkan ada yang dipasung. Yang dipasung itu empat orang, dua orang di antaranya tetap dipasung karena pihak keluarga tidak berkenan dilepas. Dua lainnya alhamdulillah mau dilepas dan ditangani untuk berobat ke Malang dan ke Surabaya,” katanya.

Persoalan gangguan jiwa kadang kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jangankan dari RT, RW, maupun pemerintah desa, dari pihak keluarga pun kadang enggan untuk merawat dengan benar. Karenanya, pemasungan menjadi pilihan terakhir supaya ODGJ itu tidak berkeliaran mengganggu warga.

Sebetulnya pemasungan tidak dibenarkan. Sebab, tindakan itu membuat penderita semakin sengsara. Bayangkan, salah satu pergelangan kaki harus diapit dua bilah kayu yang menjadi satu. “Sebetulnya banyak yang dipasung, tetapi temuan kami yang belum tertangani di Kecamatan Padang dan Kecamatan Ranuyoso,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, kurangnya inisiatif serta motivasi keluarga membuat laporan ODGJ yang dikurung bertambah. Padahal, Pemkab Lumajang sangat proaktif untuk menanganinya.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: DPRD LUMAJANG FOR RAME
Editor: Muchammad Ainul Budi

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Meninggalnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) asal Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, setahun lalu, ketika hendak dibawa berobat membuat DPRD Lumajang turun tangan. Sejak awal tahun ini Komisi D DPRD Lumajang setidaknya telah menemukan 20 ODGJ lebih yang masih dirawat di rumah. Empat di antaranya terpasung.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, 20 ODGJ itu tersebar di hampir seluruh kecamatan di Lumajang. Sebagian besar berada di Kecamatan Senduro, Klakah, Ranuyoso, dan Kecamatan Tempeh. Rata-rata mereka belum memiliki identitas kependudukan, sehingga penanganannya terbatas.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengatakan, banyaknya temuan itu akibat minimnya edukasi Pemkab Lumajang kepada pihak keluarga. Akibatnya, pengetahuan yang minim kadang membuat sejumlah penderita gangguan jiwa tersebut ditangani dengan perawatan seadanya.

“Temuan kami macam-macam, ada yang berkeliaran, ada yang bisa pulang ke rumah, bahkan ada yang dipasung. Yang dipasung itu empat orang, dua orang di antaranya tetap dipasung karena pihak keluarga tidak berkenan dilepas. Dua lainnya alhamdulillah mau dilepas dan ditangani untuk berobat ke Malang dan ke Surabaya,” katanya.

Persoalan gangguan jiwa kadang kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jangankan dari RT, RW, maupun pemerintah desa, dari pihak keluarga pun kadang enggan untuk merawat dengan benar. Karenanya, pemasungan menjadi pilihan terakhir supaya ODGJ itu tidak berkeliaran mengganggu warga.

Sebetulnya pemasungan tidak dibenarkan. Sebab, tindakan itu membuat penderita semakin sengsara. Bayangkan, salah satu pergelangan kaki harus diapit dua bilah kayu yang menjadi satu. “Sebetulnya banyak yang dipasung, tetapi temuan kami yang belum tertangani di Kecamatan Padang dan Kecamatan Ranuyoso,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, kurangnya inisiatif serta motivasi keluarga membuat laporan ODGJ yang dikurung bertambah. Padahal, Pemkab Lumajang sangat proaktif untuk menanganinya.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: DPRD LUMAJANG FOR RAME
Editor: Muchammad Ainul Budi

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/