alexametrics
23 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Percepat Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jatim, Begini Langkah Pemerintah

Dorong Koordinasi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), memimpin rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Rapat ini ditujukan untuk membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rakor yang dilaksanakan pada Rabu (11/05) ini bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam Rakor tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun.

Dalam pembukaannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), memimpin rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Rapat ini ditujukan untuk membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rakor yang dilaksanakan pada Rabu (11/05) ini bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Rakor tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun.

Dalam pembukaannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), memimpin rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Rapat ini ditujukan untuk membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rakor yang dilaksanakan pada Rabu (11/05) ini bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Rakor tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun.

Dalam pembukaannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/