alexametrics
23.5 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Kerja Sama Stakeholder untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Mobile_AP_Rectangle 1

Realisasi Program PEN sendiri sampai 1 Oktober 2021 telah mencapai Rp411,72 triliun atau sebesar 55,3% dari pagu anggaran Rp744,7 triliun. Program penempatan dana Pemerintah di perbankan yang termasuk dalam Program PEN juga telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp431,24 triliun.

Khusus untuk UMKM, program ini telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp243,8 triliun atau 56,53% dari total penyaluran kredit. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan perluasan pada program penjaminan kredit korporasi yang akan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada korporasi.

Serangkaian insentif fiskal juga telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Misalnya, insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, Restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh Badan. Tujuannya untuk membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian, seperti sektor properti dan otomotif.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Mengingat potensi risiko meluasnya dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga tahun depan, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PEN pada 2022 juga. Alokasi anggarannya sebesar Rp321 triliun dan bersifat dinamis (dapat berubah sesuai kebutuhan),” ungkap Menko Airlangga.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional juga didukung reformasi struktural dan simplifikasi regulasi melalui UU Cipta Kerja yang sudah mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

Pemerintah juga telah memperluas bidang usaha untuk penanaman modal disertai dengan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian, juga mengakselerasi masuknya investasi ke dalam negeri melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menangani pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Komitmen ini akan membantu dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr)

- Advertisement -

Realisasi Program PEN sendiri sampai 1 Oktober 2021 telah mencapai Rp411,72 triliun atau sebesar 55,3% dari pagu anggaran Rp744,7 triliun. Program penempatan dana Pemerintah di perbankan yang termasuk dalam Program PEN juga telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp431,24 triliun.

Khusus untuk UMKM, program ini telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp243,8 triliun atau 56,53% dari total penyaluran kredit. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan perluasan pada program penjaminan kredit korporasi yang akan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada korporasi.

Serangkaian insentif fiskal juga telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Misalnya, insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, Restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh Badan. Tujuannya untuk membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian, seperti sektor properti dan otomotif.

“Mengingat potensi risiko meluasnya dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga tahun depan, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PEN pada 2022 juga. Alokasi anggarannya sebesar Rp321 triliun dan bersifat dinamis (dapat berubah sesuai kebutuhan),” ungkap Menko Airlangga.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional juga didukung reformasi struktural dan simplifikasi regulasi melalui UU Cipta Kerja yang sudah mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

Pemerintah juga telah memperluas bidang usaha untuk penanaman modal disertai dengan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian, juga mengakselerasi masuknya investasi ke dalam negeri melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menangani pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Komitmen ini akan membantu dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr)

Realisasi Program PEN sendiri sampai 1 Oktober 2021 telah mencapai Rp411,72 triliun atau sebesar 55,3% dari pagu anggaran Rp744,7 triliun. Program penempatan dana Pemerintah di perbankan yang termasuk dalam Program PEN juga telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp431,24 triliun.

Khusus untuk UMKM, program ini telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp243,8 triliun atau 56,53% dari total penyaluran kredit. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan perluasan pada program penjaminan kredit korporasi yang akan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada korporasi.

Serangkaian insentif fiskal juga telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Misalnya, insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, Restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh Badan. Tujuannya untuk membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian, seperti sektor properti dan otomotif.

“Mengingat potensi risiko meluasnya dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga tahun depan, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PEN pada 2022 juga. Alokasi anggarannya sebesar Rp321 triliun dan bersifat dinamis (dapat berubah sesuai kebutuhan),” ungkap Menko Airlangga.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional juga didukung reformasi struktural dan simplifikasi regulasi melalui UU Cipta Kerja yang sudah mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

Pemerintah juga telah memperluas bidang usaha untuk penanaman modal disertai dengan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian, juga mengakselerasi masuknya investasi ke dalam negeri melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menangani pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Komitmen ini akan membantu dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/