alexametrics
30.1 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Mudik Dilarang, ASN Harus Jadi Teladan

Terapkan Penyekatan di Tiga Titik

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan wabah korona dipastikan memasuki usia dua kali Lebaran. Agar virus itu tidak terus menyebar, Pemkab Jember menegaskan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini ditiadakan. Tidak tanggung-tanggung, larangan diberlakukan sejak 22 April lalu hingga 24 Mei mendatang.

Larangan mudik yang merupakan kelanjutan dari pemerintah pusat dan provinsi itu dimaksudkan agar korona tidak semakin menjadi hantu. Menyebar tanpa terlihat mata, namun memakan banyak korban. Untuk itulah, larangan mudik berlaku untuk semua warga, baik yang akan ke luar kota maupun yang akan masuk ke Jember.

“Ini soal nyawa. Saya tidak main-main soal ini. Saya alumni Covid-19 karena pernah kena. Anggota keluarga, adik saya juga ada yang meninggal karena Covid-19,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto kala apel penyampaian larangan mudik kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan petugas berwenang, kemarin (26/4).

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam apel yang digelar di Alun-Alun Jember itu, Hendy meminta agar seluruh ASN menjadi teladan kepatuhan bagi seluruh masyarakat Jember. Pemkab Jember pun tak segan akan menjatuhkan sanksi bagi ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang nakal alias tidak patuh terhadap larangan mudik. “Saya minta kepada semua teman-teman ASN untuk taat dan patuh,” tegasnya.

Guna menjalankan larangan mudik tersebut, Hendy menyebut sudah bekerja sama dengan Polres Jember dan akan melibatkan banyak pihak. “Mengimbau kepada masyarakat, dengan tidak melakukan mudik, tidak mengurangi keberkahan (puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Red),” imbaunya.

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin menegaskan, sesuai surat edaran Kasatgas Penanganan Covid-19, siapa pun tidak diperbolehkan melakukan mudik. “Semua yang tidak memiliki tugas khusus tidak boleh melakukan mudik,” katanya.

Dijelaskan dalam adendum, hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukan mudik. Misalnya orang hamil yang hampir melahirkan, orang yang ditugaskan untuk tujuan tertentu menangani kesehatan dan tugas-tugas penting lain, dan kendaraan logistik. Tak hanya itu, tes rapid antigen atau jenis lain hanya berlaku satu kali dalam satu perjalanan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan wabah korona dipastikan memasuki usia dua kali Lebaran. Agar virus itu tidak terus menyebar, Pemkab Jember menegaskan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini ditiadakan. Tidak tanggung-tanggung, larangan diberlakukan sejak 22 April lalu hingga 24 Mei mendatang.

Larangan mudik yang merupakan kelanjutan dari pemerintah pusat dan provinsi itu dimaksudkan agar korona tidak semakin menjadi hantu. Menyebar tanpa terlihat mata, namun memakan banyak korban. Untuk itulah, larangan mudik berlaku untuk semua warga, baik yang akan ke luar kota maupun yang akan masuk ke Jember.

“Ini soal nyawa. Saya tidak main-main soal ini. Saya alumni Covid-19 karena pernah kena. Anggota keluarga, adik saya juga ada yang meninggal karena Covid-19,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto kala apel penyampaian larangan mudik kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan petugas berwenang, kemarin (26/4).

Dalam apel yang digelar di Alun-Alun Jember itu, Hendy meminta agar seluruh ASN menjadi teladan kepatuhan bagi seluruh masyarakat Jember. Pemkab Jember pun tak segan akan menjatuhkan sanksi bagi ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang nakal alias tidak patuh terhadap larangan mudik. “Saya minta kepada semua teman-teman ASN untuk taat dan patuh,” tegasnya.

Guna menjalankan larangan mudik tersebut, Hendy menyebut sudah bekerja sama dengan Polres Jember dan akan melibatkan banyak pihak. “Mengimbau kepada masyarakat, dengan tidak melakukan mudik, tidak mengurangi keberkahan (puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Red),” imbaunya.

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin menegaskan, sesuai surat edaran Kasatgas Penanganan Covid-19, siapa pun tidak diperbolehkan melakukan mudik. “Semua yang tidak memiliki tugas khusus tidak boleh melakukan mudik,” katanya.

Dijelaskan dalam adendum, hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukan mudik. Misalnya orang hamil yang hampir melahirkan, orang yang ditugaskan untuk tujuan tertentu menangani kesehatan dan tugas-tugas penting lain, dan kendaraan logistik. Tak hanya itu, tes rapid antigen atau jenis lain hanya berlaku satu kali dalam satu perjalanan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan wabah korona dipastikan memasuki usia dua kali Lebaran. Agar virus itu tidak terus menyebar, Pemkab Jember menegaskan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini ditiadakan. Tidak tanggung-tanggung, larangan diberlakukan sejak 22 April lalu hingga 24 Mei mendatang.

Larangan mudik yang merupakan kelanjutan dari pemerintah pusat dan provinsi itu dimaksudkan agar korona tidak semakin menjadi hantu. Menyebar tanpa terlihat mata, namun memakan banyak korban. Untuk itulah, larangan mudik berlaku untuk semua warga, baik yang akan ke luar kota maupun yang akan masuk ke Jember.

“Ini soal nyawa. Saya tidak main-main soal ini. Saya alumni Covid-19 karena pernah kena. Anggota keluarga, adik saya juga ada yang meninggal karena Covid-19,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto kala apel penyampaian larangan mudik kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan petugas berwenang, kemarin (26/4).

Dalam apel yang digelar di Alun-Alun Jember itu, Hendy meminta agar seluruh ASN menjadi teladan kepatuhan bagi seluruh masyarakat Jember. Pemkab Jember pun tak segan akan menjatuhkan sanksi bagi ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang nakal alias tidak patuh terhadap larangan mudik. “Saya minta kepada semua teman-teman ASN untuk taat dan patuh,” tegasnya.

Guna menjalankan larangan mudik tersebut, Hendy menyebut sudah bekerja sama dengan Polres Jember dan akan melibatkan banyak pihak. “Mengimbau kepada masyarakat, dengan tidak melakukan mudik, tidak mengurangi keberkahan (puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Red),” imbaunya.

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin menegaskan, sesuai surat edaran Kasatgas Penanganan Covid-19, siapa pun tidak diperbolehkan melakukan mudik. “Semua yang tidak memiliki tugas khusus tidak boleh melakukan mudik,” katanya.

Dijelaskan dalam adendum, hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukan mudik. Misalnya orang hamil yang hampir melahirkan, orang yang ditugaskan untuk tujuan tertentu menangani kesehatan dan tugas-tugas penting lain, dan kendaraan logistik. Tak hanya itu, tes rapid antigen atau jenis lain hanya berlaku satu kali dalam satu perjalanan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/