Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebelum ini muncul perkiraan bahwa keberangkatan CJH yang tertunda pada 2020 lalu akan dilakukan pada Juni mendatang. Namun, belum ada sosialisasi terkait hal tersebut. Kasi Pemberangkatan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jember Ahmad Tholabi mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi penetapan biaya haji untuk pemberangkatan CJH tahun ini. “Sampai saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) masih belum ada ketentuan,” ungkap Tholabi, Selasa (23/2) kemarin.
Ini menjadi dilema bagi para CJH. Sebab, mereka dihadapkan pada dua kemungkinan. Yakni menambah BPIH sesuai dengan penetapan tahun 2021, atau tetap dibebankan BPIH tahun 2020. Tak sedikit pula CJH yang waswas, apakah kuitansi pembayaran BPIH tahun 2020 masih berlaku atau tidak.
Tercatat, 35.200 CJH yang akan diberangkatkan dari Provinsi Jawa Timur. Jember menempati peringkat kedua dengan jumlah jamaah yang diberangkatkan terbanyak. Kendati hingga saat ini belum ada kejelasan pemberangkatan jamaah haji di tahun 2021, namun proses pembuatan dan sinkronisasi paspor CJH tetap dilakukan.
Tholabi menuturkan, hal ini merupakan bentuk kesiapsiagaan jika tahun ini ada pemberangkatan haji. Selain pembuatan paspor, pelayanan pembayaran biaya haji masih aktif dilakukan. Sama halnya dengan pelayanan konsultasi pemberangkatan haji.
Terpisah, salah satu CJH yang urung untuk berangkat tahun 2020 asal Kalisat, Maryam, mengungkapkan bahwa dia telah melakukan pembayaran pemberangkatan haji sebesar Rp 38 juta. Karena tahun lalu batal berangkat, dirinya berharap bahwa tahun ini bisa diberangkatkan.
Ditanya mengenai kejelasan kuitansi yang dipakai untuk pemberangkatan di tahun 2021, Maryam mengaku pihaknya belum mendapatkan sosialisasi. “Kuitansi pembayaran bagaimana itu tidak tahu,” pungkasnya.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dian Cahyani
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



