
Radar Jember – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerapkan fitur keamanan berlapis berupa Multi-Factor Authentication (MFA) pada sistem layanan ASN Digital.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Fitur MFA kini wajib digunakan saat mengakses platform digital BKN, seperti MyASN, SIASN, e-Kinerja, Helpdesk BKN, dan MOLA.
Dengan sistem ini, ASN tak hanya diminta memasukkan kata sandi, tetapi juga harus menyertakan kode verifikasi dari aplikasi seperti Google Authenticator.
Meski sejauh ini belum ada ketentuan mengenai sanksi administratif bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, dampaknya tetap terasa.
BKN menyebut ASN yang tidak mengaktifkan MFA berpotensi tidak bisa masuk ke layanan digital yang sudah mewajibkan kode OTP sebagai pintu masuk.
“Kalau belum aktivasi, sistem akan menolak login karena keamanan ganda belum dipenuhi,” ungkap Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.
BKN sebelumnya telah menetapkan tenggat aktivasi pada 14 April 2025 pukul 23.59 WIB, namun tanggal tersebut lebih bersifat sebagai titik awal pemberlakuan, bukan batas akhir.
Artinya, layanan digital ASN kini telah bergantung penuh pada sistem keamanan OTP.
Tanpa MFA, layanan-layanan penting bisa tak lagi diakses.
Sebagai langkah antisipasi, BKN telah menyediakan panduan aktivasi untuk mempermudah proses ini.
Seluruh ASN diimbau segera mengaktifkan MFA agar proses administrasi digital berjalan lancar dan aman.
MFA menjadi bagian dari upaya transformasi digital birokrasi yang juga bertujuan melindungi data pribadi ASN dari ancaman peretasan, kebocoran, maupun phishing.
Penulis: Shafa Azzahra



