Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aktivasi MFA ASN: Tak Ada Sanksi, Tapi Bisa Terkunci

M. Ainul Budi
Penulis: M. Ainul Budi❯
Banyak ASN Gagal Aktivasi MFA Digital, Ini Penyebab dan Solusinya Sebelum Tenggat Terakhir
Banyak ASN Gagal Aktivasi MFA Digital, Ini Penyebab dan Solusinya Sebelum Tenggat Terakhir

Radar Jember – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerapkan fitur keamanan berlapis berupa Multi-Factor Authentication (MFA) pada sistem layanan ASN Digital.


Advertisement

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Fitur MFA kini wajib digunakan saat mengakses platform digital BKN, seperti MyASN, SIASN, e-Kinerja, Helpdesk BKN, dan MOLA.

Dengan sistem ini, ASN tak hanya diminta memasukkan kata sandi, tetapi juga harus menyertakan kode verifikasi dari aplikasi seperti Google Authenticator.

Advertisement

Meski sejauh ini belum ada ketentuan mengenai sanksi administratif bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, dampaknya tetap terasa.

BKN menyebut ASN yang tidak mengaktifkan MFA berpotensi tidak bisa masuk ke layanan digital yang sudah mewajibkan kode OTP sebagai pintu masuk.

“Kalau belum aktivasi, sistem akan menolak login karena keamanan ganda belum dipenuhi,” ungkap Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.

Advertisement

BKN sebelumnya telah menetapkan tenggat aktivasi pada 14 April 2025 pukul 23.59 WIB, namun tanggal tersebut lebih bersifat sebagai titik awal pemberlakuan, bukan batas akhir.

Artinya, layanan digital ASN kini telah bergantung penuh pada sistem keamanan OTP.

Tanpa MFA, layanan-layanan penting bisa tak lagi diakses.

Sebagai langkah antisipasi, BKN telah menyediakan panduan aktivasi untuk mempermudah proses ini.

Seluruh ASN diimbau segera mengaktifkan MFA agar proses administrasi digital berjalan lancar dan aman.

MFA menjadi bagian dari upaya transformasi digital birokrasi yang juga bertujuan melindungi data pribadi ASN dari ancaman peretasan, kebocoran, maupun phishing.

Penulis: Shafa Azzahra

 

Advertisement
Editor : M. Ainul Budi

Artikel Terkait

BKN Siapkan ASN Digital Berbasis AI untuk 6,7 Juta Pegawai, Begini Fungsinya

BKN Siapkan ASN Digital Berbasis AI untuk 6,7 Juta Pegawai, Begini Fungsinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengembangkan platform ASN Digital untuk mendukung pengelolaan karier dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu pengembangan yang disiapkan yakni pemanfaatan kecerdasan

Jawaban Kegundahan PPPK Paruh Waktu, BKN Sebut Aturan Alih Status Cukup Perpres

Jawaban Kegundahan PPPK Paruh Waktu, BKN Sebut Aturan Alih Status Cukup Perpres

Pemerintah menyusun Perpres untuk mengatur pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta mekanisme pengangkatan PPPK menjadi PNS.

Alih Status PPPK ke PNS Bakal Diatur Lewat Perpres, BKN Sebut Prosesnya Lebih Cepat

Alih Status PPPK ke PNS Bakal Diatur Lewat Perpres, BKN Sebut Prosesnya Lebih Cepat

Pemerintah berencana menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur penyelesaian alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu maupun PPPK men

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer