Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada LSD namun Izin Perumahan Terus Bergulir

M
Penulis: Maulana Ijal❯
BELUM ADA SOLUSI: Salah satu area jalan di kawasan Perumahan Bernady Land, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang. Warga perumahan ini mengeluhkan tersendatnya pasokan air bersih yang terjadi selama tiga tahun belakangan.
BELUM ADA SOLUSI: Salah satu area jalan di kawasan Perumahan Bernady Land, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang. Warga perumahan ini mengeluhkan tersendatnya pasokan air bersih yang terjadi selama tiga tahun belakangan.
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah maraknya alih fungsi lahan sawah ke pertokoan, perumahan, hingga pergudangan cukup menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Pasalnya, Jember sendiri merupakan salah satu daerah yang berbasis agro industri di Jawa Timur. Tidak adanya pengendalian alih fungsi ini tentunya akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan petani.

Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (P2P-ATR/BPN) Jember Zainal Darmo mengatakan, hadirnya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. "Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah," terangnya, kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dia melanjutkan, sebelum hadirnya Perpres LSD ini, masih menggunakan aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Aturan ini masih belum begitu spesifik mengatur terkait alih fungsi lahan. Bisa dikatakan masih banyak celah. "Jadi LCD ini mengatur, lahan pertanian yang masih aktif dan memberikan penghasilan yang optimal itu tidak diperbolehkan dijadikan pekarangan dan perumahan," jelasnya.

Sebelumnya, banyak dari para pengembang, usaha, investor yang terjebak dengan peraturan ini. Pasalnya, banyak dari mereka yang tidak bisa dikeluarkan izin terkait pengembangan usaha. Sebab, terindikasi tanah yang mereka beli masuk dalam katagori LSD yang pengairannya masih bagus, irigasinya juga masih sangat memungkinkan. "Dari sini banyak dari pengembang, sawah terbeli. Namun, dengan adanya peraturan ini, tidak bisa dikeluarkan izinnya (alih fungsinya, Red)," tegasnya.

Zainal mengaku, banyak dari pengurus izin tanah yang tidak paham mekanisme pengurusan izinnya. Misalkan dalam mengurusi penyesuaian kegiatan kemanfaatan ruang (KKPR), mereka banyak langsung nge-link ke pusat. Padahal yang mengeluarkan izin atau rekomendasi itu dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) yang membawahi itu. "Seharusnya harus melalui sistem terintegrasi, dari PTSP nanti dilanjutkan ke DPRKPCK. Nanti mereka yang mengecek. Sesuai apa tidak tata ruangnya. Di situ digunakan untuk apa, bengkel, pekarangan, atau perumahan," tuturnya.

Jurnalis: mg6
Fotografer: Dok Radar Jember
Editor: Nur Hariri

Advertisement
Advertisement
Editor : Maulana Ijal

Artikel Terkait

 Apresiasi Danantara Housing Expo 2026, Sinergi Jadi Kunci Perluas Akses Pembiayaan Perumahan

Apresiasi Danantara Housing Expo 2026, Sinergi Jadi Kunci Perluas Akses Pembiayaan Perumahan

Dalam pameran tersebut, BRI menawarkan KPR dengan uang muka mulai 1%, suku bunga tetap (fixed rate) mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, cicilan mulai Rp1 jutaan, serta bebas biaya provisi dan administrasi sesuai syarat

Danantara Housing Expo 2026: BRI Pimpin Kolaborasi Himbara Perkuat Pembiayaan Perumahan

Danantara Housing Expo 2026: BRI Pimpin Kolaborasi Himbara Perkuat Pembiayaan Perumahan

Pameran ini menghadirkan lebih dari 200.000 unit hunian dari berbagai pengembang BUMN dan swasta yang merupakan mitra bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di berbagai wilayah Indonesia

Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Debitur KPR FLPP, BRI Perkuat Peran sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan melalui Pembiayaan Perumahan

Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Debitur KPR FLPP, BRI Perkuat Peran sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan melalui Pembiayaan Perumahan

Inilah yang kita maksud dengan Indonesia Incorporated: yang besar membantu yang kecil, dan yang kecil bekerja keras untuk menjadi produktif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer