Selasa, 25 Sep 2018
radarjember
icon featured
Kesehatan

RSD dr Soebandi Tetap Layani Fisioterapi

Selasa, 31 Jul 2018 20:35 | editor : Dzikri Abdi Setia

RSD dr Soebandi, BPJS Kesehatan, Fisioterapi,

Ruang Manula RSD dr Soebandi.

Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) melakukan protes atas kebijakan BPJS Kesehatan, tentang pembatasan tindakan fisioterapi. Mereka meminta rumah sakit (RS) se-Indonesia menghentikan layanan fisioterapi. Namun, RSD Soebandi Jember tak mengikutinya.

Direktur RSD dr Soebandi Jember dr Hendro Soelistijono menegaskan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya tidak terpengaruh atas ajakan IFI untuk menghentikan pelayanan fisioterapi. “Kemarin kami juga dapat edaran supaya ikut solidaritas dari IFI. Tapi kami menitikberatkan kebutuhan masyarakat,” katanya, saat diwawancarai Sabtu (28/7) kemarin.

Sikap tegas pria yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember itu, tak lain karena pertimbangan kemanusiaan. Terlebih katanya, tak sedikit pasien di RS yang dipimpinnya masih membutuhkan pelayanan fisioterapi. Karenanya, jika sampai ikutan menghentikan pelayanan, dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan pasien.

Dia mengakui, sesuai Peraturan Direktur BPJS Kesehatan tentang pembatasan tindakan fisioterapi yang dibatasi 2 kali dalam sepekan, sejatinya bukan persoalan yang sangat serius. Terlebih, rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Tapal Kuda tersebut sudah memiliki dokter spesialis fisioterapi. “Sehingga sangat bisa dibuat efisien,” ujarnya.

Salah satu strategi yang dimainkan RSD dr Soebandi Jember, melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Maksudnya, kata dr Hendro, pasien diberikan terapis sesuai kebutuhannya. Dengan cara demikian, klaim pengobatannya masih bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Diakuinya, selama ini memang ada over pemberian terapi. Karena menyesuaikan kebijakan, kemudian RSD dr Soebandi membuat alur pengobatan yang tepat dan efisien. Sehingga, pihak RS bisa mengendalikan biaya tetapi tidak mengurangi mutu.

Ditambahkan, sebenarnya bukan hanya fisioterapi yang diatur ulang oleh Direktur BPJS Kesehatan. Sebab, pelayanan kesehatan katarak dan bayi baru lahir, juga ikut diatur ulang. Namun, untuk kedua layanan kesehatan tersebut, pihaknya akan melakukan negosasi lebih lanjut, supaya juga ada solusi dari BPJS Kesehatan. 

(jr/rul/das/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia