Selasa, 25 Sep 2018
radarjember
icon featured
Kesehatan

Pembatasan Layanan BPJS Kesehatan Disoal

Selasa, 31 Jul 2018 20:15 | editor : Dzikri Abdi Setia

BPJS Kesehatan, RSD Soebandi,

Komisi 9 DPR RI menyoroti pembatasan layanan yang baru saja dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab sejak Rabu (25/7) pekan lalu, BPJS Kesehatan tidak lagi menanggung pembiayaan tiga layanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, serta rehabilitasi medik atau fisioterapi. 

Usai memimpin acara kunjungan kerja di Pendapa Wahyawibawagraha Pemkab Jember, Ketua Tim Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, saat ini pembatasan layanan itu tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Untuk itu, sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan, pihaknya ingin mendapat penjelasan yang memadai terkait keputusan yang dinilainya memicu polemik di masyarakat tersebut. 

Menurutnya, setelah mendapat penjelasan dari perwakilan BPJS Kesehatan, pembatasan itu lebih karena badan penyelenggara kesehatan ini sedang melakukan penghematan anggaran. Sebab, devisit pembiayaannya cukup besar. Untuk tahun 2017 lalu, kata dia, devisitnya mencapai Rp 9 triliun. 

Artinya, kekurangan pembiayaan ini mencapai 36 persen dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah di tahun yang sama, yang berjumlah Rp 25 triliun. “Tadi, dalam diskusi dengan BPJS kesehatan, pelayanan terhadap tiga jenis penyakit itu masih diberikan. Artinya Sudah tidak ada pembatasan,” jelasnya. 

Sebenarnya, wacana pembatasan layanan ini adalah yang kali kedua, setelah wacana pembatasan layanan bagi penyakit katastropik.  Saleh Partaonan Daulay menuturkan, wacana ini lebih karena BPJS melakukan perhitungan kembali, setelah mereka melihat laporan keuangan yang devisit. 

Jadi, sambung dia, BPJS Kesehatan melihat kembali untuk melakukan efisiensi dengan melakukan pembatasan layanan bagi penyakit-penyakit yang menyedot pembiayaan besar. “Kalau kita berpikiran positif, sebenarnya BPJS Kesehatan itu menginginkan agar kelanjutan program ini jangan sampai terkendala karena beberapa jenis penyakit tertentu,” sebutnya.

Saleh Partaonan Daulay juga menyebut, sebagai sebuah badan yang menyelenggarakan operasional kesehatan, sebenarnya langkah yang diambil BPJS Kesehatan ini merupakan upaya mencari terobosan agar penyelenggaraan jaminan kesehatan itu tidak defisit. 

Salah satu langkah yang dilakukan, ujar dia, adalah menghitung kembali pembiayaan penyakit apa saja yang menghabiskan anggaran, termasuk tiga penyakit yang layanannya dibatasi tersebut. “Tentu harus ada kearifan dari kita semua, pemerintah, DPR, BPJS Kesehatan, dan masyarakat, agar tidak terus devisit seperti itu,” katanya.

Hal ini bertujuan agar program BPJS Kesehatan tetap berlangsung. Karena menurutnya, program ini sangat dibutuhkan masyarakat, bahkan lebih penting dari infrastruktur. Sebab, semua orang membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Berbeda dengan jalan tol dan lapangan terbang, yang hanya bisa dinikmati oleh warga kalangan menengah ke atas saja. 

“Makanya semua orang harus mempertahankan dengan berkontribusi. Caranya, kalau masyarakat, dengan menjaga kesehatan, sehingga tidak pergi ke puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya.

Meski begitu, dirinya tak menginginkan pembatasan layanan itu dilakukan sepihak. Sebab menurutnya, ada sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Sehingga, pasien tak bisa berobat jika pembiayaannya tak dikaver BPJS Kesehatan. “Solusinya, kami akan menghadirkan berbagai macam stakeholder, seperti IDI, pengamat dan praktisi kesehatan. Kami undang ke DPR untuk mencari solusi tentang problem BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Menanggapi sorotan wakil rakyat ini, Kepala BPJS Kesehatan Jember Tanya Rahayu memastikan ketiga layanan tersebut masih diberikan kepada pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang berada di dua wilayah, Jember dan Lumajang. Sebab menurutnya, upaya koordinasi dengan rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan berjalan cukup baik. Sehingga, pembatasan layanan tersebut tidak diterapkan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dia juga menjelaskan, dari seluruh penduduk di dua kabupaten yang telah terdaftar sebagai peserta, kasus yang menelan pembiayaan terbanyak memang penderita penyakit katastropik, seperti penyakit yang diakibatkan komplikasi hipertensi, maupun diabetes. “Total klaim per tahun mendekati Rp 800 miliar, untuk Jember dan Lumajang. Kalau dua kabupaten tersebut pesertanya terus bertumbuh, maka besaran klaimnya juga akan mengikuti,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya membuat terobosan dengan melakukan upaya promotif dan preventif, semisal pengelolaan penyakit kronis agar tidak sampai cuci darah. Caranya, melalui senam, serta kampanye pola hidup sehat di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Sehingga, yang punya diabet dan hipertensi tidak sampai komplikasi. Karena jika komplikasi, akan masuk ke cuci darah, dan layanan cuci darah itu tidak bisa dihentikan,” tandasnya. 

(jr/rul/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia