Selasa, 25 Sep 2018
radarjember
icon featured
Radar Jember

Mantan Bupati Sering Jawab Lupa

Kamis, 26 Jul 2018 19:10 | editor : Dzikri Abdi Setia

Sidang, dana Hibah, Korupsi, DPRD, Pemkab, Jember,

BERI KETERANGAN: MZA Djalal, mantan bupati Jember memberikan keterangan untuk terdakwa M Thoif Zamroni, ketua DPRD Jember nonaktif, soal dana hibah. (Denny mahardhika/jawa pos)

Mantan Bupati Jember, Muhammad Zainal Abidin Djalal, yang pernah menjabat bupati selama dua periode, dihadirkan di dalam persidangan tipikor Jatim, Rabu (25/7) sore. Namun, kehadirannya tidak banyak memberikan keterangan pasti. 

Dia sering lupa. Padahal, sidang itu merupakan lanjutan dari korupsi dana hibah yang menimpa Ketua DPRD Nonaktif Kabupaten Jember, H.M Thoif Zamroni.

Kehadiran Djalal, sapaan akrab dari MZA Djalal, dianggap jaksa dan hakim merupakan hal yang penting. Sidang yang diadakan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo itu juga menghadirkan empat saksi lainnya. Sidang berlangsung cukup lama, karena terpotong dengan waktu Salat Asar. Dalam kesaksiannya, Djalal banyak lupa. Sehingga, tidak ada pernyataan yang keluar dari mulutnya.

Padahal, mantan orang nomor satu di kabupaten Jember itu dianggap banyak mengetahui jalannya proses pengajuan dan pencairan dana hibah. “Secara teknis, soal pencairan itu saya lupa. Seingat saya, semua hal yang teknis seperti itu saya serahkan pada sekda dan wakil saya,” ujarnya. Selebihnya, keterangan dari Djalal hanya memberikan keterangan seingatnya. 

Selain Djalal, sidang juga menghadirkan empat saksi lainnya. Pihak yang sering mendapat sorotan ialah dinas peternakan dan dua kabag lainnya. Yaitu Kabag Kesra Imam Bukhori, dan Ekonomi, Widodo Julianto.

Dalam penjelasannya, Imam mengatakan bahwa dirinya dan tim selalu berpegang teguh pada aturan. Dia sama sekali tidak melakukan pelanggaran atas pengucuran dana tersebut. “Semua kami survei dengan baik, sama dengan yang lainnya. Ada satu yang tidak lolos, maka tidak kami loloskan, dalam artian ada yang tidak pas, maka kami tidak cairkan,” ujarnya.

Dalam persidangan tersebut, JPU Walhadi menganggap, keterangan dari mantan bupati Djalal hanya menjelaskan secara umum dan normatif pada proses pengajuan. “Dia (Djalal, Red) saat ditanya banyak lupa. Semuanya dia serahkan pada Sekda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkapnya.

Untuk yang lainnya diperdalam lagi dengan memanggil saksi kunci. Dia menganggap, saksi lainnya akan segera dipanggil untuk menjalani sidang yang sama. Hal itu karena Hakim Wiwin Arondawati menganggap jaksa belum menghadirkan saksi utama.

Padahal, korupsinya terdapat di sana. “Segera panggil saksi utamanya, konsentrasinya itu di saksi utama untuk membuktikan perbuatan terdakwa,” ungkapnya. Setelah mendengar itu, jaksa menjawab, pekan depan akan dihadirkan.

Hal itu berbeda dengan Mochammad Nuril selaku kuasa hukum, yang menganggap keterangan dari mantan bupati adalah normatif. “Yang paling penting di kasus ini sebenarnya pada verifikasi dari SKPD,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan juga mengatakan bahwa kliennya tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pencairan tersebut. “Tadi kan sudah ada yang bilang, yang menjadi penentu di sini bukan pengusul. Namun, pengguna anggaran,” tambahnya.

Selanjutnya, dia berharap pada sidang berikutnya, saksi yang dihadirkan bisa menjadi saksi kunci pengungkapan yang menjebak kliennya. “Yang pasti, tadi jelas bahwa tidak ada komunikasi dengan klien kami. Klien kami tidak pernah ada memaksaanya. Tadi sudah dicontohkan, kalau misal yang diusulkan 11, hanya 1 saja yang disetujui, itu wewenang SKPD-nya,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan, kasus yang menjerat Thoif merupakan kasus dana hibah. Jumlahnya tidak main-main, senilai Rp 38 miliar. Dia diduga kuat membuat keuangan merugi dengan nilai Rp 1,4 miliar. 

(jr/rul/hdi/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia