Selasa, 25 Sep 2018
radarjember
icon featured
Spotlight

Blokir Dengan Dua Cara

Selasa, 17 Jul 2018 10:35 | editor : Dzikri Abdi Setia

spotlight, gadget,

Dilema Kecanggihan Teknologi Aplikasi; (reza cecep arjiansyah/radar jember)

PADA prinsipnya, siapa pun boleh menggunakan media sosial (Medsos). Sekali pun aplikasi yang lagi booming. Namun jika kebablasan hingga keluar dari amanat undang-undang (UU), pemerintah bisa memblokir konten medsos tersebut. 

Kasubdit Aplikasi Layanan Pemerintahan Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, saat berkunjung ke Jember pekan kemarin, sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban mengendalikan sejumlah konten yang berkaitan dengan UU, termasuk melakukan pemutusan akses.  “Undang-undang ITE mengatur itu,” tuturnya. 

Kewenangan itu yang kemudian dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memblokir sejumlah situs terlarang. “Secara teknis dengan dua cara pemblokir situs terlarang,” ungkapnya. 

Kedua cara yang dimaksud, dengan menunggu adanya laporan masyarakat. Sedangkan yang kedua, langsung dari sistem. Terlebih ada kaitannya dengan pornografi, langsung dilakukan penindakan dengan Nawala. 

Pria bergelar doktor itu sempat menyelaskan, Nawala yang dimaksud adalah layanan gratis berupa filtering. Sebuah penyaringan yang bebas biaya dan dapat digunakan oleh semua pengguna internet. “Fungsinya memfilter atau menyaring konten negatif seperti konten porno, kekerasan atau kejahatan internet,” paparnya. 

Katanya, dengan Nawala, Kementerian Kominfo akan mem-black list situs porno atau aplikasi yang mengarah ke sana. “Semisal ada yang melapor ada penipuan penjualan tiket online, kami juga bisa memblokirnya,” imbuhnya. 

Bahkan katanya, Menteri Kominfo — Rudi Antara, sudah pembentukan tim panel khusus untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif di internet. “Panel itu disebut sebagai Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN),” terangnya. 

Pembentukan forum untuk sebagai penyempurnaan tata kelola penanganan situs bermuatan negatif. Seperti pornografi, terorisme, SARA, kebencian, penipuan, perjudian, obat dan makanan, sampai hak kekayaan intelektual. 

Keberadaan tim panel tersebut, membantu pemerintah melakukan verifikasi dan merekomendasikan keputusan kepada tim pengarah. “Kami tidak sembarangan. Tetap dengan kehati-hatian, hasil dari kajian. Tapi tetap dengan ketegasan,” pungkasnya. 

(jr/rul/das/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia