Senin, 20 Aug 2018
radarjember
icon featured
Pendidikan

Ramai-Ramai Cari Surat Domisili

Untuk Mengelabui Sistem Zonasi PPDB

Sabtu, 09 Jun 2018 10:09 | editor : Dzikri Abdi Setia

PPDB, Zonasi,

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi rupanya mulai bisa dimainkan para orang tua murid. Supaya peluang diterima di sekolah pilihan semakin besar, mereka mendadak meminta surat domisili di kelurahan terdekat. Padahal, rumahnya bukan di sana.

Fenomena mendadak pengurusan surat domisili abal-abal diungkapkan Slamet, Plt Lurah Mangli, Kecamatan Kaliwates. Slamet yang baru menggantikan Totok (lurah yang dicopot Bupati Faida) mengaku curiga setiap harinya begitu banyak warga minta tanda tangan surat domisili.

Kemudian, Slamet sempat menanyakan ke salah satu warga yang dicurigai. Dengan polosnya, yang bersangkutan blak-blakan mengaku untuk syarat PPDB. Membuat dia semakin menggelengkan kepala, karena orang yang meminta surat domisili, ternyata bukan penduduk Kelurahan Mangli. “Meminta surat domisili, hanya untuk mengelabui sistem zonasi,” ungkapnya, Kamis (7/6) kemarin.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember M. Ghozali, saat diwawancarai melalui telepon selulernya mengakui ada rumus yang mengatur tentang skor radius tempat tinggal. Sederhananya, kata mantan Kepala SMPN 1 Tanggul tersebut, semakin dekat tempat tinggal dengan sekolahnya, semakin tinggi skor radius.

Soal surat domisili, secara aturan, kata Ghozali, memang diperbolehkan. Namun, fungsinya untuk pengganti, bagi orang tua yang tidak memiliki KTP, atau kartu keluarga (KK). “Fungsinya untuk itu. Sehingga anak didik tetap bisa melanjutkan sekolahnya,” jelasnya.

Semisal ada yang melakukan siasat dengan peluang rumus skor radius, hal tersebut bagian dari pemanfaatan peluang yang juga bisa disebut curang. Namun, dia jujur, dinasnya tidak bisa mendeteksi hal tersebut. Terlebih, jumlah pelajar sangat besar dan tersebar di sekolah yang jumlahnya juga banyak.

Ghozali mengapresiasi pengakuan Plt Lurah Mangli. Katanya, hal itu bakal jadi evaluasi yang kemudian bisa untuk rumusan sinergitas kinerja dinas dan lurah. “Akhirnya, bentengnya ada di kelurahan dan desa,” katanya.

Dia pun berharap, lurah dan desa tidak mudah memberikan surat domisili, jika ada kecurigaan surat domisili hanya untuk menyiasati zonasi sekolah. “Setidaknya, tahun depan akan lebih baik lagi. Ya. Ini jadi atensi kami,” tuturnya. 

(jr/rul/hdi/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia