Rabu, 22 Aug 2018
radarjember
icon featured
Radar Semeru

Berdebat Draf dalam Sosialisasi Pencalegan

Kamis, 07 Jun 2018 12:35 | editor : Dzikri Abdi Setia

KPU Lumajang, Caleg,

SOSIALISASI DRAF: Komisioner KPU Lumajang Siti Mudawiyah dan M. Ridhol Mujib ketika melakukan sosialisasi pada 16 parpol terkait sistem informasi pencalonan dalam pemilu 2019. (HAFID ASNAN/RAME)

Proses pencalonan anggota legislatif memang masih belum dimulai. Namun, persiapannya sudah dilakukan, bahkan berulang-ulang. Saking semangatnya, kemarin sosialisasi sistem informasi pencalonan (Silon) juga menyampaikan sosialisasi pencalonan legislatif ini. Hanya saja, perdebatan tidak bisa dihindari karena materi sosialisasi dalam bentuk draf yang tidak lengkap contoh-contoh formnya.

Sosialisasi itu digelar di Gedung Guru sejak pagi pukul 08.00 hingga 13.30 WIB. Pihak yang diundang adalah seluruh fungsionaris parpol dari 16 parpol di Lumajang. Juga menghadirkan operator tiap parpol. Hanya saja, banyak dihadiri LO masing-masing parpol. Agendanya memang sosialisasi pencalonan anggota legislatif. Ada ketua, sekretaris, dan operator parpol yang mengikuti sosialisasi, kemarin. 

“Namun yang banyak hadir sekretaris dan operator parpol,” ungkap Siti Mudawiyah, Ketua KPU Lumajang. Dia menjelaskan bahwa kaitannya materi kemarin adalah pengenalan Silon, yaitu Sistem Aplikasi Pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten.

“Aplikasi ini sangat memudahkan bagi administrasi KPU. Sebab, Sebelum pengajuan bacalon legislatif yang sedianya 4-17 Juli, maka 30 hari sebelum dimulai pengajuan bacalon sampai hari terakhir masa pengajuan bacalon, operator melakukan entry data,” katanya.

Dari entry data itu, kemudian operator wajib mengunggah dokumen yang sudah disampaikan dalam materi sosialisasi dan bimbingan teknik kali ini. “Itu wajib. Meskipun mereka belum bimtek, cuma KPU sudah melakukan inisiatif untuk Bimtek tersebut buat operator,” ungkapnya.

Sehingga, materi yang disampaikn adalah terkait mekanisme dan persyaratan bacalon. “Yang terberat dan banyak protes adalah mekanisme dan persyaratan karena PKPU terkait pencalegan belum keluar, namun tetap menyosialisasikan drafnya,”  katanya.

Akibatnya, banyak hal yang jadi perdebatan. Lantaran banyak form yang belum acc, mulai dengan form model B1-B2 dan seterusnya. “Form diisi sendiri-sendiri oleh calon DPRD, formulir yang digunakan oleh KPU ada sendiri. Perdebatannya di situ. Tapi kami sampaikan meskipun draf wajib, kita sampaikan memang,” pungkasnya.

(jr/fid/ram/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia