Jumat, 17 Aug 2018
radarjember
icon featured
Radar Semeru

Masih Untung Dapat WDP

Kamis, 07 Jun 2018 10:05 | editor : Dzikri Abdi Setia

WDP, Laporan Keuangan, Pemkab Lumajang,

CUMA WDP: Plt Bupati Lumajang dr Buntaran Suprianto MKes (kanan) ketika menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Jatim didampingi Sugiyantoko, wakil ketua DPRD Lumajang. (HUMAS PEMKAB FOR RAME)

Laporan keuangan tahun anggaran 2017 oleh Pemkab Lumajang memburuk. Jika sebelumnya bisa berkoar-koar sukses dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut, maka kali ini tidak bisa lagi. Sebab, Pemkab Lumajang hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP) dari BPK RI. 

Kondisi ini terkuak setelah beredarnya surat dari BPK Jawa Timur yang ditujukan pada Pemkab Lumajang. Sebelum sempat santer, sebab, daerah-daerah tetangga pada ramai ucapan selamat atas diraihnya opini WTP. Sebut saja Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Probolinggo. Tapi di Lumajang sepi.

Dari situlah kemudian Pemkab Lumajang kemarin dimintai penjelasan. Disampaikan memang telah mendapatkan surat dari BPK Jatim tertanggal 30 Mei 2018. Berisi terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Lumajang 2017.

dr Buntaran Suprianto MKes, Plt Bupati Lumajang kemarin menguraikan, Lumajang memang tidak mendapat opini WTP. “Tetapi WDP, wajar dengan pengecualian. Sebelumnya berturut-turut WTP. Tapi tahun 2017 tidak dapat, diserahkan tahun ini,” ungkapnya.

Ada faktor-faktor yang membuat Lumajang tidak mendapat predikat terbaik pelaporan keuangan itu. Namun, yang paling mencolok adalah sistem pengendalian intern. Pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan menurut dia ada penyajian penambahan dan pengurangan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Terjadi pada laporan perubahan ekuitas. Masing-masing sebesar Rp 259.339.477.679,20. Dan sebesar Rp 199.137.922.625,76 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Selain itu pada pengendalian internal juga menemukan penyajian akumulasi penyusunan aset tetap sebesar Rp 961.413.790.500,59. Dan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 88.342.611.952,77 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. “BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern penyusunan laporan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” jelasnya.

Selain itu, pada kepatuhan ketentuan peraturan juga tidak sepenuhnya taat. Sebab, Buntaran menegaskan bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan Pemkab Lumajang dalam pengelolaan keuangan. Diantaranya ada kekurangan volume pekerjaan enam paket belanja modal peningkatan jalan. Dan satu paket pekerjaan gedung dan bangunan pada DPU TR sebesar Rp 132 .089.068,95. Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) belum meng-sanksi pajak daerah minimal sebesar Rp 652.500.000,00.

Makanya, BPK merekomendasikan pada bupati Lumajang untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Agar kelebihan volume pekerjaan dan sanksi denda, termasuk temuan lainnya segera ditindaklanjuti.

(jr/fid/aro/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia