Selasa, 21 Aug 2018
radarjember
icon featured
Spotlight

Bawaslu Tak Mampu Jika Sendiri

Selasa, 29 May 2018 13:55 | editor : Dzikri Abdi Setia

Spotlight Hoax,

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember baru saja menemukan salah seorang guru di Jember yang mengunggah salah satu foto paslon cagub Jawa Timur di facebook. Padahal, jangankan unggah foto, memberi like saja sudah termasuk pelanggaran. 

Bawaslu Jember langsung menugaskan anggota tim pengawas kecamatan untuk klarifikasi. Kemudian mengeluarkan surat teguran dan mengirimkan surat rekomendasi kepada inspektorat. “Netralitas ASN betul-betul ditegakkan, ngelike paslon saja tidak boleh,” kata Andika Firmansyah, koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember.

Hal itulah merupakan upaya dari Bawaslu Jember untuk menjaga netralitas PNS. Secara kasat mata memang sangat ketat peraturannya, namun keterlibatan PNS dalam mendukung tidak hanya di media sosial, tetapi secara juga dilakukan secara tersembunyi. 

Pengawasan di medsos, Bawaslu Jember tidak memiliki cara khusus kecuali melakukan sosialisasi. Kemudian, mengajak anak muda yang merupakan generasi milenial ikut mengawasi. Selain itu, mereka tak mampu bila hanya bekerja sendiri dalam mengawasi media sosial. “Kami membutuhkan keterlibatan netizen aktif untuk ikut mengawasi,” ucapnya.

Setiap paslon, kata dia, memiliki akun  resmi. Akun itulah yang diawasi oleh Bawaslu Jember. Bila ada konten palsu atau menjelekkan pasangan lain, maka pihaknya melakukan penindakan. Misal penghasutan, penghinaan, fitnah dan hoax. “Warga juga diharapkan melaporkan bila ada pelanggaran,” ucapnya. 

Diakuinya, pengawasan kampanye hitam maupun berita palsu di media sosial tidak bisa dilakukan sendiri, Bawaslu Jember tidak bisa maksimal. Namun, harus melibatkan seluruh kalangan. Karena memantau pelanggaran di media sosial tak semudah yang dibayangkan. 

Apalagi, orang yang melakukan kampanye hitam di media sosial belum tentu orang Jember. Meskipun status yang ada pada akun tersebut menyebutkan Jember. Sebab akun media sosial bisa dibuat secara rekayasa. “Selama ini pemantauan di media sosial dibantu Polres Jember,” ucapnya. 

Jember memiliki tim cyber crime yang khusus memantau media sosial. Siapa yang melakukan pelanggaran, maka polres bisa melakukan tindakan. “Itu masuk ranah pidana umum, sebagaimana diatur dalam UU ITE,” ujarnya.  

Jember, lanjut dia, masih dalam tahap yang aman dari perang hoax dan kampanye hitam di media sosial. Karena ruang lingkup pemilihan kepala daerah ini tingkat Jawa Timur. “Beda dengan Pilbup Jember lalu, perang di media sosial begitu terasa,” ujarnya. 

Selama ini, aku Andika, pihaknya masih belum menemukan kampanye hitam  di media sosial. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada, apalagi seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan pilgub. “Sampai hari ini masih kondusif,” tuturnya. 

Bawaslu Jember mengajak masyarakat agar ikut aktif mensukseskan pilkada. Caranya, aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi, misal  politik SARA dan politik uang. “Politik SARA melalui media sosial sempat terjadi di kabupaten lain, semoga Jember tidak ada,” ujarnya. 

Upaya yang dilakukan selama ini adalah dengan cara deklarasi pilkada anti hoax, politik sara dan politisasi agama bersama Polres Jember. Hasilnya mampu menekan warga untuk tidak terlibat dalam politik kotor. 

(jr/gus/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia