Selasa, 21 Aug 2018
radarjember
icon featured
Spotlight

Sangat Efektif Kampanye di Medsos

Selasa, 29 May 2018 13:45 | editor : Dzikri Abdi Setia

Spotlight Hoax,

KONTESTASI pilkada tak  bisa lepas dari aktivitas kampanye. Karena dengan kampanye, kandidat berkesempatan mempengaruhi, meyakinkan hingga mengajak masyarakat untuk memilihnya.

Namun kini kampanye tak sekadar tatap muka. Terlebih, trend pengguna media sosial (medsos) sangat tinggi di Indonesia. Merugi jika kandidat tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Terkait ini, wartawan Jawa Pos Radar Jember Rully Efendi, berkesempatan mewawancarai Direktur Politika Research Center (PRC) Yusuf Rio Prayogo.

Medsos, kabarnya jadi bidikan kampanye para kandidat. Seberapa besar sih pengaruhnya?

Sebelumnya saya ingin sampaikan rilis Kementerian Kominfo pada November 2017. Terungkap ada 86 persen penduduk Indonesia pengguna smartphone. Sebuah alat komunikasi yang menyediakan aplikasi yang bisa mengakses medsos dengan mudah. Tinggal instal dan free (gratis).

Data itu kemudian menyebut, mayoritas masyarakat Indonesia pengguna medsos. Mereka aktif di dunia maya. Intensitas komunikasinya juga masif. Nah, ini yang kemudian disebut peluang paling efektif mempopulerkan kandidat. Sangat efektif mempengaruhi persepsi publik yang mengarah pada elektabilitas kandidat.

Kelompok usia berapa yang paling banyak menggunakan medsos?

Dalam survei yang biasa kami lakukan, kami mengklasifikasi dengan 6 kelompok umur. Seperti, 17 - 25 tahun. 25 -30 tahun. 30 - 35 tahun. 35 - 40 tahun. 40 - 45 tahun, 45 hingga di atas 50 tahun.

Namun tidak semua tergolong aktif bermedsos. Hasil surveinya pengguna medsos aktif rata-rata ada di kelompok usia 17 hingga 40 tahun. Namun pengguna medsos yang paling tebal, antara umur 20 hingga 35 tahun.

Seberapa sadar kandidat memanfaatkan medsos jadi alat campaign?

Semua mulai sadar. Apalagi kedua pasangan calon (paslon) Pilgub Jatim yang sedang bertarung hari ini. Keduanya saling beradu cara meraih simpati pemilih di medsos. Siapa yang mengarahkan? konsultan politik. Karena hasil surveinya memang begitu. Medsos sangat efektif.

Medsos sangat efektif, maksudnya?

Begini, jumlah penduduk di Jatim sangat besar. Ada 38 kota dan kabupaten. Sedangkan masa kampanye sempit dan terbatas. Tidak mungkin, para kandidat mampu mendatangi satu per satu pemilih. Menggelar kampanye akbar, juga dibatasi.

Berbeda dengan medsos. Kapan pun kandidat bisa berinteraksi. Meskipun, yang mengoperasikan akun medsos bukan yang bersangkutan. Bisa pakai tim. Bahkan, bisa beli jasa vendor. Di sana kandidat mulai bermain, menggiring persepsi positif. Bisa pencitraan, bisa juga propaganda.

Soal biaya, tentu jauh lebih murah di medsos. Bakal lebih efektif, jika tim dan konsultan politik, tahu peta kekuatan elektoral masing-masing. Semisal, di Jember calon A kalah. Calon B unggul, karena apa? Nah, mengolahnya sangat memungkinkan. Karena medsos operasinya bisa diatur sesuai demografi.

Tentang medsos dan hoax?

Ini yang sensitif. Tidak semua berita di medsos faktual. Tapi tidak semua pengguna medsos, juga sadar itu. Apalagi belum ada filter berita bohong. Sehingga opini yang bermain cenderung liar. Bagi masyarakat yang kurang wawasan, mudah saja kemakan hoax.

Seberapa masif kampanye hoax di medsos?

Bisa sangat massif, bahkan negara juga bisa dibuat gaduh. Kenapa? Karena hoax begitu mampu mempengaruhi psikologis masyarakat. Apalagi jika sudah terlanjur viral. Kemudian yang bohong akan dianggap benar. Ini bahaya.

Lantas siapa yang harusnya bisa menekan hoax?

Konsultan politik. Maaf, bukan saya mendiskreditkan. Saya tahu psikologis konsultan, jika kandidatnya terancam kalah, bisa jadi mereka mengumbar kelemahan lawan. Karena mereka, jasanya disewa untuk memenangkan kandidat.

Biasanya, cara mainnya begini. Konsultan politik tidak bisa berdiri sendiri. Mereka pasti menggandeng lembaga survei. Tugas lembaga survei hanya sekadar mencari data faktual di lapangan. Lembaga survei tidak boleh bohong. Karena pola kerjanya, memiliki semangat akademis.

Hasil dari survei di lapangan, bakal ketahuan calon yang digarapnya bakal menang atau malah kalah. Mereka akan tahu sebelum pencoblosan. Di mana saja suara basis dan kantong suara merah (kalah), mereka juga bisa tahu dari hasil survei day to day.

Beberapa daerah rawan kalah, kemudian dianalisis. Sisi apa yang membuat kandidatnya lemah. Selain itu, apa saja yang menjadi harapan publik di sana. Dari sana, berita bohong mulai digarap. Dibuat seolah-olah faktual. Tujuannya satu, hanya untuk mengangkat elektoral kandidat. Itu masih halus. Ada yang ngawur. Bermain fitnah lawan politik.

Supaya tidak terjadi demikian, apa yang harus dilakukan?

Stakeholder bertindak, tidak boleh diam saja. Mereka harus memantau aktivitas kampanye di medsos. Jika hanya diam, bisa kecolongan dan kasus Obor Rakyat, sangat mungkin terulang versi digital. Itu membahayakan bagi demokrasi di republik ini. 

(jr/rul/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia