Minggu, 23 Sep 2018
radarjember
icon featured
Radar Semeru

Dihitung Pilgub Dulu, Baru Pilbup

Jumat, 18 May 2018 13:10 | editor : Dzikri Abdi Setia

KPU Lumajang, Pilkada Lumajang,

DILATIH : Sejumlah PPK menerima pelatihan penghitungan suara dari KPU Lumajang di Hall Amanda (HAFID ASNAN / RAME)

Proses bimbingan teknis yang dilakukan KPU pada penyelenggara di bawahnya sudah berjalan. Saat ini memasuki tahap bimbingan penghitungan surat suara. Proses itu sampai disimulasikan agar tepat saat pelaksanaan nantinya. Dalam simulasi dipastikan jika penghitungan dimulai dari hasil pemilihan gubernur (pilgub) dulu, baru kemudian diakhiri penghitungan pemilihan bupati (pilbup).

Dari pantauan Jawa Pos Radar Semeru, peserta bimtek kemarin adalah seluruh PPK se-Kabupaten Lumajang. Dimulai sekitar pukul 09.00 - 12.00 di Hall Amanda Jalan Panjaitan Lumajang. Siti Mudawiyah, ketua KPU Lumajang yang membidangi teknis menjelaskan, bimtek itu menyangkut penghitungan dan pemungutan suara. 

“Rekap mulai TPS sampai PPK. Rekap desa tidak ada. Hanya menempelkan hasil dari perolehan TPS,” terangnya. Nantinya juga akan diberlakukan pengiriman form C1 berisi hasil perhitungan tingkat TPS. Nanti form C1 itu dikirim ke KPU dan di-scan dikirim ke KPU RI. Dalam 1 x 24 jam maka sudah bisa dilihat hasilnya.

Semua hal teknis dalam proses rekapitulasi diberikan dalam bimtek kemarin. Bahkan, hal mendasar terkait mana yang didahulukan penghitungannya juga dijelaskan dengan tegas. “Penghitungan dimulai dari pilgub dulu, baru setelah selesai, perhitungan pilbup,” ungkapnya.

Hal tersebut menjadi acuan utama dalam proses penghitungan. Sebab, nantinya jika tidak ditaati, akan menerima sanksi. Dan KPU akan memberikan teguran pada KPPS, PPS maupun PPK yang tidak memberikan arahan tersebut.

Selain itu, Mudawiyah juga menguraikan terkait adanya TPS yang paling banyak jumlahnya. Seperti yang dialami Kecamatan Lumajang. “Di sana ada lebih dari 200 TPS atau kotak. Makanya dihitung satu waktu kan nggak mungkin, jadi dihitung secara paralel dengan membagi 2 atau 4 kelompok perhitungan di tingkat PPK,” katanya.

Dengan catatan, proses perhitungan itu ada saksi setiap kelompok. “Paling tidak 2 orang saksi maksimal dari tiap paslon. Dikawal PPK dan panwas juga,” jelasnya. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses rekapitulasi. Dalam pelatihan siang kemarin, juga langsung dilakukan simulasi pengisian form rekapitulasi kecamatan dengan aplikasinya. 

Namun, untuk simulasi rekap TPS masih belum. “Nanti yang TPS akan dilatih PPK atau PPS. Dan pekan depan akan dilakukan simulasi pada bimtek berikutnya khusus yang TPS,” pungkasnya. 

(jr/fid/ram/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia