Selasa, 25 Sep 2018
radarjember
icon featured
Perspektif

Pendidikan Vokasi dan Revitalisasi SMK

Oleh : Ririn Handayani

Jumat, 20 Apr 2018 07:32 | editor : Dzikri Abdi Setia

Perspektif Ririn Handayani, Pendidikan Vokasi, SMK,

Dunia pendidikan terus berbenah dan bersiap diri menyongsong datangnya revolusi industri 4.0. Sejumlah kebijakan inovatif digulirkan. Salah satu yang terbaru, perubahan nomenklatur atau penamaan prodi, linieritas, dan gelar akademik pada perguruan tinggi (Jawa Pos, 17/l4). Berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor 257/M/KPT Tahun 2017, perguruan tinggi negeri berbadan hukum memiliki keleluasaan untuk membuka prodi baru dan menutup prodi lama. Munculnya prodi-prodi baru yang lebih relevan dan actual diharapkan akan berkontribusi mengatasi problematika mismatch atau ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja di tanah air. Data ILO menyebutkan, hanya sekitar 37 persen dari total output pendidikan di Indonesia yang well match.

Kebijakan terkait dengan nomenklatur atau prodi, linieritas, dan gelar akademik pada perguruan tinggi ini sejalan dengan hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di mana salah satu isu strategisnya adalah revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi kita masih rendah. Dari total sistem pendidikan di Indonesia, baru 5,6 persen yang berbasis vokasi. Sementara di negara-negara maju, persentase pendidikan vokasi berimbang dengan persentase pendidikan keilmuan dan akademik yakni 50:50.

Urgensi Pendidikan Vokasi SMK

Rendahnya pendidikan vokasi di Indonesia merupakan salah satu akar masalah dari problematika mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang kita hadapi. Sejumlah solusi alternatif coba digulirkan oleh pemerintah melalui sejumlah instansi terkait. Tidak hanya di jenjang perguruan tinggi namun juga di jenjang level pendidikan di bawahnya. Salah satunya melalui program pendidikan vokasi industri pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.

SMK mendapat perhatian besar dari pemerintah karena urgensinya sebagai wadah pendidikan yang memungkinkannya menjadi shortcut (jalan pintas) untuk percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Melalui pendidikan vokasi SMK diharapkan akan terbangun link and match SMK dengan industri. Lulusan SMK diharapkan dapat menjawab kebutuhan SDM industri yang saat ini sudah masuk kategori demand driven. Permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar dan harus diantisipasi.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi SMK antara lain terlihat dari terlibatnya sejumlah kementerian sekaligus. Yakni Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN. Dengan kerjasama ini diharapkan total tenaga kerja industri yang tersertifikasi kompetensi pada periode 2017-2019 ditargetkan mencapai 1 juta orang.

Inisiasi Pemerintah Daerah

Keberhasilan pendidikan vokasi dan revitalisasi SMK sebagai bagian dari RNPK 2018 juga mensyaratkan adanya kerjasama yang intens antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga dan komunitas terkait. Pendidikan vokasi SMK yang mulai dan terus digulirkan melalui sejumlah daerah prioritas hendaknya disambut dengan inisiasi sejumlah daerah lain yang belum masuk dalam daftar. Inisiasi pemerintah daerah melalui strategi jemput bola menjadi salah satu kunci percepatan keberhasilan program pendidikan vokasi SMK dalam rangka menghasilkan lulusan yang link and match dengan dunia kerja.

Inisiasi antara lain bisa dimulai dengan memetakan potensi ekonomi daerahnya masing-masing untuk kemudian diselaraskan dengan revitalisasi SMK di daerah yang bersangkutan. Terdapat sejumlah sektor unggulan yang diprioritaskan antara lain maritim, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Strategi jemput bola bisa dilakukan dengan sikap proaktif pemerintah daerah dalam menggaet dunia usaha dan industri sebagai mitra kerja sama terutama dalam hal perbaikan kurikulum dan fasilitas yang diperlukan. Anggaran yang memadai tentu saja adalah kunci yang utama. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif dalam menyosialisasikan keunggulan SMK dan kompetensi yang dimiliki lulusannya agar penyerapan dunia kerja juga semakin maksimal. Tak hanya agar terserap maksimal oleh dunia kerja, potensi kewirausahaan lulusan SMK juga perlu ditampung dan didukung sebaik mungkin.

Sejumlah SMK di berbagai daerah telah membuktikan bahwa sebelum RNPK 2018 dan kebijakan terkait resmi digulirkan, beberapa di antaranya telah mampu menjadi pionir dan contoh konkrit. Di Jawa Timur misalnya, terdapat sejumlah SMK yang mampu menjawab kebutuhan link and match dunia kerja baik dalam maupun luar negeri. Dari Banyuwangi, ada SMK yang memiliki keunggulan keterampilan di bidang nautika, pariwisata, dan keterampilan otomotif. Adapun Kabupaten Jember juga telah memiliki SMK unggulan di bidang perikanan dan kelautan yang lulusannya bisa terserap hingga ke kancah internasional. Sejumlah SMK di daerah lain juga mengembangkan inovasi yang unik dan relevan dengan potensi ekonomi setempat. SMKN 1 Karimun Jawa Jepara misalnya yang mengembangkan budidaya rumput laut.

Sejumlah daerah dengan SMK unggulan ini merupakan contoh konkrit pentingnya kerja sama dan inisiasi dari berbagai pihak yang terkait dalam penguatan dan pengembangan pendidikan vokasi. Nyatanya, usaha tidak menghianati hasil.

*) Penulis adalah Alumnus Pascasarjana Universitas Airlangga

(jr/das/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia