radar jember - Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), Prabowo menegaskan bahwa sistem kerja tersebut akan dikaji dan diupayakan penghapusannya oleh lembaga baru bernama Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
"Kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo di hadapan ribuan buruh dan pimpinan serikat pekerja dari tiga konfederasi besar: KSPI, KSBSI, dan KSPSI.
Langkah ini disambut antusias oleh serikat buruh, namun Prabowo menekankan bahwa prosesnya harus tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan kepentingan investor. "Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujarnya realistis.
Untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pemilik modal, Prabowo juga berencana mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pengusaha di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Presiden ingin mendorong pengusaha untuk berbagi kemakmuran dengan para pekerja. “Kalian tidak boleh kaya sendiri,” tegasnya kepada para pemilik modal.
Pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas PHK dan mengintegrasikan isu outsourcing ke dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. "Kita harus menyusun tahapannya dan memastikan partisipasi publik dalam proses legislasi ini," ujarnya.
Penghapusan outsourcing menjadi bagian dari agenda besar Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Ia juga mengklaim pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp500 triliun untuk bantuan kepada rakyat miskin, namun mengingatkan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran.
Meski hanya tiga serikat buruh hadir langsung di Monas, berbagai aliansi buruh dan masyarakat sipil lain tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Hal ini menandakan bahwa isu perlindungan tenaga kerja, terutama terkait outsourcing dan PHK, masih menjadi tuntutan utama dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia.
Editor : M. Ainul Budi