23.3 C
Jember
Monday, 30 January 2023

Proses Tindak Pidana Pemilu Dibatasi 14 Hari

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER KIDUL, Radar Jember – Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember kini mulai memperketat pengawasan dengan menggandeng dua institusi penegakan hukum di Jember. Yakni Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Hal ini sekaligus membangun komitmen bersama mengawal proses pemilu dalam wadah Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang baru dideklarasikan, Senin (28/11).

BACA JUGA : Dinding Rumah Warga Semboro Jember Jebol Akibat Longsor

Pola kerja kesepemahaman dalam mengawal kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses pemilu dinilai sangat penting. Untuk itu, dua lembaga penegakan hukum di Jember yang digandeng oleh Bawaslu Jember merupakan komitmen menegakkan hukum dalam proses Pemilu 2024 nantinya. Misalnya, sentra Gakkumdu ini yang akan menjadi tameng paling depan untuk menindak adanya tindak pidana dalam proses pemilu. Saat ini, beberapa isi dari aturan kesepemahaman itu tengah digencarkan kepada masyarakat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengatakan, pembentukan sentra Gakkumdu itu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa proses penyelesaian tindak pidana pemilu harus melalui sentra Gakkumdu yang terdiri atas tiga institusi. Yakni Bawaslu Jember, Polres Jember, dan Kejari Jember. “Karena tindak pidana dalam pemilu tidak sama dengan tindak pidana umum lainnya,” katanya.

Thobroni menjelaskan, tindak pidana pemilu dibatasi dengan waktu. Mulai dari laporan dugaan tindak pidananya, proses penyelidikan, hingga ancaman hukuman sampai 14 hari saja. Oleh karena itu, Gakkumdu merupakan tim penegakan hukum khusus untuk menangani tindak pidana pemilu. “Tiga institusi negara tersebut mempunyai peran yang berbeda. Bawaslu sebagai penerima laporan, polres sebagai penyidikan, dan kejari sebagai penuntut,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

- Advertisement -

JEMBER KIDUL, Radar Jember – Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember kini mulai memperketat pengawasan dengan menggandeng dua institusi penegakan hukum di Jember. Yakni Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Hal ini sekaligus membangun komitmen bersama mengawal proses pemilu dalam wadah Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang baru dideklarasikan, Senin (28/11).

BACA JUGA : Dinding Rumah Warga Semboro Jember Jebol Akibat Longsor

Pola kerja kesepemahaman dalam mengawal kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses pemilu dinilai sangat penting. Untuk itu, dua lembaga penegakan hukum di Jember yang digandeng oleh Bawaslu Jember merupakan komitmen menegakkan hukum dalam proses Pemilu 2024 nantinya. Misalnya, sentra Gakkumdu ini yang akan menjadi tameng paling depan untuk menindak adanya tindak pidana dalam proses pemilu. Saat ini, beberapa isi dari aturan kesepemahaman itu tengah digencarkan kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengatakan, pembentukan sentra Gakkumdu itu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa proses penyelesaian tindak pidana pemilu harus melalui sentra Gakkumdu yang terdiri atas tiga institusi. Yakni Bawaslu Jember, Polres Jember, dan Kejari Jember. “Karena tindak pidana dalam pemilu tidak sama dengan tindak pidana umum lainnya,” katanya.

Thobroni menjelaskan, tindak pidana pemilu dibatasi dengan waktu. Mulai dari laporan dugaan tindak pidananya, proses penyelidikan, hingga ancaman hukuman sampai 14 hari saja. Oleh karena itu, Gakkumdu merupakan tim penegakan hukum khusus untuk menangani tindak pidana pemilu. “Tiga institusi negara tersebut mempunyai peran yang berbeda. Bawaslu sebagai penerima laporan, polres sebagai penyidikan, dan kejari sebagai penuntut,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

JEMBER KIDUL, Radar Jember – Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember kini mulai memperketat pengawasan dengan menggandeng dua institusi penegakan hukum di Jember. Yakni Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Hal ini sekaligus membangun komitmen bersama mengawal proses pemilu dalam wadah Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang baru dideklarasikan, Senin (28/11).

BACA JUGA : Dinding Rumah Warga Semboro Jember Jebol Akibat Longsor

Pola kerja kesepemahaman dalam mengawal kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses pemilu dinilai sangat penting. Untuk itu, dua lembaga penegakan hukum di Jember yang digandeng oleh Bawaslu Jember merupakan komitmen menegakkan hukum dalam proses Pemilu 2024 nantinya. Misalnya, sentra Gakkumdu ini yang akan menjadi tameng paling depan untuk menindak adanya tindak pidana dalam proses pemilu. Saat ini, beberapa isi dari aturan kesepemahaman itu tengah digencarkan kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengatakan, pembentukan sentra Gakkumdu itu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa proses penyelesaian tindak pidana pemilu harus melalui sentra Gakkumdu yang terdiri atas tiga institusi. Yakni Bawaslu Jember, Polres Jember, dan Kejari Jember. “Karena tindak pidana dalam pemilu tidak sama dengan tindak pidana umum lainnya,” katanya.

Thobroni menjelaskan, tindak pidana pemilu dibatasi dengan waktu. Mulai dari laporan dugaan tindak pidananya, proses penyelidikan, hingga ancaman hukuman sampai 14 hari saja. Oleh karena itu, Gakkumdu merupakan tim penegakan hukum khusus untuk menangani tindak pidana pemilu. “Tiga institusi negara tersebut mempunyai peran yang berbeda. Bawaslu sebagai penerima laporan, polres sebagai penyidikan, dan kejari sebagai penuntut,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca