alexametrics
23 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Tertibkan Reklame Bodong dan Kadaluarsa

Pemkab Optimistis PAD Sektor Advertensi Tercapai

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandemi korona pada 2020 lalu nyaris memukul jatuh seluruh perekonomian warga, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) di Jember. Namun, tidak semua sektor mengalami nasib buruk. Di pemerintahan, pajak reklame justru menunjukkan pertumbuhan. Pada 2020 lalu, PAD reklame lebih dari 100 persen dari target Rp 2,5 miliar. Sementara tahun ini, baru mencapai sekitar 37 persen dari target sebesar 6,3 miliar. Diharapkan, hingga akhir 2021 nanti, capaiannya juga melebihi target yang telah ditentukan.

Seperti diketahui, pemasangan reklame berupa baliho, banner, atau jenis lain, harus memperoleh izin pemerintah. Setiap ukuran reklame telah diatur soal ketentuan pembayaran pajaknya. Bagi reklame yang sudah berizin, bisa dipasang di tempat yang ditentukan dan tidak di tempat dilarang. Namun, di sisi lain, ada saja reklame tanpa izin alias tidak bayar pajak. Bagaimana ini?

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyampaikan, guna mengatasi reklame yang tidak izin tersebut, Pemkab Jember telah membahasnya untuk mengambil langkah-langkah sesuai aturan. “Sudah kami koordinasikan dengan instansi terkait,” kata Gus Firjaun, sapaannya.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA : Bagaimana Liburan Aman di Tengah Pandemi?

Penindakan terhadap reklame, lanjut Gus Firjaun, bukan hanya penertiban terhadap reklame yang tidak izin. Namun, juga termasuk reklame yang sudah kadaluwarsa.

Secara teknis, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suyanto menjelaskan, penertiban terhadap reklame dilakukan hampir setiap hari. Kadang hari libur, juga ada penertiban. “Di sini ada bidang pengendalian, jadi bidang itu yang melakukan penurunan banner yang habis masa izinnya,” paparnya.

Kaitan dengan penertiban ini, ada penegak Perda. Yakni, Satpol PP. Sementara itu, Bapenda sebagai instansi yang mengetahui pembayaran pajak dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai dinas yang melayani perizinannya.

Suyanto melanjutkan, penurunan reklame yang habis masa tayangnya sejauh ini berjalan lancar. Sebab, batas waktu atau masa berlaku izin reklame sudah ada ketentuannya. Baik di DPMPTSP maupun di Bapenda. “Jadi, penindakan yang dilakukan berdasar lamanya pemasangan bagi yang berizin,” tuturnya.

Sementara itu, untuk reklame bodong dan terkena penertiban, biasanya ada yang komplain. Momentum inilah yang menjadi kesempatan bagi Bapenda untuk melakukan sosialisasi kepada mereka. Petugas memberi tahu tentang pengurusan izin pemasangan reklame tersebut. “Selain sosialisasi, orang yang komplain juga kami arahkan agar mengurus izin,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandemi korona pada 2020 lalu nyaris memukul jatuh seluruh perekonomian warga, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) di Jember. Namun, tidak semua sektor mengalami nasib buruk. Di pemerintahan, pajak reklame justru menunjukkan pertumbuhan. Pada 2020 lalu, PAD reklame lebih dari 100 persen dari target Rp 2,5 miliar. Sementara tahun ini, baru mencapai sekitar 37 persen dari target sebesar 6,3 miliar. Diharapkan, hingga akhir 2021 nanti, capaiannya juga melebihi target yang telah ditentukan.

Seperti diketahui, pemasangan reklame berupa baliho, banner, atau jenis lain, harus memperoleh izin pemerintah. Setiap ukuran reklame telah diatur soal ketentuan pembayaran pajaknya. Bagi reklame yang sudah berizin, bisa dipasang di tempat yang ditentukan dan tidak di tempat dilarang. Namun, di sisi lain, ada saja reklame tanpa izin alias tidak bayar pajak. Bagaimana ini?

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyampaikan, guna mengatasi reklame yang tidak izin tersebut, Pemkab Jember telah membahasnya untuk mengambil langkah-langkah sesuai aturan. “Sudah kami koordinasikan dengan instansi terkait,” kata Gus Firjaun, sapaannya.

BACA JUGA : Bagaimana Liburan Aman di Tengah Pandemi?

Penindakan terhadap reklame, lanjut Gus Firjaun, bukan hanya penertiban terhadap reklame yang tidak izin. Namun, juga termasuk reklame yang sudah kadaluwarsa.

Secara teknis, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suyanto menjelaskan, penertiban terhadap reklame dilakukan hampir setiap hari. Kadang hari libur, juga ada penertiban. “Di sini ada bidang pengendalian, jadi bidang itu yang melakukan penurunan banner yang habis masa izinnya,” paparnya.

Kaitan dengan penertiban ini, ada penegak Perda. Yakni, Satpol PP. Sementara itu, Bapenda sebagai instansi yang mengetahui pembayaran pajak dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai dinas yang melayani perizinannya.

Suyanto melanjutkan, penurunan reklame yang habis masa tayangnya sejauh ini berjalan lancar. Sebab, batas waktu atau masa berlaku izin reklame sudah ada ketentuannya. Baik di DPMPTSP maupun di Bapenda. “Jadi, penindakan yang dilakukan berdasar lamanya pemasangan bagi yang berizin,” tuturnya.

Sementara itu, untuk reklame bodong dan terkena penertiban, biasanya ada yang komplain. Momentum inilah yang menjadi kesempatan bagi Bapenda untuk melakukan sosialisasi kepada mereka. Petugas memberi tahu tentang pengurusan izin pemasangan reklame tersebut. “Selain sosialisasi, orang yang komplain juga kami arahkan agar mengurus izin,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandemi korona pada 2020 lalu nyaris memukul jatuh seluruh perekonomian warga, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) di Jember. Namun, tidak semua sektor mengalami nasib buruk. Di pemerintahan, pajak reklame justru menunjukkan pertumbuhan. Pada 2020 lalu, PAD reklame lebih dari 100 persen dari target Rp 2,5 miliar. Sementara tahun ini, baru mencapai sekitar 37 persen dari target sebesar 6,3 miliar. Diharapkan, hingga akhir 2021 nanti, capaiannya juga melebihi target yang telah ditentukan.

Seperti diketahui, pemasangan reklame berupa baliho, banner, atau jenis lain, harus memperoleh izin pemerintah. Setiap ukuran reklame telah diatur soal ketentuan pembayaran pajaknya. Bagi reklame yang sudah berizin, bisa dipasang di tempat yang ditentukan dan tidak di tempat dilarang. Namun, di sisi lain, ada saja reklame tanpa izin alias tidak bayar pajak. Bagaimana ini?

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyampaikan, guna mengatasi reklame yang tidak izin tersebut, Pemkab Jember telah membahasnya untuk mengambil langkah-langkah sesuai aturan. “Sudah kami koordinasikan dengan instansi terkait,” kata Gus Firjaun, sapaannya.

BACA JUGA : Bagaimana Liburan Aman di Tengah Pandemi?

Penindakan terhadap reklame, lanjut Gus Firjaun, bukan hanya penertiban terhadap reklame yang tidak izin. Namun, juga termasuk reklame yang sudah kadaluwarsa.

Secara teknis, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suyanto menjelaskan, penertiban terhadap reklame dilakukan hampir setiap hari. Kadang hari libur, juga ada penertiban. “Di sini ada bidang pengendalian, jadi bidang itu yang melakukan penurunan banner yang habis masa izinnya,” paparnya.

Kaitan dengan penertiban ini, ada penegak Perda. Yakni, Satpol PP. Sementara itu, Bapenda sebagai instansi yang mengetahui pembayaran pajak dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai dinas yang melayani perizinannya.

Suyanto melanjutkan, penurunan reklame yang habis masa tayangnya sejauh ini berjalan lancar. Sebab, batas waktu atau masa berlaku izin reklame sudah ada ketentuannya. Baik di DPMPTSP maupun di Bapenda. “Jadi, penindakan yang dilakukan berdasar lamanya pemasangan bagi yang berizin,” tuturnya.

Sementara itu, untuk reklame bodong dan terkena penertiban, biasanya ada yang komplain. Momentum inilah yang menjadi kesempatan bagi Bapenda untuk melakukan sosialisasi kepada mereka. Petugas memberi tahu tentang pengurusan izin pemasangan reklame tersebut. “Selain sosialisasi, orang yang komplain juga kami arahkan agar mengurus izin,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/