alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Kelanjutan Pilkades PAW Buram

Desa Belum Siap Gunakan Anggaran, Tunggu Biro Hukum Pemprov

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Kelanjutan rencana pemilihan kepala desa (pilkades) dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) di Jember yang sedianya sudah beres, rupanya harus molor alias tersendat. Padahal 11 dari 12 desa yang direncanakan menggelar PAW, sudah melalui tahapan awal seperti pendaftaran, dan akan disusul tahapan berikutnya, tes tulis.

BACA JUGA : Beraksi di Tujuh Kecamatan, Dua Pelaku Curanmor di Jember Tertangkap

Pada tahapan tes tulis inilah, desa-desa masih kebingungan lantaran belum memiliki dasar regulasi penggunaan anggaran untuk menggelar PAW. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menyebut, sebenarnya desa-desa yang akan menggelar PAW bisa menggunakan dana berdasarkan Perbup Bagi Hasil Pajak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun masalahnya, posisi perbup tersebut hingga petang kemarin masih menunggu persetujuan dari Biro Hukum Pemprov Jatim. “Sekarang ini (perbupnya, Red) masih difasilitasi di biro hukum provinsi. Kami masih menunggu,” kata Nunung Agus, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Jember.

Menurut dia, selama pelaksanaan tes tulis hingga melangkah ke tahapan berikutnya, jelas diakuinya butuh biaya atau anggaran. Sebab, jika dipaksakan desa menggunakan anggaran tanpa ada dasar hukumnya, dirasa akan menabrak aturan. “Secara administratif kami ready. Tapi, kalau perbupnya masih difasilitasi dan belum turun, kami juga salah melangkah nanti. Kira-kira seminggu atau dua minggu ini mungkin selesai,” imbuh Nunung.

Tersendatnya tahapan pelaksanaan PAW tersebut juga disayangkan DPRD. Mengingat, ketika kepala desa (kades) belum definitif, otomatis dijabat oleh seorang penanggung jawab atau PJ kades, yang secara kewenangan maupun peran memiliki batasan-batasan tertentu.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Kelanjutan rencana pemilihan kepala desa (pilkades) dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) di Jember yang sedianya sudah beres, rupanya harus molor alias tersendat. Padahal 11 dari 12 desa yang direncanakan menggelar PAW, sudah melalui tahapan awal seperti pendaftaran, dan akan disusul tahapan berikutnya, tes tulis.

BACA JUGA : Beraksi di Tujuh Kecamatan, Dua Pelaku Curanmor di Jember Tertangkap

Pada tahapan tes tulis inilah, desa-desa masih kebingungan lantaran belum memiliki dasar regulasi penggunaan anggaran untuk menggelar PAW. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menyebut, sebenarnya desa-desa yang akan menggelar PAW bisa menggunakan dana berdasarkan Perbup Bagi Hasil Pajak.

Namun masalahnya, posisi perbup tersebut hingga petang kemarin masih menunggu persetujuan dari Biro Hukum Pemprov Jatim. “Sekarang ini (perbupnya, Red) masih difasilitasi di biro hukum provinsi. Kami masih menunggu,” kata Nunung Agus, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Jember.

Menurut dia, selama pelaksanaan tes tulis hingga melangkah ke tahapan berikutnya, jelas diakuinya butuh biaya atau anggaran. Sebab, jika dipaksakan desa menggunakan anggaran tanpa ada dasar hukumnya, dirasa akan menabrak aturan. “Secara administratif kami ready. Tapi, kalau perbupnya masih difasilitasi dan belum turun, kami juga salah melangkah nanti. Kira-kira seminggu atau dua minggu ini mungkin selesai,” imbuh Nunung.

Tersendatnya tahapan pelaksanaan PAW tersebut juga disayangkan DPRD. Mengingat, ketika kepala desa (kades) belum definitif, otomatis dijabat oleh seorang penanggung jawab atau PJ kades, yang secara kewenangan maupun peran memiliki batasan-batasan tertentu.

SUMBERSARI, Radar Jember – Kelanjutan rencana pemilihan kepala desa (pilkades) dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) di Jember yang sedianya sudah beres, rupanya harus molor alias tersendat. Padahal 11 dari 12 desa yang direncanakan menggelar PAW, sudah melalui tahapan awal seperti pendaftaran, dan akan disusul tahapan berikutnya, tes tulis.

BACA JUGA : Beraksi di Tujuh Kecamatan, Dua Pelaku Curanmor di Jember Tertangkap

Pada tahapan tes tulis inilah, desa-desa masih kebingungan lantaran belum memiliki dasar regulasi penggunaan anggaran untuk menggelar PAW. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menyebut, sebenarnya desa-desa yang akan menggelar PAW bisa menggunakan dana berdasarkan Perbup Bagi Hasil Pajak.

Namun masalahnya, posisi perbup tersebut hingga petang kemarin masih menunggu persetujuan dari Biro Hukum Pemprov Jatim. “Sekarang ini (perbupnya, Red) masih difasilitasi di biro hukum provinsi. Kami masih menunggu,” kata Nunung Agus, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Jember.

Menurut dia, selama pelaksanaan tes tulis hingga melangkah ke tahapan berikutnya, jelas diakuinya butuh biaya atau anggaran. Sebab, jika dipaksakan desa menggunakan anggaran tanpa ada dasar hukumnya, dirasa akan menabrak aturan. “Secara administratif kami ready. Tapi, kalau perbupnya masih difasilitasi dan belum turun, kami juga salah melangkah nanti. Kira-kira seminggu atau dua minggu ini mungkin selesai,” imbuh Nunung.

Tersendatnya tahapan pelaksanaan PAW tersebut juga disayangkan DPRD. Mengingat, ketika kepala desa (kades) belum definitif, otomatis dijabat oleh seorang penanggung jawab atau PJ kades, yang secara kewenangan maupun peran memiliki batasan-batasan tertentu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/