alexametrics
25 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Tunggu Realisasi Jargon Akselerasi

Sikap PKB tentang Jabatan Plt

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beberapa tahun terakhir, banyak instansi pemerintahan di Kabupaten Jember yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Pada tahun ini, kondisinya juga sama. Bahkan, jabatan Plt tersebut masih sangat mudah ditemui di lingkungan Pemkab Jember. Bagaimana sikap PKB melihat keadaan tersebut?

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Jember Ayub Junaidi menyampaikan, banyak orang yang terkadang salah kaprah menilai jabatan Plt. Ada yang menyebut kurang pantas, tidak cocok menduduki kursi tertentu, hingga menghambat program, dan sebagainya. Padahal sebenarnya, kata dia, masalah jabatan Plt atau definitif, itu adalah hak prerogatif bupati.

“Seperti presiden, itu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja menterinya. Presiden bebas memilih siapa saja. Bupati juga punya hak prerogatif,” kata politisi yang akrab dipanggil Cak Ayub itu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang juga mantan Ketua Ansor Cabang Jember itu menyebut, hak prerogatif presiden dan bupati tentunya berbeda. Jika presiden bebas menjadikan menteri dari kalangan apa saja, bupati memiliki batasan-batasan. Hak prerogatif bupati dibatasi dengan aturan.

“Mengisi pejabat definitif itu hak prerogatif dan itu ranah bupati. Hanya saja, orang yang boleh dijadikan kepala dinas atau pejabat pemerintah harus PNS. Jadi, tidak ada masalah siapa pun PNS yang ditunjuk. Kan sudah ada aturan, harus eselon sekian, pengalamannya, dan lain-lain,” bebernya.

Hal terpenting, menurut Ayub, yakni pembuktian akselerasi yang kerap disampaikan bupati. Bagaimana bupati bisa lebih cepat mendefinisikan pada pejabat yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Jember. “Saya minta kepada bupati agar akselerasi yang didengung-dengungkan itu dibuktikan. Pejabat-pejabat Plt agar segera didefinitifkan. Dengan begitu, mereka akan kerja cepat dan kerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Ayub menuturkan, mengatur birokrasi itu sejatinya mudah. Bupati tinggal menjalankan berbagai petunjuk yang telah memiliki kekuatan hukum yang tengah berlaku. Dengan begitu, birokrasi juga akan berjalan sesuai relnya. “Tidak perlu neko-neko dan patuhi tahapan serta aturan yang ada,” jelas Ayub.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beberapa tahun terakhir, banyak instansi pemerintahan di Kabupaten Jember yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Pada tahun ini, kondisinya juga sama. Bahkan, jabatan Plt tersebut masih sangat mudah ditemui di lingkungan Pemkab Jember. Bagaimana sikap PKB melihat keadaan tersebut?

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Jember Ayub Junaidi menyampaikan, banyak orang yang terkadang salah kaprah menilai jabatan Plt. Ada yang menyebut kurang pantas, tidak cocok menduduki kursi tertentu, hingga menghambat program, dan sebagainya. Padahal sebenarnya, kata dia, masalah jabatan Plt atau definitif, itu adalah hak prerogatif bupati.

“Seperti presiden, itu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja menterinya. Presiden bebas memilih siapa saja. Bupati juga punya hak prerogatif,” kata politisi yang akrab dipanggil Cak Ayub itu.

Pria yang juga mantan Ketua Ansor Cabang Jember itu menyebut, hak prerogatif presiden dan bupati tentunya berbeda. Jika presiden bebas menjadikan menteri dari kalangan apa saja, bupati memiliki batasan-batasan. Hak prerogatif bupati dibatasi dengan aturan.

“Mengisi pejabat definitif itu hak prerogatif dan itu ranah bupati. Hanya saja, orang yang boleh dijadikan kepala dinas atau pejabat pemerintah harus PNS. Jadi, tidak ada masalah siapa pun PNS yang ditunjuk. Kan sudah ada aturan, harus eselon sekian, pengalamannya, dan lain-lain,” bebernya.

Hal terpenting, menurut Ayub, yakni pembuktian akselerasi yang kerap disampaikan bupati. Bagaimana bupati bisa lebih cepat mendefinisikan pada pejabat yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Jember. “Saya minta kepada bupati agar akselerasi yang didengung-dengungkan itu dibuktikan. Pejabat-pejabat Plt agar segera didefinitifkan. Dengan begitu, mereka akan kerja cepat dan kerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Ayub menuturkan, mengatur birokrasi itu sejatinya mudah. Bupati tinggal menjalankan berbagai petunjuk yang telah memiliki kekuatan hukum yang tengah berlaku. Dengan begitu, birokrasi juga akan berjalan sesuai relnya. “Tidak perlu neko-neko dan patuhi tahapan serta aturan yang ada,” jelas Ayub.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beberapa tahun terakhir, banyak instansi pemerintahan di Kabupaten Jember yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Pada tahun ini, kondisinya juga sama. Bahkan, jabatan Plt tersebut masih sangat mudah ditemui di lingkungan Pemkab Jember. Bagaimana sikap PKB melihat keadaan tersebut?

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Jember Ayub Junaidi menyampaikan, banyak orang yang terkadang salah kaprah menilai jabatan Plt. Ada yang menyebut kurang pantas, tidak cocok menduduki kursi tertentu, hingga menghambat program, dan sebagainya. Padahal sebenarnya, kata dia, masalah jabatan Plt atau definitif, itu adalah hak prerogatif bupati.

“Seperti presiden, itu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja menterinya. Presiden bebas memilih siapa saja. Bupati juga punya hak prerogatif,” kata politisi yang akrab dipanggil Cak Ayub itu.

Pria yang juga mantan Ketua Ansor Cabang Jember itu menyebut, hak prerogatif presiden dan bupati tentunya berbeda. Jika presiden bebas menjadikan menteri dari kalangan apa saja, bupati memiliki batasan-batasan. Hak prerogatif bupati dibatasi dengan aturan.

“Mengisi pejabat definitif itu hak prerogatif dan itu ranah bupati. Hanya saja, orang yang boleh dijadikan kepala dinas atau pejabat pemerintah harus PNS. Jadi, tidak ada masalah siapa pun PNS yang ditunjuk. Kan sudah ada aturan, harus eselon sekian, pengalamannya, dan lain-lain,” bebernya.

Hal terpenting, menurut Ayub, yakni pembuktian akselerasi yang kerap disampaikan bupati. Bagaimana bupati bisa lebih cepat mendefinisikan pada pejabat yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Jember. “Saya minta kepada bupati agar akselerasi yang didengung-dengungkan itu dibuktikan. Pejabat-pejabat Plt agar segera didefinitifkan. Dengan begitu, mereka akan kerja cepat dan kerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Ayub menuturkan, mengatur birokrasi itu sejatinya mudah. Bupati tinggal menjalankan berbagai petunjuk yang telah memiliki kekuatan hukum yang tengah berlaku. Dengan begitu, birokrasi juga akan berjalan sesuai relnya. “Tidak perlu neko-neko dan patuhi tahapan serta aturan yang ada,” jelas Ayub.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca