JEMBER, RADARJEMBER.ID- Saat Indonesia sedang mengalami kelonjakan kasus Covid-19 dibeberapa wilayah. Sejumlah politisi dan dan elit pemerintahan mulai berulah dengan wacana penambahan masa jabatan 3 periode presiden Joko Widodo.
Terutama setelah munculnya relawan yang menyatakan dukungannya terhadap Jokowi- Prabowo (Jokpro)2024. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan dan mendapat pertentangan dari sejumlah pihak dan menjadi perbincangan dibanyak media massa. Pihak Jokowi sendiri telah menolak adanya penambahan masa jabatan 3 periode tersebut.
Menanggapi hal tersebut Hermanto Rahman pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa penambahan masa periode presiden tentunya akan menciderai publik. Bahkan publik akan menganggap bahwa demokrasi dalam menentukan kepemimpinan tergantung dari keputusan para elit politik.
“ini akan menciderai public yang meskipun secara politik memungkinkan dengan amandemen uud 45, namun ini semakin memperkuat bahwa demokrasi dalam memntukan kepemiminan itu tergantung dari keputusan politik dari para elit,” Ujarnya saat ditemui rabu (23/6).
Herman mengatakan tidak ada alasan kuat yang bisa membuat wacana 3 periode jabatan presiden harus direalisasikan. Dampak buruk yang akan muncul dengan adanya Jokpro 2024 selain akan menciderai bangsa juga akan semakin menguatkan dominasi elit pemerintahan dan partai yang akan menentukan skenario kepemimpinan berikutnya sehingga timbul politik yang tidak sehat.
“saya pikir ini nanti akan berpotensi untuk kembali ke orde lama yang menjadikan demokrasi terpimpin yang kemudian dikendalikan oleh para elit dan menguatkan peran presiden sehingga ruang demokrasi publik semakin sempit dan terbatas, ”katanya.
Diketahui sebelumnya jika penasihat Jokpro, M Qodari jika ide menyatukan Jokowi dan Prabowo di pilpres 2024 agar tidak ada polarisasi di masyarakat seperti pilpres sebelumnya.
“Kalau hanya ada satu calon, Jokowi-Prabowo lawannya kotak kosong. Maka Jokowi-Prabowo gabung saja,” ujar Qodari.
“Ancaman polarisasi itu jadi sangat turun kalau dua orang ini bergabung. Akan ada kekuatan politik besar,” lanjutnya dikutip dari Jawapos.com. Qodari juga menyadari polemiK yang ditimbulkan oleh wacana ini, oleh karena itu untuk mengusung Jokowi di pilpres 2024 maka perlu amandemen UUD 45.
Reporter: Viona Alvioniza
Fotografer: Istimewa
Editor: Mahrus Sholih