alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Wacana Jokowi 3 Periode Ciderai Masyarakat.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Saat Indonesia sedang mengalami kelonjakan kasus Covid-19 dibeberapa wilayah. Sejumlah politisi dan dan elit pemerintahan mulai berulah dengan wacana penambahan masa jabatan 3 periode presiden Joko Widodo.

Terutama setelah munculnya relawan yang menyatakan dukungannya terhadap Jokowi- Prabowo (Jokpro)2024. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan dan mendapat pertentangan dari sejumlah pihak dan menjadi perbincangan dibanyak media massa. Pihak Jokowi sendiri telah menolak adanya penambahan masa jabatan 3 periode tersebut.

Menanggapi hal tersebut Hermanto Rahman pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa penambahan masa periode presiden tentunya akan menciderai publik. Bahkan publik akan menganggap bahwa demokrasi dalam menentukan kepemimpinan tergantung dari keputusan para elit politik.

Mobile_AP_Rectangle 2

“ini akan menciderai public yang meskipun secara politik memungkinkan dengan amandemen uud 45, namun ini semakin memperkuat bahwa demokrasi dalam memntukan kepemiminan itu tergantung dari keputusan politik dari para elit,” Ujarnya saat ditemui rabu (23/6).

Herman mengatakan tidak ada alasan kuat yang bisa membuat wacana 3 periode jabatan presiden harus direalisasikan. Dampak buruk yang akan muncul dengan adanya Jokpro 2024 selain akan menciderai bangsa juga akan semakin menguatkan dominasi elit pemerintahan dan partai yang akan menentukan skenario kepemimpinan berikutnya sehingga timbul politik yang tidak sehat.

“saya pikir ini nanti akan berpotensi untuk kembali ke orde lama yang menjadikan demokrasi terpimpin yang kemudian dikendalikan oleh para elit dan menguatkan peran presiden sehingga ruang demokrasi publik semakin sempit dan terbatas, ”katanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Saat Indonesia sedang mengalami kelonjakan kasus Covid-19 dibeberapa wilayah. Sejumlah politisi dan dan elit pemerintahan mulai berulah dengan wacana penambahan masa jabatan 3 periode presiden Joko Widodo.

Terutama setelah munculnya relawan yang menyatakan dukungannya terhadap Jokowi- Prabowo (Jokpro)2024. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan dan mendapat pertentangan dari sejumlah pihak dan menjadi perbincangan dibanyak media massa. Pihak Jokowi sendiri telah menolak adanya penambahan masa jabatan 3 periode tersebut.

Menanggapi hal tersebut Hermanto Rahman pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa penambahan masa periode presiden tentunya akan menciderai publik. Bahkan publik akan menganggap bahwa demokrasi dalam menentukan kepemimpinan tergantung dari keputusan para elit politik.

“ini akan menciderai public yang meskipun secara politik memungkinkan dengan amandemen uud 45, namun ini semakin memperkuat bahwa demokrasi dalam memntukan kepemiminan itu tergantung dari keputusan politik dari para elit,” Ujarnya saat ditemui rabu (23/6).

Herman mengatakan tidak ada alasan kuat yang bisa membuat wacana 3 periode jabatan presiden harus direalisasikan. Dampak buruk yang akan muncul dengan adanya Jokpro 2024 selain akan menciderai bangsa juga akan semakin menguatkan dominasi elit pemerintahan dan partai yang akan menentukan skenario kepemimpinan berikutnya sehingga timbul politik yang tidak sehat.

“saya pikir ini nanti akan berpotensi untuk kembali ke orde lama yang menjadikan demokrasi terpimpin yang kemudian dikendalikan oleh para elit dan menguatkan peran presiden sehingga ruang demokrasi publik semakin sempit dan terbatas, ”katanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Saat Indonesia sedang mengalami kelonjakan kasus Covid-19 dibeberapa wilayah. Sejumlah politisi dan dan elit pemerintahan mulai berulah dengan wacana penambahan masa jabatan 3 periode presiden Joko Widodo.

Terutama setelah munculnya relawan yang menyatakan dukungannya terhadap Jokowi- Prabowo (Jokpro)2024. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan dan mendapat pertentangan dari sejumlah pihak dan menjadi perbincangan dibanyak media massa. Pihak Jokowi sendiri telah menolak adanya penambahan masa jabatan 3 periode tersebut.

Menanggapi hal tersebut Hermanto Rahman pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa penambahan masa periode presiden tentunya akan menciderai publik. Bahkan publik akan menganggap bahwa demokrasi dalam menentukan kepemimpinan tergantung dari keputusan para elit politik.

“ini akan menciderai public yang meskipun secara politik memungkinkan dengan amandemen uud 45, namun ini semakin memperkuat bahwa demokrasi dalam memntukan kepemiminan itu tergantung dari keputusan politik dari para elit,” Ujarnya saat ditemui rabu (23/6).

Herman mengatakan tidak ada alasan kuat yang bisa membuat wacana 3 periode jabatan presiden harus direalisasikan. Dampak buruk yang akan muncul dengan adanya Jokpro 2024 selain akan menciderai bangsa juga akan semakin menguatkan dominasi elit pemerintahan dan partai yang akan menentukan skenario kepemimpinan berikutnya sehingga timbul politik yang tidak sehat.

“saya pikir ini nanti akan berpotensi untuk kembali ke orde lama yang menjadikan demokrasi terpimpin yang kemudian dikendalikan oleh para elit dan menguatkan peran presiden sehingga ruang demokrasi publik semakin sempit dan terbatas, ”katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/