alexametrics
27.8 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Jangan Hambat Penyelesaian APBD

Giliran PAN dan Demokrat Komentari Pengangkatan Plt

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.

Politisi PAN Jember Nyoman Aribowo mengatakan, siapa saja pasti ingin leluasa untuk melakukan banyak hal setelah menjadi pemimpin, termasuk soal anggaran. Tidak ketinggalan keinginan itu juga pasti ada pada pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Namun, dia menegaskan check and balance tetap penting untuk dilakukan penguasa di daerah. “Check and balance tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dewan juga memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Keberadaan anggota dewan dari berbagai partai politik juga tak bisa lepas dari idealisme dan kepentingan masing-masing partai. Untuk itu, menurut Nyoman, sikap oposisi PDIP yang tidak mendukung Hendy-Firjaun menjadi bagian dari kekecewaan partai karena kalah tanding. Sikap PDIP pun, menurutnya, sangat bisa dipahami. “Kondisi psikologis, sulit menerima kekalahan paslonnya,” kata Nyoman.

Namun demikian, Nyoman mengingatkan, dewan secara kelembagaan selama ini kompak dan kebersamaannya tak diragukan. Khususnya di era kepemimpinan mantan bupati Faida. Belakangan, pernyataan keras PDIP menimbulkan perang komentar dan beberapa dewan kurang nyaman.

“Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap netral. Orientasi utama kami adalah ingin Jember punya APBD dan melakukan pembangunan masif karena lima tahun terakhir Jember sangat tertinggal,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jember itu.

Nyoman menilai, kritik apa pun boleh disampaikan. Meski begitu, jangan sampai menghambat penyelesaian APBD. “Lebih baik diskusi mencari solusi, karena kebijakan penerapan KSOTK kami lihat semata-mata demi percepatan pembahasan APBD,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Jember, Nyoman mendorong agar bupati dan pimpinan DPRD melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim atau Kemendagri. “Apa pun hasil konsultasi, itu yang dijalankan,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.

Politisi PAN Jember Nyoman Aribowo mengatakan, siapa saja pasti ingin leluasa untuk melakukan banyak hal setelah menjadi pemimpin, termasuk soal anggaran. Tidak ketinggalan keinginan itu juga pasti ada pada pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Namun, dia menegaskan check and balance tetap penting untuk dilakukan penguasa di daerah. “Check and balance tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dewan juga memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.

Keberadaan anggota dewan dari berbagai partai politik juga tak bisa lepas dari idealisme dan kepentingan masing-masing partai. Untuk itu, menurut Nyoman, sikap oposisi PDIP yang tidak mendukung Hendy-Firjaun menjadi bagian dari kekecewaan partai karena kalah tanding. Sikap PDIP pun, menurutnya, sangat bisa dipahami. “Kondisi psikologis, sulit menerima kekalahan paslonnya,” kata Nyoman.

Namun demikian, Nyoman mengingatkan, dewan secara kelembagaan selama ini kompak dan kebersamaannya tak diragukan. Khususnya di era kepemimpinan mantan bupati Faida. Belakangan, pernyataan keras PDIP menimbulkan perang komentar dan beberapa dewan kurang nyaman.

“Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap netral. Orientasi utama kami adalah ingin Jember punya APBD dan melakukan pembangunan masif karena lima tahun terakhir Jember sangat tertinggal,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jember itu.

Nyoman menilai, kritik apa pun boleh disampaikan. Meski begitu, jangan sampai menghambat penyelesaian APBD. “Lebih baik diskusi mencari solusi, karena kebijakan penerapan KSOTK kami lihat semata-mata demi percepatan pembahasan APBD,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Jember, Nyoman mendorong agar bupati dan pimpinan DPRD melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim atau Kemendagri. “Apa pun hasil konsultasi, itu yang dijalankan,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.

Politisi PAN Jember Nyoman Aribowo mengatakan, siapa saja pasti ingin leluasa untuk melakukan banyak hal setelah menjadi pemimpin, termasuk soal anggaran. Tidak ketinggalan keinginan itu juga pasti ada pada pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Namun, dia menegaskan check and balance tetap penting untuk dilakukan penguasa di daerah. “Check and balance tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dewan juga memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.

Keberadaan anggota dewan dari berbagai partai politik juga tak bisa lepas dari idealisme dan kepentingan masing-masing partai. Untuk itu, menurut Nyoman, sikap oposisi PDIP yang tidak mendukung Hendy-Firjaun menjadi bagian dari kekecewaan partai karena kalah tanding. Sikap PDIP pun, menurutnya, sangat bisa dipahami. “Kondisi psikologis, sulit menerima kekalahan paslonnya,” kata Nyoman.

Namun demikian, Nyoman mengingatkan, dewan secara kelembagaan selama ini kompak dan kebersamaannya tak diragukan. Khususnya di era kepemimpinan mantan bupati Faida. Belakangan, pernyataan keras PDIP menimbulkan perang komentar dan beberapa dewan kurang nyaman.

“Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap netral. Orientasi utama kami adalah ingin Jember punya APBD dan melakukan pembangunan masif karena lima tahun terakhir Jember sangat tertinggal,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jember itu.

Nyoman menilai, kritik apa pun boleh disampaikan. Meski begitu, jangan sampai menghambat penyelesaian APBD. “Lebih baik diskusi mencari solusi, karena kebijakan penerapan KSOTK kami lihat semata-mata demi percepatan pembahasan APBD,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Jember, Nyoman mendorong agar bupati dan pimpinan DPRD melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim atau Kemendagri. “Apa pun hasil konsultasi, itu yang dijalankan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/