alexametrics
20.3C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Jangan Hambat Penyelesaian APBD

Giliran PAN dan Demokrat Komentari Pengangkatan Plt

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.

Politisi PAN Jember Nyoman Aribowo mengatakan, siapa saja pasti ingin leluasa untuk melakukan banyak hal setelah menjadi pemimpin, termasuk soal anggaran. Tidak ketinggalan keinginan itu juga pasti ada pada pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Namun, dia menegaskan check and balance tetap penting untuk dilakukan penguasa di daerah. “Check and balance tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dewan juga memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Keberadaan anggota dewan dari berbagai partai politik juga tak bisa lepas dari idealisme dan kepentingan masing-masing partai. Untuk itu, menurut Nyoman, sikap oposisi PDIP yang tidak mendukung Hendy-Firjaun menjadi bagian dari kekecewaan partai karena kalah tanding. Sikap PDIP pun, menurutnya, sangat bisa dipahami. “Kondisi psikologis, sulit menerima kekalahan paslonnya,” kata Nyoman.

Namun demikian, Nyoman mengingatkan, dewan secara kelembagaan selama ini kompak dan kebersamaannya tak diragukan. Khususnya di era kepemimpinan mantan bupati Faida. Belakangan, pernyataan keras PDIP menimbulkan perang komentar dan beberapa dewan kurang nyaman.

“Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap netral. Orientasi utama kami adalah ingin Jember punya APBD dan melakukan pembangunan masif karena lima tahun terakhir Jember sangat tertinggal,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jember itu.

Nyoman menilai, kritik apa pun boleh disampaikan. Meski begitu, jangan sampai menghambat penyelesaian APBD. “Lebih baik diskusi mencari solusi, karena kebijakan penerapan KSOTK kami lihat semata-mata demi percepatan pembahasan APBD,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Jember, Nyoman mendorong agar bupati dan pimpinan DPRD melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim atau Kemendagri. “Apa pun hasil konsultasi, itu yang dijalankan,” jelasnya.

Partai Demokrat memiliki sikap berbeda dengan PAN. Termasuk beda pendapat dengan PDIP dan PKB. Partai Demokrat lebih menyarankan agar eksekutif dan dewan jalan terus menuju pembahasan KUA PPAS dan APBD pasca-diajukan nanti. “Konsultasi dan koordinasi saya kira sudah dilakukan. Jadi, bupati dan dewan lakukan pembahasan langsung setelah draf diajukan,” kata Agusta Jaka Purwana, politisi Demokrat.

Dikatakan, apabila pendemisioneran dan pengangkatan Plt-Plt membahayakan bagi roda pemerintahan di Jember, pasti akan ada warning dari pemerintah provinsi ataupun pusat. “Sejak pendemisioneran dan pengangkatan Plt-Plt, tidak ada teguran ataupun warning. Maka, tidak perlu mempersoalkan itu. Pembahasan KUA PPAS dan APBD nanti lakukan saja dan tidak perlu meminta izin lagi,” ucapnya.

Agusta menyebut, apabila ada teguran atau warning terkait pengangkatan Plt-Plt pasca-didemisionerkan, barulah meminta petunjuk kepada pemprov atau Kemendagri. “APBD sudah ditunggu masyarakat. Jalan rusak banyak dan banyak hal lain yang perlu disentuh,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.

Politisi PAN Jember Nyoman Aribowo mengatakan, siapa saja pasti ingin leluasa untuk melakukan banyak hal setelah menjadi pemimpin, termasuk soal anggaran. Tidak ketinggalan keinginan itu juga pasti ada pada pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Namun, dia menegaskan check and balance tetap penting untuk dilakukan penguasa di daerah. “Check and balance tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dewan juga memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.

Mobile_AP_Half Page

Keberadaan anggota dewan dari berbagai partai politik juga tak bisa lepas dari idealisme dan kepentingan masing-masing partai. Untuk itu, menurut Nyoman, sikap oposisi PDIP yang tidak mendukung Hendy-Firjaun menjadi bagian dari kekecewaan partai karena kalah tanding. Sikap PDIP pun, menurutnya, sangat bisa dipahami. “Kondisi psikologis, sulit menerima kekalahan paslonnya,” kata Nyoman.

Namun demikian, Nyoman mengingatkan, dewan secara kelembagaan selama ini kompak dan kebersamaannya tak diragukan. Khususnya di era kepemimpinan mantan bupati Faida. Belakangan, pernyataan keras PDIP menimbulkan perang komentar dan beberapa dewan kurang nyaman.

“Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap netral. Orientasi utama kami adalah ingin Jember punya APBD dan melakukan pembangunan masif karena lima tahun terakhir Jember sangat tertinggal,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jember itu.

Nyoman menilai, kritik apa pun boleh disampaikan. Meski begitu, jangan sampai menghambat penyelesaian APBD. “Lebih baik diskusi mencari solusi, karena kebijakan penerapan KSOTK kami lihat semata-mata demi percepatan pembahasan APBD,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Jember, Nyoman mendorong agar bupati dan pimpinan DPRD melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim atau Kemendagri. “Apa pun hasil konsultasi, itu yang dijalankan,” jelasnya.

Partai Demokrat memiliki sikap berbeda dengan PAN. Termasuk beda pendapat dengan PDIP dan PKB. Partai Demokrat lebih menyarankan agar eksekutif dan dewan jalan terus menuju pembahasan KUA PPAS dan APBD pasca-diajukan nanti. “Konsultasi dan koordinasi saya kira sudah dilakukan. Jadi, bupati dan dewan lakukan pembahasan langsung setelah draf diajukan,” kata Agusta Jaka Purwana, politisi Demokrat.

Dikatakan, apabila pendemisioneran dan pengangkatan Plt-Plt membahayakan bagi roda pemerintahan di Jember, pasti akan ada warning dari pemerintah provinsi ataupun pusat. “Sejak pendemisioneran dan pengangkatan Plt-Plt, tidak ada teguran ataupun warning. Maka, tidak perlu mempersoalkan itu. Pembahasan KUA PPAS dan APBD nanti lakukan saja dan tidak perlu meminta izin lagi,” ucapnya.

Agusta menyebut, apabila ada teguran atau warning terkait pengangkatan Plt-Plt pasca-didemisionerkan, barulah meminta petunjuk kepada pemprov atau Kemendagri. “APBD sudah ditunggu masyarakat. Jalan rusak banyak dan banyak hal lain yang perlu disentuh,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.

Politisi PAN Jember Nyoman Aribowo mengatakan, siapa saja pasti ingin leluasa untuk melakukan banyak hal setelah menjadi pemimpin, termasuk soal anggaran. Tidak ketinggalan keinginan itu juga pasti ada pada pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.

Namun, dia menegaskan check and balance tetap penting untuk dilakukan penguasa di daerah. “Check and balance tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dewan juga memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.

Keberadaan anggota dewan dari berbagai partai politik juga tak bisa lepas dari idealisme dan kepentingan masing-masing partai. Untuk itu, menurut Nyoman, sikap oposisi PDIP yang tidak mendukung Hendy-Firjaun menjadi bagian dari kekecewaan partai karena kalah tanding. Sikap PDIP pun, menurutnya, sangat bisa dipahami. “Kondisi psikologis, sulit menerima kekalahan paslonnya,” kata Nyoman.

Namun demikian, Nyoman mengingatkan, dewan secara kelembagaan selama ini kompak dan kebersamaannya tak diragukan. Khususnya di era kepemimpinan mantan bupati Faida. Belakangan, pernyataan keras PDIP menimbulkan perang komentar dan beberapa dewan kurang nyaman.

“Kami selaku salah satu anggota DPRD yang bukan dari partai pengusung lebih bersikap netral. Orientasi utama kami adalah ingin Jember punya APBD dan melakukan pembangunan masif karena lima tahun terakhir Jember sangat tertinggal,” kata pria yang merupakan anggota Komisi B DPRD Jember itu.

Nyoman menilai, kritik apa pun boleh disampaikan. Meski begitu, jangan sampai menghambat penyelesaian APBD. “Lebih baik diskusi mencari solusi, karena kebijakan penerapan KSOTK kami lihat semata-mata demi percepatan pembahasan APBD,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Jember, Nyoman mendorong agar bupati dan pimpinan DPRD melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim atau Kemendagri. “Apa pun hasil konsultasi, itu yang dijalankan,” jelasnya.

Partai Demokrat memiliki sikap berbeda dengan PAN. Termasuk beda pendapat dengan PDIP dan PKB. Partai Demokrat lebih menyarankan agar eksekutif dan dewan jalan terus menuju pembahasan KUA PPAS dan APBD pasca-diajukan nanti. “Konsultasi dan koordinasi saya kira sudah dilakukan. Jadi, bupati dan dewan lakukan pembahasan langsung setelah draf diajukan,” kata Agusta Jaka Purwana, politisi Demokrat.

Dikatakan, apabila pendemisioneran dan pengangkatan Plt-Plt membahayakan bagi roda pemerintahan di Jember, pasti akan ada warning dari pemerintah provinsi ataupun pusat. “Sejak pendemisioneran dan pengangkatan Plt-Plt, tidak ada teguran ataupun warning. Maka, tidak perlu mempersoalkan itu. Pembahasan KUA PPAS dan APBD nanti lakukan saja dan tidak perlu meminta izin lagi,” ucapnya.

Agusta menyebut, apabila ada teguran atau warning terkait pengangkatan Plt-Plt pasca-didemisionerkan, barulah meminta petunjuk kepada pemprov atau Kemendagri. “APBD sudah ditunggu masyarakat. Jalan rusak banyak dan banyak hal lain yang perlu disentuh,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran