alexametrics
20.9C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Efek Birokrasi, Warisan Masalah Belum Tuntas

Dampak PDIP Tarik Diri dalam Pembahasan APBD

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kondisi Kabupaten Jember masih sakit. Baik dari segi pembangunan fisik, maupun di tubuh birokrasi belum pulih betul. Keadaan Kota Suwar-Suwir yang demikian ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar bangkit dari sakitnya yang panjang.

Menanggapi sikap PDIP yang menyoroti Plt-Plt dan akan menarik diri dalam pembahasan APBD Jember jika tidak ada izin Mendagri, Bupati Jember Hendy Siswanto meminta agar semua pihak memahami situasi dan kondisi yang terjadi di Jember. Menurut Hendy, keadaan Jember saat ini tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Jika yang lain normal, Jember justru mengalami goncangan yang hebat pada masa pergantian kepemimpinan.

Kondisi Jember sebelum Bupati Hendy memimpin, ada serangkaian masalah yang terjadi. Itu semua belum sepenuhnya pulih. Kondisi jalan aspal yang rusak parah, gaji pegawai tersendat, dan tontonan pecah kongsi ASN mewarnai pergantian kepemimpinan di Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Karena itu, Hendy menegaskan, penerapan KSOTK 2021 dengan mendemisionerkan para pejabat dan mengangkat Plt-Plt dilakukan demi percepatan penanganan masalah. “Kami menunjuk pelaksana tugas pejabat ini bagian dari percepatan. Kami harus memikirkan gaji pegawai Pemkab Jember yang belum dibayar,” Kata Hendy.

Transisi kepemimpinan juga dibarengi dengan masalah akut, yakni buruknya komunikasi antara mantan bupati dan dewan. Hal ini menyebabkan Jember belum punya APBD 2021. Ini juga berbeda dibanding masa transisi lima tahun silam yang sudah memiliki APBD. “Kita tidak punya APBD sama sekali,” papar Hendy, yang juga menyebut Jember pernah disclaimer dan urusan birokrasi yang tidak tuntas.

Untuk itulah, Hendy meminta semua pihak agar bersabar karena Jember sempat mengalami kejadian luar biasa (KLB) di masa transisi kepemimpinan dan KLB itu belum tuntas betul. Dia pun meminta agar semua pihak mendukung pemerintah agar birokrasi cepat pulih, punya APBD, pegawai gajian normal, dan Jember bisa membangun serta melakukan pemberdayaan-pemberdayaan kepada masyarakat. “Ini kejadian luar biasa. Harapan kami semua masyarakat mendukung langkah kami demi warga Jember. Sabar yo Rek,” ucap Hendy.

Sikap PDIP yang berencana menarik diri dalam pembahasan APBD jika tidak ada izin Mendagri, menurut politisi Partai Nasdem David Handoko Seto, dianggap hanya mengada-ada. “Kalau PDIP menolak (membahas APBD, Red), tidak enak dilihat. Mau berbuat apa untuk rakyat? Pemerintah pusat tidak ada yang menegur dan bertindak. Kalau mempermasalahkan itu, silakan dilaporkan ke pemerintah pusat,” papar David.

Politisi Partai Gerindra Ardi Pujo Wibowo menyampaikan, setiap perbedaan adalah hal wajar. Namun demikian, sebelum APBD dibahas, lebih elok menurutnya untuk tidak membahasnya terlebih dahulu, karena akan menjadi tontonan rakyat. “Ruang dan waktu perdebatan pasti ada. Itu kalau dokumen rancangannya sudah ada,” bebernya.

Ardi menambahkan, warga Jember sedang menanti eksekutif dan legislatif agar bisa segera mengesahkan APBD. “Kalau debat sekarang, sama dengan mendebat pepesan kosong, nanti ada waktunya,” papar Ardi. Anggota dewan pun saat ini menunggu agar draf KUA PPAS dan APBD segera diselesaikannya agar cepat diagendakan pembahasannya.

Sebelumnya sempat diberitakan, PDIP Jember menyoroti pendemisioneran para pejabat dan pengangkatan Plt-Plt pada seluruh kepala OPD. Menurut PDIP, mereka akan menarik diri dalam pembahasan APBD karena semua Plt tidak punya kewenangan. PDIP juga sempat menyarankan agar jabatan Plt-Plt dikonsultasikan ke Mendagri agar mendapat izin untuk membahas APBD 2021. Selama belum ada izin, PDIP akan menarik diri dan tidak ikut membahas APBD.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kondisi Kabupaten Jember masih sakit. Baik dari segi pembangunan fisik, maupun di tubuh birokrasi belum pulih betul. Keadaan Kota Suwar-Suwir yang demikian ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar bangkit dari sakitnya yang panjang.

Menanggapi sikap PDIP yang menyoroti Plt-Plt dan akan menarik diri dalam pembahasan APBD Jember jika tidak ada izin Mendagri, Bupati Jember Hendy Siswanto meminta agar semua pihak memahami situasi dan kondisi yang terjadi di Jember. Menurut Hendy, keadaan Jember saat ini tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Jika yang lain normal, Jember justru mengalami goncangan yang hebat pada masa pergantian kepemimpinan.

Kondisi Jember sebelum Bupati Hendy memimpin, ada serangkaian masalah yang terjadi. Itu semua belum sepenuhnya pulih. Kondisi jalan aspal yang rusak parah, gaji pegawai tersendat, dan tontonan pecah kongsi ASN mewarnai pergantian kepemimpinan di Jember.

Mobile_AP_Half Page

Karena itu, Hendy menegaskan, penerapan KSOTK 2021 dengan mendemisionerkan para pejabat dan mengangkat Plt-Plt dilakukan demi percepatan penanganan masalah. “Kami menunjuk pelaksana tugas pejabat ini bagian dari percepatan. Kami harus memikirkan gaji pegawai Pemkab Jember yang belum dibayar,” Kata Hendy.

Transisi kepemimpinan juga dibarengi dengan masalah akut, yakni buruknya komunikasi antara mantan bupati dan dewan. Hal ini menyebabkan Jember belum punya APBD 2021. Ini juga berbeda dibanding masa transisi lima tahun silam yang sudah memiliki APBD. “Kita tidak punya APBD sama sekali,” papar Hendy, yang juga menyebut Jember pernah disclaimer dan urusan birokrasi yang tidak tuntas.

Untuk itulah, Hendy meminta semua pihak agar bersabar karena Jember sempat mengalami kejadian luar biasa (KLB) di masa transisi kepemimpinan dan KLB itu belum tuntas betul. Dia pun meminta agar semua pihak mendukung pemerintah agar birokrasi cepat pulih, punya APBD, pegawai gajian normal, dan Jember bisa membangun serta melakukan pemberdayaan-pemberdayaan kepada masyarakat. “Ini kejadian luar biasa. Harapan kami semua masyarakat mendukung langkah kami demi warga Jember. Sabar yo Rek,” ucap Hendy.

Sikap PDIP yang berencana menarik diri dalam pembahasan APBD jika tidak ada izin Mendagri, menurut politisi Partai Nasdem David Handoko Seto, dianggap hanya mengada-ada. “Kalau PDIP menolak (membahas APBD, Red), tidak enak dilihat. Mau berbuat apa untuk rakyat? Pemerintah pusat tidak ada yang menegur dan bertindak. Kalau mempermasalahkan itu, silakan dilaporkan ke pemerintah pusat,” papar David.

Politisi Partai Gerindra Ardi Pujo Wibowo menyampaikan, setiap perbedaan adalah hal wajar. Namun demikian, sebelum APBD dibahas, lebih elok menurutnya untuk tidak membahasnya terlebih dahulu, karena akan menjadi tontonan rakyat. “Ruang dan waktu perdebatan pasti ada. Itu kalau dokumen rancangannya sudah ada,” bebernya.

Ardi menambahkan, warga Jember sedang menanti eksekutif dan legislatif agar bisa segera mengesahkan APBD. “Kalau debat sekarang, sama dengan mendebat pepesan kosong, nanti ada waktunya,” papar Ardi. Anggota dewan pun saat ini menunggu agar draf KUA PPAS dan APBD segera diselesaikannya agar cepat diagendakan pembahasannya.

Sebelumnya sempat diberitakan, PDIP Jember menyoroti pendemisioneran para pejabat dan pengangkatan Plt-Plt pada seluruh kepala OPD. Menurut PDIP, mereka akan menarik diri dalam pembahasan APBD karena semua Plt tidak punya kewenangan. PDIP juga sempat menyarankan agar jabatan Plt-Plt dikonsultasikan ke Mendagri agar mendapat izin untuk membahas APBD 2021. Selama belum ada izin, PDIP akan menarik diri dan tidak ikut membahas APBD.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kondisi Kabupaten Jember masih sakit. Baik dari segi pembangunan fisik, maupun di tubuh birokrasi belum pulih betul. Keadaan Kota Suwar-Suwir yang demikian ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar bangkit dari sakitnya yang panjang.

Menanggapi sikap PDIP yang menyoroti Plt-Plt dan akan menarik diri dalam pembahasan APBD Jember jika tidak ada izin Mendagri, Bupati Jember Hendy Siswanto meminta agar semua pihak memahami situasi dan kondisi yang terjadi di Jember. Menurut Hendy, keadaan Jember saat ini tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Jika yang lain normal, Jember justru mengalami goncangan yang hebat pada masa pergantian kepemimpinan.

Kondisi Jember sebelum Bupati Hendy memimpin, ada serangkaian masalah yang terjadi. Itu semua belum sepenuhnya pulih. Kondisi jalan aspal yang rusak parah, gaji pegawai tersendat, dan tontonan pecah kongsi ASN mewarnai pergantian kepemimpinan di Jember.

Karena itu, Hendy menegaskan, penerapan KSOTK 2021 dengan mendemisionerkan para pejabat dan mengangkat Plt-Plt dilakukan demi percepatan penanganan masalah. “Kami menunjuk pelaksana tugas pejabat ini bagian dari percepatan. Kami harus memikirkan gaji pegawai Pemkab Jember yang belum dibayar,” Kata Hendy.

Transisi kepemimpinan juga dibarengi dengan masalah akut, yakni buruknya komunikasi antara mantan bupati dan dewan. Hal ini menyebabkan Jember belum punya APBD 2021. Ini juga berbeda dibanding masa transisi lima tahun silam yang sudah memiliki APBD. “Kita tidak punya APBD sama sekali,” papar Hendy, yang juga menyebut Jember pernah disclaimer dan urusan birokrasi yang tidak tuntas.

Untuk itulah, Hendy meminta semua pihak agar bersabar karena Jember sempat mengalami kejadian luar biasa (KLB) di masa transisi kepemimpinan dan KLB itu belum tuntas betul. Dia pun meminta agar semua pihak mendukung pemerintah agar birokrasi cepat pulih, punya APBD, pegawai gajian normal, dan Jember bisa membangun serta melakukan pemberdayaan-pemberdayaan kepada masyarakat. “Ini kejadian luar biasa. Harapan kami semua masyarakat mendukung langkah kami demi warga Jember. Sabar yo Rek,” ucap Hendy.

Sikap PDIP yang berencana menarik diri dalam pembahasan APBD jika tidak ada izin Mendagri, menurut politisi Partai Nasdem David Handoko Seto, dianggap hanya mengada-ada. “Kalau PDIP menolak (membahas APBD, Red), tidak enak dilihat. Mau berbuat apa untuk rakyat? Pemerintah pusat tidak ada yang menegur dan bertindak. Kalau mempermasalahkan itu, silakan dilaporkan ke pemerintah pusat,” papar David.

Politisi Partai Gerindra Ardi Pujo Wibowo menyampaikan, setiap perbedaan adalah hal wajar. Namun demikian, sebelum APBD dibahas, lebih elok menurutnya untuk tidak membahasnya terlebih dahulu, karena akan menjadi tontonan rakyat. “Ruang dan waktu perdebatan pasti ada. Itu kalau dokumen rancangannya sudah ada,” bebernya.

Ardi menambahkan, warga Jember sedang menanti eksekutif dan legislatif agar bisa segera mengesahkan APBD. “Kalau debat sekarang, sama dengan mendebat pepesan kosong, nanti ada waktunya,” papar Ardi. Anggota dewan pun saat ini menunggu agar draf KUA PPAS dan APBD segera diselesaikannya agar cepat diagendakan pembahasannya.

Sebelumnya sempat diberitakan, PDIP Jember menyoroti pendemisioneran para pejabat dan pengangkatan Plt-Plt pada seluruh kepala OPD. Menurut PDIP, mereka akan menarik diri dalam pembahasan APBD karena semua Plt tidak punya kewenangan. PDIP juga sempat menyarankan agar jabatan Plt-Plt dikonsultasikan ke Mendagri agar mendapat izin untuk membahas APBD 2021. Selama belum ada izin, PDIP akan menarik diri dan tidak ikut membahas APBD.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran