alexametrics
20.3C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Dua Opsi Tuntaskan Polemik Mutasi

- PKB Sarankan Menghadap Gubernur

- PDIP Minta Langsung ke Mendagri

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendemisioneran pejabat dan pengisian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan status pelaksana tugas (Plt) menjadi polemik tersendiri di awal kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Sebab, di balik itu ada semacam mutasi jabatan yang tidak boleh dilakukan berdasar Undang-Undang Pilkada. Meski di sisi lain, Jember dihadapkan pada kebutuhan mendesak, yakni belum selesainya APBD 2021.

Menyikapi hal itu, Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyatakan agar polemik keabsahan Plt disudahi. Apabila hal itu diteruskan, maka tidak akan memberi manfaat bagi Kota Pesantren ini. “Kita butuh kebersamaan dan persatuan dalam membangun Jember,” katanya, kemarin (22/3).

Ayub membeber, kondisi Jember sedang tidak baik. Beberapa tahun terakhir bahkan terpuruk. “Jember butuh uluran tangan seluruh potensi,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mantan anggota dewan dua periode itu mengakui, kepemimpinan Hendy-Firjaun di awal dihadapkan pada kondisi pemerintahan yang sulit. Di mana, Jember belum punya APBD dan diminta gubernur agar segera dibahas. Seiring dengan itu, pembahasan APBD membutuhkan penerapan kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) 2021 yang berdampak pada pendemisioneran pejabat dan pengangkatan Plt.

Hal inilah yang menimbulkan polemik. Sebab, di satu sisi, ada UU Pilkada yang tidak memperkenankan bupati memutasi tanpa izin Mendagri. Apalagi, ada beberapa kasus pejabat yang tak hanya turun jabatan, tapi juga turun eselon. Padahal, mereka tidak melakukan kesalahan, atau sebelumnya dilalui dengan pemeriksaan. Kondisi yang membuat keputusan mengangkat pejabat Plt itu mendapat sorotan. Terlebih, mereka juga dinilai tak berwenang membahas kebijakan strategis.

Seperti memakan buah simalakama, kebijakan yang telah diambil itu menjadikan bupati dihadapkan pada persoalan yang sangat dilematis. Ayub menyebut, di satu sisi lehernya dikasih tampar yang menjadikan bupati tidak boleh ke mana-mana. “Namun, di sisi lain jeritan masyarakat dan perintah gubernur secara lisan (menuntut APBD segera diselesaikan, Red),” imbuh Ayub.

Mantan ketua GP Ansor ini pun mencontohkan bahwa Jember tidak seperti kabupaten tetangga. Kondisi Jember membutuhkan pemikiran dan langkah yang sangat besar. Demi mengatasi hal itu, PKB Jember menyarankan agar dipilih jalan tengah demi kemaslahatan seluruh warga Jember. Yaitu meluangkan waktu sehari saja untuk bersama menghadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Begitu proses APBD diajukan bupati ke DPRD Jember, saya minta bupati dan DPRD Jember bareng-bareng menemui pemerintah provinsi,” ucap Ayub, yang menawarkan jalan tengah.

Jika PKB menyarankan hal itu, politisi PDIP Jember, Tabroni, tetap menyerukan agar konsultasi langsung dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jangan abaikan UU Pilkada karena aturannya jelas. Tidak boleh melakukan mutasi enam bulan pasca-dilantik, kecuali ada izin Mendagri,” katanya.

Menurut Tabroni, pendemisioneran para pejabat bukan menjadi soal utama yang menjadi sorotan. Akan tetapi, kelanjutan dari pendemisioneran telah terjadi pemutasian para pejabat. “Kepala OPD definitif yang didemisionerkan dan diangkat menjadi Plt Kepala OPD di dinas lain, apa itu bukan mutasi?” tanya pria yang menjadi Ketua Komisi A DPRD Jember tersebut.

Untuk itulah, PDIP tetap pada sikap yang sama, yaitu meminta agar semua pihak tidak abai terhadap UU Pilkada. “Saran PDIP sejak awal, konsultasi ke Mendagri demi mendapat solusi,” ujarnya.

Sebagai Ketua Komisi A, Tabroni pun akan menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi A yang lain. “Kalau perlu masalah pendemisioneran yang di dalamnya terjadi mutasi pejabat, harus ditanyakan kepada instansi berwenang, yaitu Bawaslu Jember. Kalau komisi A sepakat, Bawaslu bisa diundang,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Sekda Jember Mirfano belum memberikan penjelasan apakah pergeseran para pejabat pasca-pendemisioneran itu masuk kategori mutasi atau bukan. Kepada Jawa Pos Radar Jember, Mirfano mengaku masih sibuk. “Saya masih rapat,” katanya, melalui pesan singkat, kemarin.

Sekadar informasi, dalam UU Pilkada, khususnya pasal 71, disebutkan adanya larangan memutasi pegawai enam bulan pascapelantikan. Kini, dua opsi seperti ditawarkan PKB untuk menghadap pemprov dan saran PDIP untuk konsultasi ke Kemendagri, layak dipertimbangkan semua pihak demi memuluskan semangat percepatan pembahasan APBD Jember.

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendemisioneran pejabat dan pengisian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan status pelaksana tugas (Plt) menjadi polemik tersendiri di awal kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Sebab, di balik itu ada semacam mutasi jabatan yang tidak boleh dilakukan berdasar Undang-Undang Pilkada. Meski di sisi lain, Jember dihadapkan pada kebutuhan mendesak, yakni belum selesainya APBD 2021.

Menyikapi hal itu, Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyatakan agar polemik keabsahan Plt disudahi. Apabila hal itu diteruskan, maka tidak akan memberi manfaat bagi Kota Pesantren ini. “Kita butuh kebersamaan dan persatuan dalam membangun Jember,” katanya, kemarin (22/3).

Ayub membeber, kondisi Jember sedang tidak baik. Beberapa tahun terakhir bahkan terpuruk. “Jember butuh uluran tangan seluruh potensi,” imbuhnya.

Mobile_AP_Half Page

Mantan anggota dewan dua periode itu mengakui, kepemimpinan Hendy-Firjaun di awal dihadapkan pada kondisi pemerintahan yang sulit. Di mana, Jember belum punya APBD dan diminta gubernur agar segera dibahas. Seiring dengan itu, pembahasan APBD membutuhkan penerapan kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) 2021 yang berdampak pada pendemisioneran pejabat dan pengangkatan Plt.

Hal inilah yang menimbulkan polemik. Sebab, di satu sisi, ada UU Pilkada yang tidak memperkenankan bupati memutasi tanpa izin Mendagri. Apalagi, ada beberapa kasus pejabat yang tak hanya turun jabatan, tapi juga turun eselon. Padahal, mereka tidak melakukan kesalahan, atau sebelumnya dilalui dengan pemeriksaan. Kondisi yang membuat keputusan mengangkat pejabat Plt itu mendapat sorotan. Terlebih, mereka juga dinilai tak berwenang membahas kebijakan strategis.

Seperti memakan buah simalakama, kebijakan yang telah diambil itu menjadikan bupati dihadapkan pada persoalan yang sangat dilematis. Ayub menyebut, di satu sisi lehernya dikasih tampar yang menjadikan bupati tidak boleh ke mana-mana. “Namun, di sisi lain jeritan masyarakat dan perintah gubernur secara lisan (menuntut APBD segera diselesaikan, Red),” imbuh Ayub.

Mantan ketua GP Ansor ini pun mencontohkan bahwa Jember tidak seperti kabupaten tetangga. Kondisi Jember membutuhkan pemikiran dan langkah yang sangat besar. Demi mengatasi hal itu, PKB Jember menyarankan agar dipilih jalan tengah demi kemaslahatan seluruh warga Jember. Yaitu meluangkan waktu sehari saja untuk bersama menghadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Begitu proses APBD diajukan bupati ke DPRD Jember, saya minta bupati dan DPRD Jember bareng-bareng menemui pemerintah provinsi,” ucap Ayub, yang menawarkan jalan tengah.

Jika PKB menyarankan hal itu, politisi PDIP Jember, Tabroni, tetap menyerukan agar konsultasi langsung dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jangan abaikan UU Pilkada karena aturannya jelas. Tidak boleh melakukan mutasi enam bulan pasca-dilantik, kecuali ada izin Mendagri,” katanya.

Menurut Tabroni, pendemisioneran para pejabat bukan menjadi soal utama yang menjadi sorotan. Akan tetapi, kelanjutan dari pendemisioneran telah terjadi pemutasian para pejabat. “Kepala OPD definitif yang didemisionerkan dan diangkat menjadi Plt Kepala OPD di dinas lain, apa itu bukan mutasi?” tanya pria yang menjadi Ketua Komisi A DPRD Jember tersebut.

Untuk itulah, PDIP tetap pada sikap yang sama, yaitu meminta agar semua pihak tidak abai terhadap UU Pilkada. “Saran PDIP sejak awal, konsultasi ke Mendagri demi mendapat solusi,” ujarnya.

Sebagai Ketua Komisi A, Tabroni pun akan menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi A yang lain. “Kalau perlu masalah pendemisioneran yang di dalamnya terjadi mutasi pejabat, harus ditanyakan kepada instansi berwenang, yaitu Bawaslu Jember. Kalau komisi A sepakat, Bawaslu bisa diundang,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Sekda Jember Mirfano belum memberikan penjelasan apakah pergeseran para pejabat pasca-pendemisioneran itu masuk kategori mutasi atau bukan. Kepada Jawa Pos Radar Jember, Mirfano mengaku masih sibuk. “Saya masih rapat,” katanya, melalui pesan singkat, kemarin.

Sekadar informasi, dalam UU Pilkada, khususnya pasal 71, disebutkan adanya larangan memutasi pegawai enam bulan pascapelantikan. Kini, dua opsi seperti ditawarkan PKB untuk menghadap pemprov dan saran PDIP untuk konsultasi ke Kemendagri, layak dipertimbangkan semua pihak demi memuluskan semangat percepatan pembahasan APBD Jember.

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendemisioneran pejabat dan pengisian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan status pelaksana tugas (Plt) menjadi polemik tersendiri di awal kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Sebab, di balik itu ada semacam mutasi jabatan yang tidak boleh dilakukan berdasar Undang-Undang Pilkada. Meski di sisi lain, Jember dihadapkan pada kebutuhan mendesak, yakni belum selesainya APBD 2021.

Menyikapi hal itu, Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyatakan agar polemik keabsahan Plt disudahi. Apabila hal itu diteruskan, maka tidak akan memberi manfaat bagi Kota Pesantren ini. “Kita butuh kebersamaan dan persatuan dalam membangun Jember,” katanya, kemarin (22/3).

Ayub membeber, kondisi Jember sedang tidak baik. Beberapa tahun terakhir bahkan terpuruk. “Jember butuh uluran tangan seluruh potensi,” imbuhnya.

Mantan anggota dewan dua periode itu mengakui, kepemimpinan Hendy-Firjaun di awal dihadapkan pada kondisi pemerintahan yang sulit. Di mana, Jember belum punya APBD dan diminta gubernur agar segera dibahas. Seiring dengan itu, pembahasan APBD membutuhkan penerapan kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) 2021 yang berdampak pada pendemisioneran pejabat dan pengangkatan Plt.

Hal inilah yang menimbulkan polemik. Sebab, di satu sisi, ada UU Pilkada yang tidak memperkenankan bupati memutasi tanpa izin Mendagri. Apalagi, ada beberapa kasus pejabat yang tak hanya turun jabatan, tapi juga turun eselon. Padahal, mereka tidak melakukan kesalahan, atau sebelumnya dilalui dengan pemeriksaan. Kondisi yang membuat keputusan mengangkat pejabat Plt itu mendapat sorotan. Terlebih, mereka juga dinilai tak berwenang membahas kebijakan strategis.

Seperti memakan buah simalakama, kebijakan yang telah diambil itu menjadikan bupati dihadapkan pada persoalan yang sangat dilematis. Ayub menyebut, di satu sisi lehernya dikasih tampar yang menjadikan bupati tidak boleh ke mana-mana. “Namun, di sisi lain jeritan masyarakat dan perintah gubernur secara lisan (menuntut APBD segera diselesaikan, Red),” imbuh Ayub.

Mantan ketua GP Ansor ini pun mencontohkan bahwa Jember tidak seperti kabupaten tetangga. Kondisi Jember membutuhkan pemikiran dan langkah yang sangat besar. Demi mengatasi hal itu, PKB Jember menyarankan agar dipilih jalan tengah demi kemaslahatan seluruh warga Jember. Yaitu meluangkan waktu sehari saja untuk bersama menghadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Begitu proses APBD diajukan bupati ke DPRD Jember, saya minta bupati dan DPRD Jember bareng-bareng menemui pemerintah provinsi,” ucap Ayub, yang menawarkan jalan tengah.

Jika PKB menyarankan hal itu, politisi PDIP Jember, Tabroni, tetap menyerukan agar konsultasi langsung dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jangan abaikan UU Pilkada karena aturannya jelas. Tidak boleh melakukan mutasi enam bulan pasca-dilantik, kecuali ada izin Mendagri,” katanya.

Menurut Tabroni, pendemisioneran para pejabat bukan menjadi soal utama yang menjadi sorotan. Akan tetapi, kelanjutan dari pendemisioneran telah terjadi pemutasian para pejabat. “Kepala OPD definitif yang didemisionerkan dan diangkat menjadi Plt Kepala OPD di dinas lain, apa itu bukan mutasi?” tanya pria yang menjadi Ketua Komisi A DPRD Jember tersebut.

Untuk itulah, PDIP tetap pada sikap yang sama, yaitu meminta agar semua pihak tidak abai terhadap UU Pilkada. “Saran PDIP sejak awal, konsultasi ke Mendagri demi mendapat solusi,” ujarnya.

Sebagai Ketua Komisi A, Tabroni pun akan menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi A yang lain. “Kalau perlu masalah pendemisioneran yang di dalamnya terjadi mutasi pejabat, harus ditanyakan kepada instansi berwenang, yaitu Bawaslu Jember. Kalau komisi A sepakat, Bawaslu bisa diundang,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Sekda Jember Mirfano belum memberikan penjelasan apakah pergeseran para pejabat pasca-pendemisioneran itu masuk kategori mutasi atau bukan. Kepada Jawa Pos Radar Jember, Mirfano mengaku masih sibuk. “Saya masih rapat,” katanya, melalui pesan singkat, kemarin.

Sekadar informasi, dalam UU Pilkada, khususnya pasal 71, disebutkan adanya larangan memutasi pegawai enam bulan pascapelantikan. Kini, dua opsi seperti ditawarkan PKB untuk menghadap pemprov dan saran PDIP untuk konsultasi ke Kemendagri, layak dipertimbangkan semua pihak demi memuluskan semangat percepatan pembahasan APBD Jember.

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran