23.7 C
Jember
Saturday, 4 February 2023

Terancam Batal untuk Kali Kedua

Mobile_AP_Rectangle 1

Kendati Komisi A belum melakukan telaah lebih jauh, pada prinsipnya kedudukan Perda RTRW Jember, yang posisinya akan atau tengah direvisi, masih tetap berlaku. Berikut konsekuensi hukum yang menyertainya. “Prinsipnya, selama belum ada ketentuan atau peraturan yang baru, maka peraturan yang lama masih berlaku,” papar legislator PDIP itu.

Mengenai penataan kawasan dan tata ruang yang termaktub dalam Perda RTRW Jember itu, Kepala Dinas Cipta Karya Jember Rahman Anda, hingga petang kemarin, belum berhasil dikonfirmasi. Kendati yang bersangkutan telah dikonfirmasi melalui pesan singkat ataupun telepon berkali-kali, yang bersangkutan belum bersedia angkat bicara.

Salah satu OPD Pemkab Jember yang dilibatkan dalam proses hibah ke BPN itu ada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Ariyatiningsih sempat menyebut, kewenangan BPKAD selama memproses hibah bukanlah dalam rangka memberikan catatan atau rekomendasi. Namun, hanya memberikan data.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tita hanya memastikan bahwa pengajuan hibah berupa aset tanah itu menjadi kewenangan sepenuhnya instansi yang bersangkutan. “Sebenarnya pengajuan hibah tanah itu tergantung instansinya sendiri. Apa mau mengajukan ke pemerintah daerah atau ke pusat, terserah instansi yang bersangkutan,” tukas Tita.

Penting diketahui, BPN Jember meminta hibah lahan kepada Pemkab Jember seluas 5.764 meter persegi di samping lapangan tenis GOR Kaliwates. Permintaan itu telah diparipurnakan dan sempat disetujui meski tidak ada kajian apa pun yang dilakukan oleh DPRD Jember. Belakangan, hibah itu ditangguhkan karena para elite diduga menabrak Perda RTRW. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

Kendati Komisi A belum melakukan telaah lebih jauh, pada prinsipnya kedudukan Perda RTRW Jember, yang posisinya akan atau tengah direvisi, masih tetap berlaku. Berikut konsekuensi hukum yang menyertainya. “Prinsipnya, selama belum ada ketentuan atau peraturan yang baru, maka peraturan yang lama masih berlaku,” papar legislator PDIP itu.

Mengenai penataan kawasan dan tata ruang yang termaktub dalam Perda RTRW Jember itu, Kepala Dinas Cipta Karya Jember Rahman Anda, hingga petang kemarin, belum berhasil dikonfirmasi. Kendati yang bersangkutan telah dikonfirmasi melalui pesan singkat ataupun telepon berkali-kali, yang bersangkutan belum bersedia angkat bicara.

Salah satu OPD Pemkab Jember yang dilibatkan dalam proses hibah ke BPN itu ada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Ariyatiningsih sempat menyebut, kewenangan BPKAD selama memproses hibah bukanlah dalam rangka memberikan catatan atau rekomendasi. Namun, hanya memberikan data.

Tita hanya memastikan bahwa pengajuan hibah berupa aset tanah itu menjadi kewenangan sepenuhnya instansi yang bersangkutan. “Sebenarnya pengajuan hibah tanah itu tergantung instansinya sendiri. Apa mau mengajukan ke pemerintah daerah atau ke pusat, terserah instansi yang bersangkutan,” tukas Tita.

Penting diketahui, BPN Jember meminta hibah lahan kepada Pemkab Jember seluas 5.764 meter persegi di samping lapangan tenis GOR Kaliwates. Permintaan itu telah diparipurnakan dan sempat disetujui meski tidak ada kajian apa pun yang dilakukan oleh DPRD Jember. Belakangan, hibah itu ditangguhkan karena para elite diduga menabrak Perda RTRW. (mau/c2/nur)

Kendati Komisi A belum melakukan telaah lebih jauh, pada prinsipnya kedudukan Perda RTRW Jember, yang posisinya akan atau tengah direvisi, masih tetap berlaku. Berikut konsekuensi hukum yang menyertainya. “Prinsipnya, selama belum ada ketentuan atau peraturan yang baru, maka peraturan yang lama masih berlaku,” papar legislator PDIP itu.

Mengenai penataan kawasan dan tata ruang yang termaktub dalam Perda RTRW Jember itu, Kepala Dinas Cipta Karya Jember Rahman Anda, hingga petang kemarin, belum berhasil dikonfirmasi. Kendati yang bersangkutan telah dikonfirmasi melalui pesan singkat ataupun telepon berkali-kali, yang bersangkutan belum bersedia angkat bicara.

Salah satu OPD Pemkab Jember yang dilibatkan dalam proses hibah ke BPN itu ada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Ariyatiningsih sempat menyebut, kewenangan BPKAD selama memproses hibah bukanlah dalam rangka memberikan catatan atau rekomendasi. Namun, hanya memberikan data.

Tita hanya memastikan bahwa pengajuan hibah berupa aset tanah itu menjadi kewenangan sepenuhnya instansi yang bersangkutan. “Sebenarnya pengajuan hibah tanah itu tergantung instansinya sendiri. Apa mau mengajukan ke pemerintah daerah atau ke pusat, terserah instansi yang bersangkutan,” tukas Tita.

Penting diketahui, BPN Jember meminta hibah lahan kepada Pemkab Jember seluas 5.764 meter persegi di samping lapangan tenis GOR Kaliwates. Permintaan itu telah diparipurnakan dan sempat disetujui meski tidak ada kajian apa pun yang dilakukan oleh DPRD Jember. Belakangan, hibah itu ditangguhkan karena para elite diduga menabrak Perda RTRW. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca