29.3 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Terancam Batal untuk Kali Kedua

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pelepasan aset pemerintah daerah berupa sebidang tanah untuk kantor baru BPN Jember terancam batal untuk kali kedua. Sebab, keputusan paripurna diduga kuat menabrak Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jember.

BACA JUGA : Pengacara Kades Klatakan Jember Nilai Dakwaan Jaksa Salah Sasaran

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengutarakan, sejauh ini pihaknya belum mengkaji mengenai hibah itu apakah menabrak Perda RTRW atau tidak. Namun, dirinya merasa baru mengetahui bahwa ada fungsi RTH menyertai area GOR Pusat Kegiatan Pemuda, Seni, dan Olahraga (PKPSO) tersebut. “Kalau memang ada kaitannya dan benturan dengan Perda RTRW, ya bisa saja. Tapi, kami (Komisi A, Red) belum mengkajinya sejauh itu,” kata Tabroni, kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tabroni mengungkap, komisi yang dipimpinnya bisa saja memberikan uraian ataupun paparan mengenai status, kedudukan, maupun payung hukum perihal tanah di GOR Kaliwates tersebut. Namun, Komisi A sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam proses hibah yang diminta oleh BPN Jember tersebut.

Padahal, kata Tabroni, persoalan politik pertanahan, soal tata ruang kawasan kota, dan segala dinamikanya, sangat berkaitan erat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi A. Apalagi,  komisinya bermitra dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember juga BPN Jember. “Sejak awal Komisi A memang tidak dilibatkan. Itu juga salah satu hal yang kami sayangkan. Padahal di sana ada soal politik pertanahan dan tata ruang kota yang juga mesti dikaji di Komisi A,” sesalnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pelepasan aset pemerintah daerah berupa sebidang tanah untuk kantor baru BPN Jember terancam batal untuk kali kedua. Sebab, keputusan paripurna diduga kuat menabrak Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jember.

BACA JUGA : Pengacara Kades Klatakan Jember Nilai Dakwaan Jaksa Salah Sasaran

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengutarakan, sejauh ini pihaknya belum mengkaji mengenai hibah itu apakah menabrak Perda RTRW atau tidak. Namun, dirinya merasa baru mengetahui bahwa ada fungsi RTH menyertai area GOR Pusat Kegiatan Pemuda, Seni, dan Olahraga (PKPSO) tersebut. “Kalau memang ada kaitannya dan benturan dengan Perda RTRW, ya bisa saja. Tapi, kami (Komisi A, Red) belum mengkajinya sejauh itu,” kata Tabroni, kemarin.

Tabroni mengungkap, komisi yang dipimpinnya bisa saja memberikan uraian ataupun paparan mengenai status, kedudukan, maupun payung hukum perihal tanah di GOR Kaliwates tersebut. Namun, Komisi A sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam proses hibah yang diminta oleh BPN Jember tersebut.

Padahal, kata Tabroni, persoalan politik pertanahan, soal tata ruang kawasan kota, dan segala dinamikanya, sangat berkaitan erat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi A. Apalagi,  komisinya bermitra dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember juga BPN Jember. “Sejak awal Komisi A memang tidak dilibatkan. Itu juga salah satu hal yang kami sayangkan. Padahal di sana ada soal politik pertanahan dan tata ruang kota yang juga mesti dikaji di Komisi A,” sesalnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pelepasan aset pemerintah daerah berupa sebidang tanah untuk kantor baru BPN Jember terancam batal untuk kali kedua. Sebab, keputusan paripurna diduga kuat menabrak Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jember.

BACA JUGA : Pengacara Kades Klatakan Jember Nilai Dakwaan Jaksa Salah Sasaran

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengutarakan, sejauh ini pihaknya belum mengkaji mengenai hibah itu apakah menabrak Perda RTRW atau tidak. Namun, dirinya merasa baru mengetahui bahwa ada fungsi RTH menyertai area GOR Pusat Kegiatan Pemuda, Seni, dan Olahraga (PKPSO) tersebut. “Kalau memang ada kaitannya dan benturan dengan Perda RTRW, ya bisa saja. Tapi, kami (Komisi A, Red) belum mengkajinya sejauh itu,” kata Tabroni, kemarin.

Tabroni mengungkap, komisi yang dipimpinnya bisa saja memberikan uraian ataupun paparan mengenai status, kedudukan, maupun payung hukum perihal tanah di GOR Kaliwates tersebut. Namun, Komisi A sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam proses hibah yang diminta oleh BPN Jember tersebut.

Padahal, kata Tabroni, persoalan politik pertanahan, soal tata ruang kawasan kota, dan segala dinamikanya, sangat berkaitan erat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi A. Apalagi,  komisinya bermitra dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember juga BPN Jember. “Sejak awal Komisi A memang tidak dilibatkan. Itu juga salah satu hal yang kami sayangkan. Padahal di sana ada soal politik pertanahan dan tata ruang kota yang juga mesti dikaji di Komisi A,” sesalnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/