alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Pengamat Politik Bilang TNI Jangan Ditarik ke Politik

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Nama besar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

BACA JUGA : Selamatkan Keuangan Negara, Kompor Listrik Bisa Jadi Program Nasional

Hal ini mendapat kritik karena Andika masih berstatus sebagai Anggota TNI Aktif. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, anggota dilarang untuk berpolitik praktis.

Mobile_AP_Rectangle 2

Seorang tentara harus melepas keanggotaannya atau menunggu pensiun jika ingin berpolitik. Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat.

Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri,” kata Ujang.Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara terlatih, terdidik, serta tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Pasal 39 berbunyi, Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Maksud dari tidak berpolitik praktis ini adalah seluruh tentara hanya mengikuti politik negara. Artinya, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

UU pun menegaskan dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, bentuk-bentuk organisasi dan dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis harus dihindari.Sederet sanksi akan diberikan kepada prajurit TNI dan terbukti terlibat dalam politik praktis.

Mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa tidak mendapat kenaikan pada pangkat, pendidikan serta jabatannya, dan lain-lain.Selain itu, netralitas adalah hal mutlak yang harus dipegang teguh setiap prajurit TNI.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Nama besar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

BACA JUGA : Selamatkan Keuangan Negara, Kompor Listrik Bisa Jadi Program Nasional

Hal ini mendapat kritik karena Andika masih berstatus sebagai Anggota TNI Aktif. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, anggota dilarang untuk berpolitik praktis.

Seorang tentara harus melepas keanggotaannya atau menunggu pensiun jika ingin berpolitik. Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat.

Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri,” kata Ujang.Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara terlatih, terdidik, serta tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Pasal 39 berbunyi, Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Maksud dari tidak berpolitik praktis ini adalah seluruh tentara hanya mengikuti politik negara. Artinya, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

UU pun menegaskan dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, bentuk-bentuk organisasi dan dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis harus dihindari.Sederet sanksi akan diberikan kepada prajurit TNI dan terbukti terlibat dalam politik praktis.

Mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa tidak mendapat kenaikan pada pangkat, pendidikan serta jabatannya, dan lain-lain.Selain itu, netralitas adalah hal mutlak yang harus dipegang teguh setiap prajurit TNI.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Nama besar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

BACA JUGA : Selamatkan Keuangan Negara, Kompor Listrik Bisa Jadi Program Nasional

Hal ini mendapat kritik karena Andika masih berstatus sebagai Anggota TNI Aktif. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, anggota dilarang untuk berpolitik praktis.

Seorang tentara harus melepas keanggotaannya atau menunggu pensiun jika ingin berpolitik. Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat.

Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri,” kata Ujang.Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara terlatih, terdidik, serta tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Pasal 39 berbunyi, Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Maksud dari tidak berpolitik praktis ini adalah seluruh tentara hanya mengikuti politik negara. Artinya, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

UU pun menegaskan dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, bentuk-bentuk organisasi dan dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis harus dihindari.Sederet sanksi akan diberikan kepada prajurit TNI dan terbukti terlibat dalam politik praktis.

Mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa tidak mendapat kenaikan pada pangkat, pendidikan serta jabatannya, dan lain-lain.Selain itu, netralitas adalah hal mutlak yang harus dipegang teguh setiap prajurit TNI.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/