alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Pejabat Jangan Bikin Kegaduhan Politik

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA-RADARJEMBER.ID – Laporan kelompok masyarakat sipil terhadap dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah selesai diperiksa. Hasilnya, Badan Pengawas Pemilu menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat.

BACA JUGA : Ibu Korban Kasus Pembunuhan Mahasiswa Unej 2013 Menangis Depan Hakim

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kegiatan Zulhas bukan kategori kampanye. Berdasar Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kemudian berdasar Peraturan KPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan, hingga kini belum ada peserta pemilu untuk 2024. ”Perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,’’ ujar Puadi.

Atas dasar kajian tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materiil. ”Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti,’’ imbuh dia.

Meski demikian, Bawaslu meminta para pengurus partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri. Yakni, dengan tidak menyampaikan ajakan memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. ”Hal itu untuk menghindari kegaduhan,’’ lanjut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.

- Advertisement -

JAKARTA-RADARJEMBER.ID – Laporan kelompok masyarakat sipil terhadap dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah selesai diperiksa. Hasilnya, Badan Pengawas Pemilu menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat.

BACA JUGA : Ibu Korban Kasus Pembunuhan Mahasiswa Unej 2013 Menangis Depan Hakim

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kegiatan Zulhas bukan kategori kampanye. Berdasar Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri.

Kemudian berdasar Peraturan KPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan, hingga kini belum ada peserta pemilu untuk 2024. ”Perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,’’ ujar Puadi.

Atas dasar kajian tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materiil. ”Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti,’’ imbuh dia.

Meski demikian, Bawaslu meminta para pengurus partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri. Yakni, dengan tidak menyampaikan ajakan memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. ”Hal itu untuk menghindari kegaduhan,’’ lanjut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.

JAKARTA-RADARJEMBER.ID – Laporan kelompok masyarakat sipil terhadap dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah selesai diperiksa. Hasilnya, Badan Pengawas Pemilu menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat.

BACA JUGA : Ibu Korban Kasus Pembunuhan Mahasiswa Unej 2013 Menangis Depan Hakim

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kegiatan Zulhas bukan kategori kampanye. Berdasar Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri.

Kemudian berdasar Peraturan KPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan, hingga kini belum ada peserta pemilu untuk 2024. ”Perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,’’ ujar Puadi.

Atas dasar kajian tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materiil. ”Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti,’’ imbuh dia.

Meski demikian, Bawaslu meminta para pengurus partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri. Yakni, dengan tidak menyampaikan ajakan memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. ”Hal itu untuk menghindari kegaduhan,’’ lanjut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/