alexametrics
21.6 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Hentikan Seleksi Direksi PDP Kahyangan

Bapemperda Sebut Dasar Hukum Tidak Jelas

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Rapat perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Jember digelar, kemarin (21/7). Ada tujuh rancangan perda baru yang diusulkan eksekutif di gedung DPRD Jember. Dari usulan itu, tiga raperda Jember dinilai bisa menyakiti hati rakyat. Sementara, satu usulan raperda justru membuat anggota dewan meminta seleksi direksi PDP Kahyangan ditunda. Kok bisa begitu?

Rapat itu dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jember Gufron. Agendanya, penjabaran usulan tujuh raperda oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Jember. Setiap raperda tersebut ditanggapi oleh anggota dewan dan beberapa di antaranya justru mendapat sorotan.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Jember Syafi’i menyebut, eksekutif mengusulkan tujuh raperda. Masing-masing adalah Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perumdam Tirta Pandalungan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, ada Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda Perubahan Perda Nomor 3 tentang Pajak Daerah, serta Raperda Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. “Dan ketujuh, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Semuanya diusulkan,” papar Syafi’i.

Wakil Ketua Bapemperda Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, dari tujuh raperda yang diusulkan, ada satu hal yang cukup mengejutkan. Yaitu Raperda tentang PDP Kahyangan. “Raperda ini mau diubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Sementara kami tahu, PDP Kahyangan sedang melakukan seleksi direksi,” katanya.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan besar bagi dewan Jember. Panitia seleksi (pansel) melaksanakan seleksi direksi atas dasar apa? “Seleksi direksi PDP Kahyangan harus tetap dilakukan dengan perda lama, karena itu yang masih berlaku. Bukan dengan raperda yang masih diusulkan ini,” kata Alfian.

Dengan demikian, politisi Partai Gerinda itu meminta agar seleksi direksi PDP Kahyangan ditunda. “Kami minta seleksi dihentikan sementara. Ditunda sampai raperda yang diusulkan selesai atau disahkan. Kalau tidak ditunda, dasar hukumnya tidak jelas,” paparnya.

Permintaan penghentian sementara atas seleksi direksi PDP Kahyangan juga disampaikan anggota Bapemperda lain, Tabroni. Menurutnya, dasar hukum yang dipakai tidak jelas karena tidak dilakukan berdasar Perda PDP Kahyangan yang lama. “Pansel ini juga tidak jelas. Dasar hukumnya apa yang dipakai. Harusnya, perda lama yang berlaku yang dipakai,” paparnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Rapat perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Jember digelar, kemarin (21/7). Ada tujuh rancangan perda baru yang diusulkan eksekutif di gedung DPRD Jember. Dari usulan itu, tiga raperda Jember dinilai bisa menyakiti hati rakyat. Sementara, satu usulan raperda justru membuat anggota dewan meminta seleksi direksi PDP Kahyangan ditunda. Kok bisa begitu?

Rapat itu dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jember Gufron. Agendanya, penjabaran usulan tujuh raperda oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Jember. Setiap raperda tersebut ditanggapi oleh anggota dewan dan beberapa di antaranya justru mendapat sorotan.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Jember Syafi’i menyebut, eksekutif mengusulkan tujuh raperda. Masing-masing adalah Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perumdam Tirta Pandalungan.

Selain itu, ada Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda Perubahan Perda Nomor 3 tentang Pajak Daerah, serta Raperda Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. “Dan ketujuh, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Semuanya diusulkan,” papar Syafi’i.

Wakil Ketua Bapemperda Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, dari tujuh raperda yang diusulkan, ada satu hal yang cukup mengejutkan. Yaitu Raperda tentang PDP Kahyangan. “Raperda ini mau diubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Sementara kami tahu, PDP Kahyangan sedang melakukan seleksi direksi,” katanya.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan besar bagi dewan Jember. Panitia seleksi (pansel) melaksanakan seleksi direksi atas dasar apa? “Seleksi direksi PDP Kahyangan harus tetap dilakukan dengan perda lama, karena itu yang masih berlaku. Bukan dengan raperda yang masih diusulkan ini,” kata Alfian.

Dengan demikian, politisi Partai Gerinda itu meminta agar seleksi direksi PDP Kahyangan ditunda. “Kami minta seleksi dihentikan sementara. Ditunda sampai raperda yang diusulkan selesai atau disahkan. Kalau tidak ditunda, dasar hukumnya tidak jelas,” paparnya.

Permintaan penghentian sementara atas seleksi direksi PDP Kahyangan juga disampaikan anggota Bapemperda lain, Tabroni. Menurutnya, dasar hukum yang dipakai tidak jelas karena tidak dilakukan berdasar Perda PDP Kahyangan yang lama. “Pansel ini juga tidak jelas. Dasar hukumnya apa yang dipakai. Harusnya, perda lama yang berlaku yang dipakai,” paparnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Rapat perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Jember digelar, kemarin (21/7). Ada tujuh rancangan perda baru yang diusulkan eksekutif di gedung DPRD Jember. Dari usulan itu, tiga raperda Jember dinilai bisa menyakiti hati rakyat. Sementara, satu usulan raperda justru membuat anggota dewan meminta seleksi direksi PDP Kahyangan ditunda. Kok bisa begitu?

Rapat itu dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jember Gufron. Agendanya, penjabaran usulan tujuh raperda oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Jember. Setiap raperda tersebut ditanggapi oleh anggota dewan dan beberapa di antaranya justru mendapat sorotan.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Jember Syafi’i menyebut, eksekutif mengusulkan tujuh raperda. Masing-masing adalah Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perumdam Tirta Pandalungan.

Selain itu, ada Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda Perubahan Perda Nomor 3 tentang Pajak Daerah, serta Raperda Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. “Dan ketujuh, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Semuanya diusulkan,” papar Syafi’i.

Wakil Ketua Bapemperda Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, dari tujuh raperda yang diusulkan, ada satu hal yang cukup mengejutkan. Yaitu Raperda tentang PDP Kahyangan. “Raperda ini mau diubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Sementara kami tahu, PDP Kahyangan sedang melakukan seleksi direksi,” katanya.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan besar bagi dewan Jember. Panitia seleksi (pansel) melaksanakan seleksi direksi atas dasar apa? “Seleksi direksi PDP Kahyangan harus tetap dilakukan dengan perda lama, karena itu yang masih berlaku. Bukan dengan raperda yang masih diusulkan ini,” kata Alfian.

Dengan demikian, politisi Partai Gerinda itu meminta agar seleksi direksi PDP Kahyangan ditunda. “Kami minta seleksi dihentikan sementara. Ditunda sampai raperda yang diusulkan selesai atau disahkan. Kalau tidak ditunda, dasar hukumnya tidak jelas,” paparnya.

Permintaan penghentian sementara atas seleksi direksi PDP Kahyangan juga disampaikan anggota Bapemperda lain, Tabroni. Menurutnya, dasar hukum yang dipakai tidak jelas karena tidak dilakukan berdasar Perda PDP Kahyangan yang lama. “Pansel ini juga tidak jelas. Dasar hukumnya apa yang dipakai. Harusnya, perda lama yang berlaku yang dipakai,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca