alexametrics
24.6 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Pinjamkan Bendera, Terima Ratusan Juta

- Modus Korupsi Pasar Manggisan Jilid II

- Berkas Siap Dilimpahkan ke Tipikor

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Hasil penyidikan itu terungkap modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menggarong duit negara. Agus Salim (AS), Direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender, sebenarnya tak pernah bekerja. Setelah memenangkan kontrak senilai Rp 8 miliar lebih, dia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Hadi Sakti alias MHS. Sebagai legalitas, AS mengeluarkan surat penunjukan kuasa direktur kepada MHS. Selanjutnya, MHS yang memodali proyek itu, sekaligus yang menjalankan pembangunan Pasar Manggisan.

Pada perjalanannya, peminjaman bendera itu tidaklah gratis. AS menerima persekot Rp 200 juta lebih dari MHS. Uang ratusan juta itu sebagai bentuk kompensasi karena pengerjaan proyek Pasar Manggisan diserahkan kepada MHS. Kongsi kedua tersangka ini terbangun karena mereka sama-sama berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, AS sekarang tinggal di Jakarta. Tak lagi di daerah asalnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala Kejari Jember Zullikar Tanjung menjelaskan perkembangan kasus rasuah Pasar Manggisan tersebut. Menurut dia, saat ini perkara itu sudah memasuki pelimpahan tahap dua. Berkas dari penyidik sudah lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya, siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. “Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor,” tuturnya, saat konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, kemarin (21/4)

Zullikar memaparkan, peran AS adalah sebagai direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender. Sementara tersangka lainnya, MHS, sebenarnya bukan karyawan PT Dita Putri Waranawa. Namun, dalam pekerjaan pembangunan Pasar Manggisan, MHS yang punya peran penting dalam menjalankan perusahaan. “Jadi, tersangka MHS itu tidak masuk struktur organisasi perusahaan milik AS,” terangnya.

Sampai saat ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Apakah akan ada tersangka baru di Pasar Manggisan? Zullikar mengatakan, masih melihat perkembangan nantinya.

Lalu, bila perusahaan secara korporasi bersama-sama melakukan korupsi dan merugikan negara, apakah bisa dicabut atau ditutup? “Tidak menuntut kemungkinan untuk menutup perusahan tersebut. Karena kami punya Datun (Perdata Tata Usaha Negara, Red) yang punya kewenangan pembubaran perusahaan,” urainya. Namun, untuk sementara ini pihaknya tidak mau ke arah sana, karena masih fokus pada pokok persoalan dulu.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono menambahkan, secara sederhana tersangka MHS ini meminjam bendera perusahaan dari AS. Tentunya, kata dia, AS mendapatkan komisi atas peminjaman perusahaan tersebut. Berapa nominal fee tersebut? Yang jelas, kata Setyo, lebih dari Rp 200 juta.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Hasil penyidikan itu terungkap modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menggarong duit negara. Agus Salim (AS), Direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender, sebenarnya tak pernah bekerja. Setelah memenangkan kontrak senilai Rp 8 miliar lebih, dia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Hadi Sakti alias MHS. Sebagai legalitas, AS mengeluarkan surat penunjukan kuasa direktur kepada MHS. Selanjutnya, MHS yang memodali proyek itu, sekaligus yang menjalankan pembangunan Pasar Manggisan.

Pada perjalanannya, peminjaman bendera itu tidaklah gratis. AS menerima persekot Rp 200 juta lebih dari MHS. Uang ratusan juta itu sebagai bentuk kompensasi karena pengerjaan proyek Pasar Manggisan diserahkan kepada MHS. Kongsi kedua tersangka ini terbangun karena mereka sama-sama berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, AS sekarang tinggal di Jakarta. Tak lagi di daerah asalnya.

Kepala Kejari Jember Zullikar Tanjung menjelaskan perkembangan kasus rasuah Pasar Manggisan tersebut. Menurut dia, saat ini perkara itu sudah memasuki pelimpahan tahap dua. Berkas dari penyidik sudah lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya, siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. “Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor,” tuturnya, saat konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, kemarin (21/4)

Zullikar memaparkan, peran AS adalah sebagai direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender. Sementara tersangka lainnya, MHS, sebenarnya bukan karyawan PT Dita Putri Waranawa. Namun, dalam pekerjaan pembangunan Pasar Manggisan, MHS yang punya peran penting dalam menjalankan perusahaan. “Jadi, tersangka MHS itu tidak masuk struktur organisasi perusahaan milik AS,” terangnya.

Sampai saat ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Apakah akan ada tersangka baru di Pasar Manggisan? Zullikar mengatakan, masih melihat perkembangan nantinya.

Lalu, bila perusahaan secara korporasi bersama-sama melakukan korupsi dan merugikan negara, apakah bisa dicabut atau ditutup? “Tidak menuntut kemungkinan untuk menutup perusahan tersebut. Karena kami punya Datun (Perdata Tata Usaha Negara, Red) yang punya kewenangan pembubaran perusahaan,” urainya. Namun, untuk sementara ini pihaknya tidak mau ke arah sana, karena masih fokus pada pokok persoalan dulu.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono menambahkan, secara sederhana tersangka MHS ini meminjam bendera perusahaan dari AS. Tentunya, kata dia, AS mendapatkan komisi atas peminjaman perusahaan tersebut. Berapa nominal fee tersebut? Yang jelas, kata Setyo, lebih dari Rp 200 juta.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Hasil penyidikan itu terungkap modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menggarong duit negara. Agus Salim (AS), Direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender, sebenarnya tak pernah bekerja. Setelah memenangkan kontrak senilai Rp 8 miliar lebih, dia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Hadi Sakti alias MHS. Sebagai legalitas, AS mengeluarkan surat penunjukan kuasa direktur kepada MHS. Selanjutnya, MHS yang memodali proyek itu, sekaligus yang menjalankan pembangunan Pasar Manggisan.

Pada perjalanannya, peminjaman bendera itu tidaklah gratis. AS menerima persekot Rp 200 juta lebih dari MHS. Uang ratusan juta itu sebagai bentuk kompensasi karena pengerjaan proyek Pasar Manggisan diserahkan kepada MHS. Kongsi kedua tersangka ini terbangun karena mereka sama-sama berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, AS sekarang tinggal di Jakarta. Tak lagi di daerah asalnya.

Kepala Kejari Jember Zullikar Tanjung menjelaskan perkembangan kasus rasuah Pasar Manggisan tersebut. Menurut dia, saat ini perkara itu sudah memasuki pelimpahan tahap dua. Berkas dari penyidik sudah lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya, siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. “Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor,” tuturnya, saat konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, kemarin (21/4)

Zullikar memaparkan, peran AS adalah sebagai direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender. Sementara tersangka lainnya, MHS, sebenarnya bukan karyawan PT Dita Putri Waranawa. Namun, dalam pekerjaan pembangunan Pasar Manggisan, MHS yang punya peran penting dalam menjalankan perusahaan. “Jadi, tersangka MHS itu tidak masuk struktur organisasi perusahaan milik AS,” terangnya.

Sampai saat ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Apakah akan ada tersangka baru di Pasar Manggisan? Zullikar mengatakan, masih melihat perkembangan nantinya.

Lalu, bila perusahaan secara korporasi bersama-sama melakukan korupsi dan merugikan negara, apakah bisa dicabut atau ditutup? “Tidak menuntut kemungkinan untuk menutup perusahan tersebut. Karena kami punya Datun (Perdata Tata Usaha Negara, Red) yang punya kewenangan pembubaran perusahaan,” urainya. Namun, untuk sementara ini pihaknya tidak mau ke arah sana, karena masih fokus pada pokok persoalan dulu.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono menambahkan, secara sederhana tersangka MHS ini meminjam bendera perusahaan dari AS. Tentunya, kata dia, AS mendapatkan komisi atas peminjaman perusahaan tersebut. Berapa nominal fee tersebut? Yang jelas, kata Setyo, lebih dari Rp 200 juta.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/