Tak Lapor Dana, Bisa Gagal Jadi Dewan

KPU for Radar Jember Hanafi, Komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

RADARJEMBER.ID – Bagi para peserta pemilu, khususnya partai politik kini tidak bisa seenaknya menggunakan anggaran kampanye. Pasalnya, dana kampanye yang ada di partai politik Pemilu 2019 mendatang akan diaudit. Bukan hanya penggunaan, namun juga dana yang masuk pun harus dilaporkan.

IKLAN

Bahkan, KPU memberikan sanksi tegas bagi parpol yang tidak melaporkan dana kampanye, yakni caleg terpilih bahkan tidak bisa dilantik menjadi anggota dewan. Karena ini merupakan hal wajib yang harus dilampirkan oleh peserta pemilu.

Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi dana kampanye yang digelar KPU Jember di salah satu hotel di Jember kemarin siang. Kegiatan ini juga diikuti sejumlah partai politik peserta pemilu 2019. Peserta pemilu diharuskan untuk mendapatkan bimbingan teknis pelaporan dana kampanye melalui aplikasi.

Dalam kesempatan itu, disampaikan seluruh peserta pemilu harus menyampaikan dana kampanyenya. “Dana kampanye yang sudah dilaporkan oleh setiap peserta pemilu nantinya akan diaudit oleh auditor independen yang sudah ditunjuk,” terang Hanafi, Komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Nantinya dana kampanye ini akan diumumkan kepada publik seperti apa saja penggunaan dana kampanye masing-masing parpol tersebut dan untuk selanjutnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. “Makanya laporan dana kampanye oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik bersifat wajib,” jelasnya.

Bahkan, diakui Hanafi, sesuai peraturan KPU akan ada sanksi tegas bagi partai politik yang tidak menjalankan kewajiban ini. “Jika ada parpol yang tidak melaporkan dana kampanye maka seluruh caleg dari parpol tersebut tidak akan dilantik meski sudah terpilih,” tegasnya. Oleh karena itu, partai politik tidak bisa main-main dengan hal ini.

Bahkan, ditegaskan aturan ini berlaku hingga ke titik yang kecil yakni di tingkat daerah pemilihan. “Jika ada dapil yang tidak melaporkan, maka dalam satu dapil ada caleg terpilih akan bisa tidak dilantik,” tegasnya. Makanya partai politik pun harus mematuhi aturan tersebut.

Apalagi, untuk mekanisme laporan dana kampanye juga sudah ada ketentuan yang ditetapkan. “Bisa dilakukan dua cara, melalui aplikasi sistem informasi dana kampanye dan laporan manual,” jelasnya. Makanya jika menggunakan aplikasi dilakukan bimbingan teknis kemarin untuk memudahkan partai politik.

Mereka nantinya akan diminta menyerahkan berkas yakni sehari sebelum masa kampanye dilakukan, atau terakhir 22 September 2018. Apalagi, dalam kampanye mendatang pihaknya memang tidak membatasi jumlah total dana kampanye setiap peserta pemilu.

“Tapi KPU membatasi nilai sumbangan dana kampanye baik dari perorangan maupun dari lembaga,” tegasnya. Di mana berdasarkan peraturan KPU disebutkan batas minimal untuk perseorangan menyumbang Rp 2,5 miliar dan untuk lembaga yang menyumbang senilai Rp 25 miliar.

Selain itu, peserta pemilu juga diwajibkan membuat rekening baru yang dilaporkan untuk dana kampanye. Nantinya seluruh yang digunakan partai dalam kampanye mendatang harus masuk ke rekening sehingga memudahkan untuk pemantauan yang dilakukan.

Reporter : Rangga Mahardika
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :