alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pilkada Jember 2020 Masih Menyisakan Masalah

Dugaan Pelanggaran Kode Etik disidang DKPP

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID

Kendati Pilkada Jember sudah memunculkan pemenang, namun masih menyisakan kasus dugaan kode etik. Kasus ini baru saja di sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat (19/2/21).

Pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu digelar secara daring. Terbuka untuk umum bahkan live youtube dan sosmed melalui akun DKPP RI. Beberapa pihak yang dilaporkan adalah Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan. Selain itu seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pokok perkara dalam sidang tersebut ialah pengeluaran surat yang hanya ditanda tangani oleh Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan, pada 25 Juni 2020. Surat yang dikeluarkan tersebut berjudul ‘Resum rapat koordinasi (daring) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember tahun 2020’. Surat tersebut tidak ada kop surat KPU Kabupaten Jember. Bahkan surat tersebut juga tidak berstempel KPU Kabupaten Jember, layaknya surat resmi lainnya.

Surat yang dianggap tak resmi tersebut diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Surat tersebut diduga disebarluaskan oleh beberapa orang yang menjadi terlapor. Yakni Achmad Susanto, Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi dan Andhika A Firmansyah. Para terlapor ini diduga menyebarluaskan melalui grup whatsapp jajaran penyelenggara pemilu dan jajaran KPU Kabupaten Jember, khususnya divisi teknis dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan semua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Jember. Sehingga surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pemilu 2020.

Pembuatan dan penyebaran surat tersebut dianggap telah menyalahi mekanisme yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam mengeluarkan surat. Sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2, peraturan DKPP Nomor2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman bercara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Sidang tersebut dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur. Arif Ma’ruf Plt Sekretaris DKPP mengatakan, sidang kali ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari pengadu dan teradu, serta para saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkapnya.

Sementara itu, Devi Aulia mengatakan, surat yang diedarkan tersebut telah dikaji dan melalui rapat pleno. “Berdasarkan kajian kami, tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember. Ini dikarenakan proses administrasi verifikasi faktual ini merupakan satu kesatuan yang ditujukan dengan adanya berita acara hasil klarifikasi yang mengungkap jumlah perbaikan dukungan calon perseorangan, artinya masih ada perbaikan. Sehingga ketika ada perbaikan ini masih bisa dilakukan sengketa ketika verifikasi faktual,” ungkapnya kepada pimpinan sidang.

Redaktur: Sholikhul Huda
Reporter: mg1
Fotografer: mg1

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID

Kendati Pilkada Jember sudah memunculkan pemenang, namun masih menyisakan kasus dugaan kode etik. Kasus ini baru saja di sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat (19/2/21).

Pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu digelar secara daring. Terbuka untuk umum bahkan live youtube dan sosmed melalui akun DKPP RI. Beberapa pihak yang dilaporkan adalah Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan. Selain itu seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Jember.

Mobile_AP_Half Page

Pokok perkara dalam sidang tersebut ialah pengeluaran surat yang hanya ditanda tangani oleh Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan, pada 25 Juni 2020. Surat yang dikeluarkan tersebut berjudul ‘Resum rapat koordinasi (daring) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember tahun 2020’. Surat tersebut tidak ada kop surat KPU Kabupaten Jember. Bahkan surat tersebut juga tidak berstempel KPU Kabupaten Jember, layaknya surat resmi lainnya.

Surat yang dianggap tak resmi tersebut diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Surat tersebut diduga disebarluaskan oleh beberapa orang yang menjadi terlapor. Yakni Achmad Susanto, Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi dan Andhika A Firmansyah. Para terlapor ini diduga menyebarluaskan melalui grup whatsapp jajaran penyelenggara pemilu dan jajaran KPU Kabupaten Jember, khususnya divisi teknis dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan semua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Jember. Sehingga surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pemilu 2020.

Pembuatan dan penyebaran surat tersebut dianggap telah menyalahi mekanisme yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam mengeluarkan surat. Sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2, peraturan DKPP Nomor2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman bercara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Sidang tersebut dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur. Arif Ma’ruf Plt Sekretaris DKPP mengatakan, sidang kali ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari pengadu dan teradu, serta para saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkapnya.

Sementara itu, Devi Aulia mengatakan, surat yang diedarkan tersebut telah dikaji dan melalui rapat pleno. “Berdasarkan kajian kami, tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember. Ini dikarenakan proses administrasi verifikasi faktual ini merupakan satu kesatuan yang ditujukan dengan adanya berita acara hasil klarifikasi yang mengungkap jumlah perbaikan dukungan calon perseorangan, artinya masih ada perbaikan. Sehingga ketika ada perbaikan ini masih bisa dilakukan sengketa ketika verifikasi faktual,” ungkapnya kepada pimpinan sidang.

Redaktur: Sholikhul Huda
Reporter: mg1
Fotografer: mg1

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID

Kendati Pilkada Jember sudah memunculkan pemenang, namun masih menyisakan kasus dugaan kode etik. Kasus ini baru saja di sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat (19/2/21).

Pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu digelar secara daring. Terbuka untuk umum bahkan live youtube dan sosmed melalui akun DKPP RI. Beberapa pihak yang dilaporkan adalah Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan. Selain itu seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Jember.

Pokok perkara dalam sidang tersebut ialah pengeluaran surat yang hanya ditanda tangani oleh Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan, pada 25 Juni 2020. Surat yang dikeluarkan tersebut berjudul ‘Resum rapat koordinasi (daring) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember tahun 2020’. Surat tersebut tidak ada kop surat KPU Kabupaten Jember. Bahkan surat tersebut juga tidak berstempel KPU Kabupaten Jember, layaknya surat resmi lainnya.

Surat yang dianggap tak resmi tersebut diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Surat tersebut diduga disebarluaskan oleh beberapa orang yang menjadi terlapor. Yakni Achmad Susanto, Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi dan Andhika A Firmansyah. Para terlapor ini diduga menyebarluaskan melalui grup whatsapp jajaran penyelenggara pemilu dan jajaran KPU Kabupaten Jember, khususnya divisi teknis dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan semua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Jember. Sehingga surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pemilu 2020.

Pembuatan dan penyebaran surat tersebut dianggap telah menyalahi mekanisme yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam mengeluarkan surat. Sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2, peraturan DKPP Nomor2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman bercara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Sidang tersebut dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur. Arif Ma’ruf Plt Sekretaris DKPP mengatakan, sidang kali ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari pengadu dan teradu, serta para saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkapnya.

Sementara itu, Devi Aulia mengatakan, surat yang diedarkan tersebut telah dikaji dan melalui rapat pleno. “Berdasarkan kajian kami, tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember. Ini dikarenakan proses administrasi verifikasi faktual ini merupakan satu kesatuan yang ditujukan dengan adanya berita acara hasil klarifikasi yang mengungkap jumlah perbaikan dukungan calon perseorangan, artinya masih ada perbaikan. Sehingga ketika ada perbaikan ini masih bisa dilakukan sengketa ketika verifikasi faktual,” ungkapnya kepada pimpinan sidang.

Redaktur: Sholikhul Huda
Reporter: mg1
Fotografer: mg1

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2