alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Pilkada Jember 2020 Masih Menyisakan Masalah

Dugaan Pelanggaran Kode Etik disidang DKPP

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID

Kendati Pilkada Jember sudah memunculkan pemenang, namun masih menyisakan kasus dugaan kode etik. Kasus ini baru saja di sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat (19/2/21).

Pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu digelar secara daring. Terbuka untuk umum bahkan live youtube dan sosmed melalui akun DKPP RI. Beberapa pihak yang dilaporkan adalah Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan. Selain itu seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pokok perkara dalam sidang tersebut ialah pengeluaran surat yang hanya ditanda tangani oleh Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan, pada 25 Juni 2020. Surat yang dikeluarkan tersebut berjudul ‘Resum rapat koordinasi (daring) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember tahun 2020’. Surat tersebut tidak ada kop surat KPU Kabupaten Jember. Bahkan surat tersebut juga tidak berstempel KPU Kabupaten Jember, layaknya surat resmi lainnya.

Surat yang dianggap tak resmi tersebut diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Surat tersebut diduga disebarluaskan oleh beberapa orang yang menjadi terlapor. Yakni Achmad Susanto, Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi dan Andhika A Firmansyah. Para terlapor ini diduga menyebarluaskan melalui grup whatsapp jajaran penyelenggara pemilu dan jajaran KPU Kabupaten Jember, khususnya divisi teknis dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan semua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Jember. Sehingga surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pemilu 2020.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID

Kendati Pilkada Jember sudah memunculkan pemenang, namun masih menyisakan kasus dugaan kode etik. Kasus ini baru saja di sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat (19/2/21).

Pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu digelar secara daring. Terbuka untuk umum bahkan live youtube dan sosmed melalui akun DKPP RI. Beberapa pihak yang dilaporkan adalah Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan. Selain itu seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Jember.

Pokok perkara dalam sidang tersebut ialah pengeluaran surat yang hanya ditanda tangani oleh Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan, pada 25 Juni 2020. Surat yang dikeluarkan tersebut berjudul ‘Resum rapat koordinasi (daring) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember tahun 2020’. Surat tersebut tidak ada kop surat KPU Kabupaten Jember. Bahkan surat tersebut juga tidak berstempel KPU Kabupaten Jember, layaknya surat resmi lainnya.

Surat yang dianggap tak resmi tersebut diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Surat tersebut diduga disebarluaskan oleh beberapa orang yang menjadi terlapor. Yakni Achmad Susanto, Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi dan Andhika A Firmansyah. Para terlapor ini diduga menyebarluaskan melalui grup whatsapp jajaran penyelenggara pemilu dan jajaran KPU Kabupaten Jember, khususnya divisi teknis dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan semua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Jember. Sehingga surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pemilu 2020.

JEMBER, RADARJEMBER.ID

Kendati Pilkada Jember sudah memunculkan pemenang, namun masih menyisakan kasus dugaan kode etik. Kasus ini baru saja di sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat (19/2/21).

Pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu digelar secara daring. Terbuka untuk umum bahkan live youtube dan sosmed melalui akun DKPP RI. Beberapa pihak yang dilaporkan adalah Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan. Selain itu seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Jember.

Pokok perkara dalam sidang tersebut ialah pengeluaran surat yang hanya ditanda tangani oleh Achmad Susanto, anggota KPU divisi teknis dan penyelenggaraan, pada 25 Juni 2020. Surat yang dikeluarkan tersebut berjudul ‘Resum rapat koordinasi (daring) verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember tahun 2020’. Surat tersebut tidak ada kop surat KPU Kabupaten Jember. Bahkan surat tersebut juga tidak berstempel KPU Kabupaten Jember, layaknya surat resmi lainnya.

Surat yang dianggap tak resmi tersebut diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Surat tersebut diduga disebarluaskan oleh beberapa orang yang menjadi terlapor. Yakni Achmad Susanto, Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi dan Andhika A Firmansyah. Para terlapor ini diduga menyebarluaskan melalui grup whatsapp jajaran penyelenggara pemilu dan jajaran KPU Kabupaten Jember, khususnya divisi teknis dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan semua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Jember. Sehingga surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pemilu 2020.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/