29.3 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Tugas Komisi A Seperti Dikebiri, Proses Hibah ke BPN Dianggap Sepihak

Muncul Seruan Rotasi Mitra Komisi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Alat kelengkapan DPRD Jember sepertinya perlu dibuka dan dibaca lagi. Demikian dengan Perda RTRW tahun 2015 perlu dicermati, agar kebijakan yang diputuskan dapat dilakukan dengan tepat.  Polemik hibah lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, diyakini tidak melalui proses yang benar. Disposisi pimpinan DPRD Jember ke Komisi C untuk memproses hibah lahan tersebut, seperti mengebiri tugas dan kewenangan komisi A yang selama ini berkaitan dengan urusan tanah dan urusan tata ruang.

BACA JUGA : Kuota KIP Kuliah di UIN KHAS Jember 2023 Meningkat Hampir Dua Kali Lipat

Proses pemberian hibah yang terkesan senyap menuai sorotan publik, hingga memicu kecemburuan antar anggota dewan dan antar komisi. Bahkan, paripurna pelepasan aset, Senin (14/11) kemarin, Komisi A melempar interupsi tajam kepada pimpinan dewan yang memimpin jalannya paripurna.

Mobile_AP_Rectangle 2

Salah satu interupsi disampaikan Ketua Komisi A Tabroni. Dia menilai pendelegasian wewenang untuk memproses hibah ke BPN terkesan sepihak. “Kalau cara pimpinan dewan seperti itu, kami minta nanti kalau ada permohonan hearing ke Komisi A terkait persoalan tanah, disposisi saja ke Komisi C. Jangan ke Komisi A,” tegasnya.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin, Ketua Komisi A Tabroni berpandangan, interupsi yang dimaksudkan pada saat paripurna saat itu, sebagai bentuk sindiran sekaligus kritik ke pimpinan dewan. Tabroni merasa, Komisi yang dipimpinnya perlu melakukan serangkaian kajian serupa. Sebab, ada organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember yang juga perlu didengarkan saran dan pandangannya terkait aset yang dihibahkan ke BPN Jember. “BPN itu mitra kerja kami. Apalagi terkait penataan ruang, Dinas Cipta Karya juga mitra kami. Ya, kami harusnya dilibatkan juga dalam pengkajian,” gerutunya.

Terlebih selama ini, urusan sengketa tanah yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintahan, ataupun konflik-konflik agraria, setiap kali ada permohonan hearing, pimpinan DPRD pasti mendisposisikan kewenangannya ke Komisi A. Karena itu, ia berseberangan pendapat dengan pimpinan dewan yang hanya memberikan kewenangan ke Komisi C, tanpa melibatkan Komisi A untuk urusan hibah ke BPN tersebut.

Tabroni memahami, BPN butuh lahan untuk kantor baru, mengingat kantor lama sesak dengan arsip. Dia memahami pendelegasian kewenangan memang sepenuhnya ada pada pimpinan dewan. Namun, Tabroni tidak habis pikir, urusan pelepasan aset ke institusi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI tersebut, tanpa melibatkan Komisi yang dipimpinnya. Padahal, selama ini, Komisi A bermitra dengan BPN dan DPRKPCK. Kini, Komisi A ibarat alat kelengkapan dewan yang dikebiri.

Ketika hibah lahan ke BPN itu ditangguhkan, Tabroni yakin hal itu sebagai buntut dari sikap pimpinan dewan yang mengambil keputusan secara sepihak terhadap kajian yang belum matang. “Kami juga memahami, tidak mungkin mitra kerja Komisi dirotasi karena harus merubah tatib. Paling tidak, ini menjadi sindiran untuk pimpinan dewan bahwa harus lebih bijak dalam memutuskan,” tegas legislator PDIP itu.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Alat kelengkapan DPRD Jember sepertinya perlu dibuka dan dibaca lagi. Demikian dengan Perda RTRW tahun 2015 perlu dicermati, agar kebijakan yang diputuskan dapat dilakukan dengan tepat.  Polemik hibah lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, diyakini tidak melalui proses yang benar. Disposisi pimpinan DPRD Jember ke Komisi C untuk memproses hibah lahan tersebut, seperti mengebiri tugas dan kewenangan komisi A yang selama ini berkaitan dengan urusan tanah dan urusan tata ruang.

BACA JUGA : Kuota KIP Kuliah di UIN KHAS Jember 2023 Meningkat Hampir Dua Kali Lipat

Proses pemberian hibah yang terkesan senyap menuai sorotan publik, hingga memicu kecemburuan antar anggota dewan dan antar komisi. Bahkan, paripurna pelepasan aset, Senin (14/11) kemarin, Komisi A melempar interupsi tajam kepada pimpinan dewan yang memimpin jalannya paripurna.

Salah satu interupsi disampaikan Ketua Komisi A Tabroni. Dia menilai pendelegasian wewenang untuk memproses hibah ke BPN terkesan sepihak. “Kalau cara pimpinan dewan seperti itu, kami minta nanti kalau ada permohonan hearing ke Komisi A terkait persoalan tanah, disposisi saja ke Komisi C. Jangan ke Komisi A,” tegasnya.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin, Ketua Komisi A Tabroni berpandangan, interupsi yang dimaksudkan pada saat paripurna saat itu, sebagai bentuk sindiran sekaligus kritik ke pimpinan dewan. Tabroni merasa, Komisi yang dipimpinnya perlu melakukan serangkaian kajian serupa. Sebab, ada organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember yang juga perlu didengarkan saran dan pandangannya terkait aset yang dihibahkan ke BPN Jember. “BPN itu mitra kerja kami. Apalagi terkait penataan ruang, Dinas Cipta Karya juga mitra kami. Ya, kami harusnya dilibatkan juga dalam pengkajian,” gerutunya.

Terlebih selama ini, urusan sengketa tanah yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintahan, ataupun konflik-konflik agraria, setiap kali ada permohonan hearing, pimpinan DPRD pasti mendisposisikan kewenangannya ke Komisi A. Karena itu, ia berseberangan pendapat dengan pimpinan dewan yang hanya memberikan kewenangan ke Komisi C, tanpa melibatkan Komisi A untuk urusan hibah ke BPN tersebut.

Tabroni memahami, BPN butuh lahan untuk kantor baru, mengingat kantor lama sesak dengan arsip. Dia memahami pendelegasian kewenangan memang sepenuhnya ada pada pimpinan dewan. Namun, Tabroni tidak habis pikir, urusan pelepasan aset ke institusi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI tersebut, tanpa melibatkan Komisi yang dipimpinnya. Padahal, selama ini, Komisi A bermitra dengan BPN dan DPRKPCK. Kini, Komisi A ibarat alat kelengkapan dewan yang dikebiri.

Ketika hibah lahan ke BPN itu ditangguhkan, Tabroni yakin hal itu sebagai buntut dari sikap pimpinan dewan yang mengambil keputusan secara sepihak terhadap kajian yang belum matang. “Kami juga memahami, tidak mungkin mitra kerja Komisi dirotasi karena harus merubah tatib. Paling tidak, ini menjadi sindiran untuk pimpinan dewan bahwa harus lebih bijak dalam memutuskan,” tegas legislator PDIP itu.

SUMBERSARI, Radar Jember – Alat kelengkapan DPRD Jember sepertinya perlu dibuka dan dibaca lagi. Demikian dengan Perda RTRW tahun 2015 perlu dicermati, agar kebijakan yang diputuskan dapat dilakukan dengan tepat.  Polemik hibah lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, diyakini tidak melalui proses yang benar. Disposisi pimpinan DPRD Jember ke Komisi C untuk memproses hibah lahan tersebut, seperti mengebiri tugas dan kewenangan komisi A yang selama ini berkaitan dengan urusan tanah dan urusan tata ruang.

BACA JUGA : Kuota KIP Kuliah di UIN KHAS Jember 2023 Meningkat Hampir Dua Kali Lipat

Proses pemberian hibah yang terkesan senyap menuai sorotan publik, hingga memicu kecemburuan antar anggota dewan dan antar komisi. Bahkan, paripurna pelepasan aset, Senin (14/11) kemarin, Komisi A melempar interupsi tajam kepada pimpinan dewan yang memimpin jalannya paripurna.

Salah satu interupsi disampaikan Ketua Komisi A Tabroni. Dia menilai pendelegasian wewenang untuk memproses hibah ke BPN terkesan sepihak. “Kalau cara pimpinan dewan seperti itu, kami minta nanti kalau ada permohonan hearing ke Komisi A terkait persoalan tanah, disposisi saja ke Komisi C. Jangan ke Komisi A,” tegasnya.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin, Ketua Komisi A Tabroni berpandangan, interupsi yang dimaksudkan pada saat paripurna saat itu, sebagai bentuk sindiran sekaligus kritik ke pimpinan dewan. Tabroni merasa, Komisi yang dipimpinnya perlu melakukan serangkaian kajian serupa. Sebab, ada organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember yang juga perlu didengarkan saran dan pandangannya terkait aset yang dihibahkan ke BPN Jember. “BPN itu mitra kerja kami. Apalagi terkait penataan ruang, Dinas Cipta Karya juga mitra kami. Ya, kami harusnya dilibatkan juga dalam pengkajian,” gerutunya.

Terlebih selama ini, urusan sengketa tanah yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintahan, ataupun konflik-konflik agraria, setiap kali ada permohonan hearing, pimpinan DPRD pasti mendisposisikan kewenangannya ke Komisi A. Karena itu, ia berseberangan pendapat dengan pimpinan dewan yang hanya memberikan kewenangan ke Komisi C, tanpa melibatkan Komisi A untuk urusan hibah ke BPN tersebut.

Tabroni memahami, BPN butuh lahan untuk kantor baru, mengingat kantor lama sesak dengan arsip. Dia memahami pendelegasian kewenangan memang sepenuhnya ada pada pimpinan dewan. Namun, Tabroni tidak habis pikir, urusan pelepasan aset ke institusi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI tersebut, tanpa melibatkan Komisi yang dipimpinnya. Padahal, selama ini, Komisi A bermitra dengan BPN dan DPRKPCK. Kini, Komisi A ibarat alat kelengkapan dewan yang dikebiri.

Ketika hibah lahan ke BPN itu ditangguhkan, Tabroni yakin hal itu sebagai buntut dari sikap pimpinan dewan yang mengambil keputusan secara sepihak terhadap kajian yang belum matang. “Kami juga memahami, tidak mungkin mitra kerja Komisi dirotasi karena harus merubah tatib. Paling tidak, ini menjadi sindiran untuk pimpinan dewan bahwa harus lebih bijak dalam memutuskan,” tegas legislator PDIP itu.

BERITA TERKINI

ODGJ Ditampung Bersama Gepeng

Usulkan Listrik Gratis dari Panas Bumi

Atlet Bridge Jember Gacor di Kejurnas

Wajib Dibaca

Demi Karir, Rela LDR dengan Keluarga

Beri Contoh agar Masyarakat Sadar Data

Lacak Jejak Mafia, Selamatkan Aset Negara

/