alexametrics
20.9C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Bakal Bangun Gedung Khusus Perizinan

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Belum sebulan menjabat, Bupati Jember Hendy Siswanto, dikenakan sanksi adminstrasi dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Sanksi itu timbul akibat pelanggaran pelayanan perizinan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin, dalam kunjungannya ke Pemkab Jember, kemarin (17/3).

Menurutnya, salah satu pelanggaran perizinan yang dilakukan pemerintahan era sebelumnya adalah pengambilan alih perizinan untuk melalukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam kunjungan tersebut, Hendy sepakat untuk menanggung sanksi dengan menandatangani SK Bupati Nomor 188.45/77/1.12/2021 tentang Pemberian Pendelegasian Penandatangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Jember kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember pada 16 Maret 2021.

Kedua, penambahan jumlah pegawai sebagai sumber daya utama di DPMPTSP juga telah dilakukan. “Kemudian, dia (Bupati Hendy) berjanji untuk menyediakan kantor khusus DPMPTSP di Jalan Gajah Mada yang tentunya lebih repsentatif,” ungkap Agus.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ahmad Khoiruddin, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jatim, menjelaskan, dari hasil diskusi dan koordinasi yang telah dilakukan, Hendy menyampaikan bahwa pembangunan kantor untuk dinas terkait tidak bisa segera dilakukan. Sebab, untuk sementara ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan persoalan gaji ASN yang macet sejak Januari lalu. Apalagi, hingga hari ini, pihaknya belum juga memiliki dana APBD.

“Bupati belum bisa memastikan tanggalnya kapan akan dilaksanakan. Karena sekarang masih proses pengesahan APBD. Karena tanpa APBD, jadi kami juga tak bisa menekan,” paparnya saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Jember.

 

Reporter: mg1
Fotogarfer: mg1
Editor: Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Belum sebulan menjabat, Bupati Jember Hendy Siswanto, dikenakan sanksi adminstrasi dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Sanksi itu timbul akibat pelanggaran pelayanan perizinan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin, dalam kunjungannya ke Pemkab Jember, kemarin (17/3).

Menurutnya, salah satu pelanggaran perizinan yang dilakukan pemerintahan era sebelumnya adalah pengambilan alih perizinan untuk melalukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam kunjungan tersebut, Hendy sepakat untuk menanggung sanksi dengan menandatangani SK Bupati Nomor 188.45/77/1.12/2021 tentang Pemberian Pendelegasian Penandatangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Jember kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember pada 16 Maret 2021.

Kedua, penambahan jumlah pegawai sebagai sumber daya utama di DPMPTSP juga telah dilakukan. “Kemudian, dia (Bupati Hendy) berjanji untuk menyediakan kantor khusus DPMPTSP di Jalan Gajah Mada yang tentunya lebih repsentatif,” ungkap Agus.

Mobile_AP_Half Page

Ahmad Khoiruddin, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jatim, menjelaskan, dari hasil diskusi dan koordinasi yang telah dilakukan, Hendy menyampaikan bahwa pembangunan kantor untuk dinas terkait tidak bisa segera dilakukan. Sebab, untuk sementara ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan persoalan gaji ASN yang macet sejak Januari lalu. Apalagi, hingga hari ini, pihaknya belum juga memiliki dana APBD.

“Bupati belum bisa memastikan tanggalnya kapan akan dilaksanakan. Karena sekarang masih proses pengesahan APBD. Karena tanpa APBD, jadi kami juga tak bisa menekan,” paparnya saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Jember.

 

Reporter: mg1
Fotogarfer: mg1
Editor: Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Belum sebulan menjabat, Bupati Jember Hendy Siswanto, dikenakan sanksi adminstrasi dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Sanksi itu timbul akibat pelanggaran pelayanan perizinan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin, dalam kunjungannya ke Pemkab Jember, kemarin (17/3).

Menurutnya, salah satu pelanggaran perizinan yang dilakukan pemerintahan era sebelumnya adalah pengambilan alih perizinan untuk melalukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam kunjungan tersebut, Hendy sepakat untuk menanggung sanksi dengan menandatangani SK Bupati Nomor 188.45/77/1.12/2021 tentang Pemberian Pendelegasian Penandatangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Jember kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember pada 16 Maret 2021.

Kedua, penambahan jumlah pegawai sebagai sumber daya utama di DPMPTSP juga telah dilakukan. “Kemudian, dia (Bupati Hendy) berjanji untuk menyediakan kantor khusus DPMPTSP di Jalan Gajah Mada yang tentunya lebih repsentatif,” ungkap Agus.

Ahmad Khoiruddin, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jatim, menjelaskan, dari hasil diskusi dan koordinasi yang telah dilakukan, Hendy menyampaikan bahwa pembangunan kantor untuk dinas terkait tidak bisa segera dilakukan. Sebab, untuk sementara ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan persoalan gaji ASN yang macet sejak Januari lalu. Apalagi, hingga hari ini, pihaknya belum juga memiliki dana APBD.

“Bupati belum bisa memastikan tanggalnya kapan akan dilaksanakan. Karena sekarang masih proses pengesahan APBD. Karena tanpa APBD, jadi kami juga tak bisa menekan,” paparnya saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Jember.

 

Reporter: mg1
Fotogarfer: mg1
Editor: Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Jembermu, Jemberku, Jember Kita

Mau Berhenti di Mana?

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran