alexametrics
20.3C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Kuat Dugaan Indikasi Korupsi

Satgas Dipanggil Lagi Terkait SPJ Rp 479 Miliar

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyak orang pintar di lingkungan Pemkab Jember. Pun demikian, banyak pula aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai neraca laporan keuangan. Sayangnya, surat pertanggungjawaban (SPJ) dana korona sebesar Rp 479 miliar tak kunjung selesai.

Kecurigaan pun semakin menguat di kalangan anggota dewan. “Jangan salahkan jika ada orang yang curiga terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19. Bagaimana tidak curiga, dana yang sudah digunakan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Kecurigaan terjadinya indikasi penyelewengan dana korona, lanjut Edy, bukan tanpa alasan. Dikatakannya, Pansus DPRD telah memanggil Satgas Penanganan Covid-19 beberapa kali. Hasilnya, tidak satu pun jawaban yang dapat menjelaskan penggunaan anggaran secara detail.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Pansus sudah memanggil Satgas Covid-19 setidaknya empat kali. Pertama, kedua, dan ketiga tidak datang dan tidak bisa dijelaskan. Pada pemanggilan keempat, satgas yang hadir kami minta rencana kerja dan SPJ-nya. Akan tetapi, renja (rencana kerja, Red) tidak ada dan SPJ tidak jelas,” ungkap Edy.

Pada waktu rapat dengan satgas, menurut dia, satgas yang hadir berjanji akan memberikan SPJ dengan kurun waktu dua pekan. “Sampai sekarang tidak ada. Jadi, layak untuk dicurigai ada indikasi penyelewengan dana Covid-19,” ungkapnya.

Temuan BPK tentang adanya selisih anggaran Rp 180 miliar yang tidak ter-SPJ-kan, menurut Edy Cahyo, menjadi bagian penting yang menguatkan kecurigaan pansus akan indikasi penyelewengan dana korona. Untuk itu, Pansus ke depan akan tetap memanggil Satgas Covid-19. “Masalah ini belum selesai. SPJ penggunaan dana Covid-19 belum jelas. Pansus pasti akan memanggil lagi satgas-satgas yang dulu bekerja,” bebernya.

Pansus DPRD Jember menyesalkan keberadaan satgas yang sampai saat ini belum bisa menyajikan data tentang penggunaan dana korona. “Dananya sudah digunakan, tapi menyajikan data penggunaan tidak bisa. Jangan salahkan pansus kalau mencurigai adanya indikasi penyelewengan,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa akibat SPJ dana korona, adanya pengembalian dana korona, serta beberapa hal lain, berpengaruh pada neraca keuangan Pemkab Jember. Selain itu, dewan mulai dari pimpinan, pansus, dan banyak pihak menunggu kejelasan SPJ dana korona.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyak orang pintar di lingkungan Pemkab Jember. Pun demikian, banyak pula aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai neraca laporan keuangan. Sayangnya, surat pertanggungjawaban (SPJ) dana korona sebesar Rp 479 miliar tak kunjung selesai.

Kecurigaan pun semakin menguat di kalangan anggota dewan. “Jangan salahkan jika ada orang yang curiga terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19. Bagaimana tidak curiga, dana yang sudah digunakan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Kecurigaan terjadinya indikasi penyelewengan dana korona, lanjut Edy, bukan tanpa alasan. Dikatakannya, Pansus DPRD telah memanggil Satgas Penanganan Covid-19 beberapa kali. Hasilnya, tidak satu pun jawaban yang dapat menjelaskan penggunaan anggaran secara detail.

Mobile_AP_Half Page

“Pansus sudah memanggil Satgas Covid-19 setidaknya empat kali. Pertama, kedua, dan ketiga tidak datang dan tidak bisa dijelaskan. Pada pemanggilan keempat, satgas yang hadir kami minta rencana kerja dan SPJ-nya. Akan tetapi, renja (rencana kerja, Red) tidak ada dan SPJ tidak jelas,” ungkap Edy.

Pada waktu rapat dengan satgas, menurut dia, satgas yang hadir berjanji akan memberikan SPJ dengan kurun waktu dua pekan. “Sampai sekarang tidak ada. Jadi, layak untuk dicurigai ada indikasi penyelewengan dana Covid-19,” ungkapnya.

Temuan BPK tentang adanya selisih anggaran Rp 180 miliar yang tidak ter-SPJ-kan, menurut Edy Cahyo, menjadi bagian penting yang menguatkan kecurigaan pansus akan indikasi penyelewengan dana korona. Untuk itu, Pansus ke depan akan tetap memanggil Satgas Covid-19. “Masalah ini belum selesai. SPJ penggunaan dana Covid-19 belum jelas. Pansus pasti akan memanggil lagi satgas-satgas yang dulu bekerja,” bebernya.

Pansus DPRD Jember menyesalkan keberadaan satgas yang sampai saat ini belum bisa menyajikan data tentang penggunaan dana korona. “Dananya sudah digunakan, tapi menyajikan data penggunaan tidak bisa. Jangan salahkan pansus kalau mencurigai adanya indikasi penyelewengan,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa akibat SPJ dana korona, adanya pengembalian dana korona, serta beberapa hal lain, berpengaruh pada neraca keuangan Pemkab Jember. Selain itu, dewan mulai dari pimpinan, pansus, dan banyak pihak menunggu kejelasan SPJ dana korona.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyak orang pintar di lingkungan Pemkab Jember. Pun demikian, banyak pula aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai neraca laporan keuangan. Sayangnya, surat pertanggungjawaban (SPJ) dana korona sebesar Rp 479 miliar tak kunjung selesai.

Kecurigaan pun semakin menguat di kalangan anggota dewan. “Jangan salahkan jika ada orang yang curiga terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19. Bagaimana tidak curiga, dana yang sudah digunakan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Kecurigaan terjadinya indikasi penyelewengan dana korona, lanjut Edy, bukan tanpa alasan. Dikatakannya, Pansus DPRD telah memanggil Satgas Penanganan Covid-19 beberapa kali. Hasilnya, tidak satu pun jawaban yang dapat menjelaskan penggunaan anggaran secara detail.

“Pansus sudah memanggil Satgas Covid-19 setidaknya empat kali. Pertama, kedua, dan ketiga tidak datang dan tidak bisa dijelaskan. Pada pemanggilan keempat, satgas yang hadir kami minta rencana kerja dan SPJ-nya. Akan tetapi, renja (rencana kerja, Red) tidak ada dan SPJ tidak jelas,” ungkap Edy.

Pada waktu rapat dengan satgas, menurut dia, satgas yang hadir berjanji akan memberikan SPJ dengan kurun waktu dua pekan. “Sampai sekarang tidak ada. Jadi, layak untuk dicurigai ada indikasi penyelewengan dana Covid-19,” ungkapnya.

Temuan BPK tentang adanya selisih anggaran Rp 180 miliar yang tidak ter-SPJ-kan, menurut Edy Cahyo, menjadi bagian penting yang menguatkan kecurigaan pansus akan indikasi penyelewengan dana korona. Untuk itu, Pansus ke depan akan tetap memanggil Satgas Covid-19. “Masalah ini belum selesai. SPJ penggunaan dana Covid-19 belum jelas. Pansus pasti akan memanggil lagi satgas-satgas yang dulu bekerja,” bebernya.

Pansus DPRD Jember menyesalkan keberadaan satgas yang sampai saat ini belum bisa menyajikan data tentang penggunaan dana korona. “Dananya sudah digunakan, tapi menyajikan data penggunaan tidak bisa. Jangan salahkan pansus kalau mencurigai adanya indikasi penyelewengan,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa akibat SPJ dana korona, adanya pengembalian dana korona, serta beberapa hal lain, berpengaruh pada neraca keuangan Pemkab Jember. Selain itu, dewan mulai dari pimpinan, pansus, dan banyak pihak menunggu kejelasan SPJ dana korona.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Bakal Tambah Kuota Siswa

Wabup: Semua Desa Harus Cantik

LPG Mahal karena Persoalan Klasik

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran