alexametrics
25.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Dipanggil Dewan atas Dugaan Korupsi Dana Korona

Mantan Satgas Covid-19 Mangkir

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rapat membahas refocusing anggaran dana korona urung digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember, kemarin (14/6). Gara-garanya, sejumlah pejabat yang dulu terlibat dalam satgas Covid-19 tahun 2020 tidak menghadiri undangan panitia khusus (pansus). Kecurigaan dewan atas dugaan korupsi di balik dana Rp 220 miliar dari total Rp 479 miliar itu pun semakin menguat.

Mangkirnya beberapa pejabat ini disesalkan sejumlah anggota dewan. “Mereka terkesan menghindar. Padahal, Pansus Covid-19 DPRD ingin mempertanyakan kenapa banyak dana yang mencurigakan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota pansus.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, kesan pejabat menghindari pansus semakin terlihat lantaran tidak ada konfirmasi ketidakhadiran. “Apalagi, dari pengelolaan dana Rp 220 miliar, ditemukan Rp 107 miliar yang tidak disertai dengan SPj (surat pertanggungjawaban, Red) yang sah,” jelas anggota Komisi C tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Agusta menilai, para pejabat yang mangkir sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Juga memberikan keterangan bagaimana dana besar tidak dicatat dengan SPj yang sah. “Kepemimpinan bupatinya sudah berubah. Sekarang bukan lagi era Bu Faida. Harusnya, mereka datang dan menjelaskan mengapa pertanggungjawaban dana banyak yang mencurigakan,” ungkapnya.

Mufid, anggota Pansus Covid-19 yang lain, menyebut, mantan satgas Covid-19 tahun 2020 terkesan menyepelekan dewan. “Ada indikasi tidak menghormati undangan pansus. Nanti akan dilanjutkan dengan melayangkan surat kedua,” paparnya.

Apabila panggilan kedua nanti tetap tidak diindahkan, maka akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. “Kami minta agar posisi mereka dievaluasi lagi. Ini bukan main-main. Anggarannya masuk kategori terbesar di Indonesia, tetapi pelaporannya tidak beres,” ucapnya.

Politisi PKB ini menyayangkan ketidakhadiran para pejabat. Apalagi berkaitan dengan uang miliaran rupiah. “Konfirmasi ketidakhadiran tidak ada, termasuk ke sekwan (sekretariat dewan, Red) juga tidak,” ujarnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rapat membahas refocusing anggaran dana korona urung digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember, kemarin (14/6). Gara-garanya, sejumlah pejabat yang dulu terlibat dalam satgas Covid-19 tahun 2020 tidak menghadiri undangan panitia khusus (pansus). Kecurigaan dewan atas dugaan korupsi di balik dana Rp 220 miliar dari total Rp 479 miliar itu pun semakin menguat.

Mangkirnya beberapa pejabat ini disesalkan sejumlah anggota dewan. “Mereka terkesan menghindar. Padahal, Pansus Covid-19 DPRD ingin mempertanyakan kenapa banyak dana yang mencurigakan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota pansus.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, kesan pejabat menghindari pansus semakin terlihat lantaran tidak ada konfirmasi ketidakhadiran. “Apalagi, dari pengelolaan dana Rp 220 miliar, ditemukan Rp 107 miliar yang tidak disertai dengan SPj (surat pertanggungjawaban, Red) yang sah,” jelas anggota Komisi C tersebut.

Agusta menilai, para pejabat yang mangkir sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Juga memberikan keterangan bagaimana dana besar tidak dicatat dengan SPj yang sah. “Kepemimpinan bupatinya sudah berubah. Sekarang bukan lagi era Bu Faida. Harusnya, mereka datang dan menjelaskan mengapa pertanggungjawaban dana banyak yang mencurigakan,” ungkapnya.

Mufid, anggota Pansus Covid-19 yang lain, menyebut, mantan satgas Covid-19 tahun 2020 terkesan menyepelekan dewan. “Ada indikasi tidak menghormati undangan pansus. Nanti akan dilanjutkan dengan melayangkan surat kedua,” paparnya.

Apabila panggilan kedua nanti tetap tidak diindahkan, maka akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. “Kami minta agar posisi mereka dievaluasi lagi. Ini bukan main-main. Anggarannya masuk kategori terbesar di Indonesia, tetapi pelaporannya tidak beres,” ucapnya.

Politisi PKB ini menyayangkan ketidakhadiran para pejabat. Apalagi berkaitan dengan uang miliaran rupiah. “Konfirmasi ketidakhadiran tidak ada, termasuk ke sekwan (sekretariat dewan, Red) juga tidak,” ujarnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rapat membahas refocusing anggaran dana korona urung digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember, kemarin (14/6). Gara-garanya, sejumlah pejabat yang dulu terlibat dalam satgas Covid-19 tahun 2020 tidak menghadiri undangan panitia khusus (pansus). Kecurigaan dewan atas dugaan korupsi di balik dana Rp 220 miliar dari total Rp 479 miliar itu pun semakin menguat.

Mangkirnya beberapa pejabat ini disesalkan sejumlah anggota dewan. “Mereka terkesan menghindar. Padahal, Pansus Covid-19 DPRD ingin mempertanyakan kenapa banyak dana yang mencurigakan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota pansus.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, kesan pejabat menghindari pansus semakin terlihat lantaran tidak ada konfirmasi ketidakhadiran. “Apalagi, dari pengelolaan dana Rp 220 miliar, ditemukan Rp 107 miliar yang tidak disertai dengan SPj (surat pertanggungjawaban, Red) yang sah,” jelas anggota Komisi C tersebut.

Agusta menilai, para pejabat yang mangkir sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Juga memberikan keterangan bagaimana dana besar tidak dicatat dengan SPj yang sah. “Kepemimpinan bupatinya sudah berubah. Sekarang bukan lagi era Bu Faida. Harusnya, mereka datang dan menjelaskan mengapa pertanggungjawaban dana banyak yang mencurigakan,” ungkapnya.

Mufid, anggota Pansus Covid-19 yang lain, menyebut, mantan satgas Covid-19 tahun 2020 terkesan menyepelekan dewan. “Ada indikasi tidak menghormati undangan pansus. Nanti akan dilanjutkan dengan melayangkan surat kedua,” paparnya.

Apabila panggilan kedua nanti tetap tidak diindahkan, maka akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. “Kami minta agar posisi mereka dievaluasi lagi. Ini bukan main-main. Anggarannya masuk kategori terbesar di Indonesia, tetapi pelaporannya tidak beres,” ucapnya.

Politisi PKB ini menyayangkan ketidakhadiran para pejabat. Apalagi berkaitan dengan uang miliaran rupiah. “Konfirmasi ketidakhadiran tidak ada, termasuk ke sekwan (sekretariat dewan, Red) juga tidak,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/