alexametrics
28.4 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Jangan Molor Lagi, PDIP Desak Pemkab Segera Selesaikan RPJMD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya pekerjaan penting yang belum selesai di tengah pandemi korona membuat DPC PDIP Jember mengeluarkan kritik terhadap Pemkab Jember, (8/7) kemarin. Satu-satunya partai oposisi ini juga memberi saran terhadap penanganan korona, serta mengingatkan beberapa pekerjaan rumah yang perlu dikebut oleh pemerintah daerah.

Dalam beberapa hari terakhir, PPKM darurat cukup memberikan dampak terhadap sejumlah kalangan. Khususnya di bidang ekonomi. PDIP Jember sejatinya mendukung penuh PPKM darurat itu. Tetapi, perlu diikuti oleh pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menjelaskan, penerapan PPKM darurat akan lebih maksimal bila pemerintah juga memberikan kompensasi. Misalnya kepada tenaga kesehatan, warga yang terpapar korona, buruh, maupun pedagang kaki lima (PKL). “Bagaimana PKL akan bertahan, buka sore, Magrib ditutup. Maka kompensasi layak diberikan selama PPKM. Bentuk kompensasi disesuaikan. Jangan dipukul rata sembako, karena bisa jadi PKL harus bayar bank,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Penanganan pandemi korona, baik berupa PPKM darurat atau yang lain, menurut Widarto harus disokong oleh kekuatan anggaran. PDIP melalui fraksinya di DPRD Jember juga mengusulkan dan mendukung refocusing anggaran. “Kami mendukung refocusing Rp 150 miliar,” jelasnya.

Namun demikian, sebelum masuk ke refocusing, Pemkab Jember masih memiliki PR yang belum tuntas. Yakni rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang seharusnya selesai, belum juga diajukan ke dewan. “Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 ayat 3 mengatur bahwa RPJMD diajukan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dilantik. Sekarang sudah terlambat dua bulan,” katanya.

Soal RPJMD, lanjut Widarto, juga telah diingatkan PDIP, beberapa waktu lalu. Tetapi hingga kini belum juga tuntas. “Lihat kabupaten/kota lain, banyak RPJMD yang sudah selesai. Kami minta, RPJMD segera diselesaikan. Bagaimana akan membangun Jember, sementara cita-cita jangka panjang belum ada gambaran,” katanya.

PDIP pun sepakat untuk me-refocusing Rp 150 miliar demi penanganan korona, pada saat perubahan APBD 2021 nanti. “Tetapi, RPJMD harus diselesaikan dulu, karena dalam perubahan APBD juga merujuk pada RPJMD,” cetusnya.

Secara kelembagaan maupun fraksi di dewan, PDIP juga mengingatkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2022 perlu segera diajukan. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa KUA PPAS paling lambat diajukan eksekutif ke legislatif pada pekan kedua bulan Juli. “Kalau KUA PPAS ini nanti mundur, maka akan berpengaruh pada kualitas penyusunan RAPBD,” jelas Widarto.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya pekerjaan penting yang belum selesai di tengah pandemi korona membuat DPC PDIP Jember mengeluarkan kritik terhadap Pemkab Jember, (8/7) kemarin. Satu-satunya partai oposisi ini juga memberi saran terhadap penanganan korona, serta mengingatkan beberapa pekerjaan rumah yang perlu dikebut oleh pemerintah daerah.

Dalam beberapa hari terakhir, PPKM darurat cukup memberikan dampak terhadap sejumlah kalangan. Khususnya di bidang ekonomi. PDIP Jember sejatinya mendukung penuh PPKM darurat itu. Tetapi, perlu diikuti oleh pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menjelaskan, penerapan PPKM darurat akan lebih maksimal bila pemerintah juga memberikan kompensasi. Misalnya kepada tenaga kesehatan, warga yang terpapar korona, buruh, maupun pedagang kaki lima (PKL). “Bagaimana PKL akan bertahan, buka sore, Magrib ditutup. Maka kompensasi layak diberikan selama PPKM. Bentuk kompensasi disesuaikan. Jangan dipukul rata sembako, karena bisa jadi PKL harus bayar bank,” katanya.

Penanganan pandemi korona, baik berupa PPKM darurat atau yang lain, menurut Widarto harus disokong oleh kekuatan anggaran. PDIP melalui fraksinya di DPRD Jember juga mengusulkan dan mendukung refocusing anggaran. “Kami mendukung refocusing Rp 150 miliar,” jelasnya.

Namun demikian, sebelum masuk ke refocusing, Pemkab Jember masih memiliki PR yang belum tuntas. Yakni rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang seharusnya selesai, belum juga diajukan ke dewan. “Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 ayat 3 mengatur bahwa RPJMD diajukan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dilantik. Sekarang sudah terlambat dua bulan,” katanya.

Soal RPJMD, lanjut Widarto, juga telah diingatkan PDIP, beberapa waktu lalu. Tetapi hingga kini belum juga tuntas. “Lihat kabupaten/kota lain, banyak RPJMD yang sudah selesai. Kami minta, RPJMD segera diselesaikan. Bagaimana akan membangun Jember, sementara cita-cita jangka panjang belum ada gambaran,” katanya.

PDIP pun sepakat untuk me-refocusing Rp 150 miliar demi penanganan korona, pada saat perubahan APBD 2021 nanti. “Tetapi, RPJMD harus diselesaikan dulu, karena dalam perubahan APBD juga merujuk pada RPJMD,” cetusnya.

Secara kelembagaan maupun fraksi di dewan, PDIP juga mengingatkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2022 perlu segera diajukan. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa KUA PPAS paling lambat diajukan eksekutif ke legislatif pada pekan kedua bulan Juli. “Kalau KUA PPAS ini nanti mundur, maka akan berpengaruh pada kualitas penyusunan RAPBD,” jelas Widarto.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya pekerjaan penting yang belum selesai di tengah pandemi korona membuat DPC PDIP Jember mengeluarkan kritik terhadap Pemkab Jember, (8/7) kemarin. Satu-satunya partai oposisi ini juga memberi saran terhadap penanganan korona, serta mengingatkan beberapa pekerjaan rumah yang perlu dikebut oleh pemerintah daerah.

Dalam beberapa hari terakhir, PPKM darurat cukup memberikan dampak terhadap sejumlah kalangan. Khususnya di bidang ekonomi. PDIP Jember sejatinya mendukung penuh PPKM darurat itu. Tetapi, perlu diikuti oleh pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto menjelaskan, penerapan PPKM darurat akan lebih maksimal bila pemerintah juga memberikan kompensasi. Misalnya kepada tenaga kesehatan, warga yang terpapar korona, buruh, maupun pedagang kaki lima (PKL). “Bagaimana PKL akan bertahan, buka sore, Magrib ditutup. Maka kompensasi layak diberikan selama PPKM. Bentuk kompensasi disesuaikan. Jangan dipukul rata sembako, karena bisa jadi PKL harus bayar bank,” katanya.

Penanganan pandemi korona, baik berupa PPKM darurat atau yang lain, menurut Widarto harus disokong oleh kekuatan anggaran. PDIP melalui fraksinya di DPRD Jember juga mengusulkan dan mendukung refocusing anggaran. “Kami mendukung refocusing Rp 150 miliar,” jelasnya.

Namun demikian, sebelum masuk ke refocusing, Pemkab Jember masih memiliki PR yang belum tuntas. Yakni rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang seharusnya selesai, belum juga diajukan ke dewan. “Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 ayat 3 mengatur bahwa RPJMD diajukan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dilantik. Sekarang sudah terlambat dua bulan,” katanya.

Soal RPJMD, lanjut Widarto, juga telah diingatkan PDIP, beberapa waktu lalu. Tetapi hingga kini belum juga tuntas. “Lihat kabupaten/kota lain, banyak RPJMD yang sudah selesai. Kami minta, RPJMD segera diselesaikan. Bagaimana akan membangun Jember, sementara cita-cita jangka panjang belum ada gambaran,” katanya.

PDIP pun sepakat untuk me-refocusing Rp 150 miliar demi penanganan korona, pada saat perubahan APBD 2021 nanti. “Tetapi, RPJMD harus diselesaikan dulu, karena dalam perubahan APBD juga merujuk pada RPJMD,” cetusnya.

Secara kelembagaan maupun fraksi di dewan, PDIP juga mengingatkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2022 perlu segera diajukan. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa KUA PPAS paling lambat diajukan eksekutif ke legislatif pada pekan kedua bulan Juli. “Kalau KUA PPAS ini nanti mundur, maka akan berpengaruh pada kualitas penyusunan RAPBD,” jelas Widarto.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/